SIWALIMA.id > Berita
Polisi Terbitkan SP2HP Irigasi  Mangkrak, Tim Penyidik Dibentuk
Headline , Hukum | Senin, 14 April 2025 pukul 22:51 WIT

AMBON, Siwlaimanews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku mulai menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi, pembangunan Bendungan dan Irigasi Bubi di Kecamatan Bula Barat.

Konon proyek milik Balai Wilayah Sungai Maluku tahun 2017-2020 yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur itu mangkrak, padahal anggaran Rp226,9 miliar sudah terkuras habis.

Gerak polisi ini dibuktikan dengan terbit­nya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), seperti dituturkan Muhammad Gurium, kuasa hukum LSM Rumah Muda Anti Korupsi yang melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Kepada Siwalima, Jumat  (11/4) Gurium menyebutkan, Ditreskrimsus  telah merespons dan menindak­lanjuti laporan mereka dengan menerbitkan SP2HP bernomor B/4Gt/IV/RES.3.5./2025/Ditreskrimsus dari penyidik.

Katanya, berdasarkan SP2HP tersebut, Ditreskrimsus menyatakan akan melakukan proses penyelidikan guna menemukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kegiatan proyek tersebut.

Proses penyelidikan akan dilakukan oleh penyelidik dari Subdit II Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.

“Penyelidikan akan dilakukan dengan metode klarifikasi dan pengumpulan dokumen terkait pekerjaan pembangunan bendungan dan irigasi tersebut,” urainya mengutip isi SP2HP itu.

Dia menegaskan, Polda Maluku telah menunjuk Iptu Fredy B Samalle selaku Panit Unit II Subdit III Tipidkor, untuk memimpin tim penyelidik yang akan menangani perkara ini.

Dia menambahkan, dengan dikeluarkannya SP2HP ini, menjadi suatu langkah awal yang serius dari Ditreskrimsus Polda Maluku. Tentu ini adalah sebuah informasi yang resmi. Olehnya itu patut diapresiasi langkah cepat ini.

“Namun harapan kita semoga setiap perkembangan dari penyelidikan penyidik harus sampaikan secara terbuka ke publik,” harapnya.

Proyek irigasi yang diduga berpotensi korupsi ini dilaporkan dua LSM ke Ditreskrimsus Polda Maluku yaitu, Lembaga Nanaku Maluku yang diketuai Usman Bugis dan LSM Rumah Muda Anti Korupsi yang dipimpin Fadel Rumakat melalui kuasa hukum mereka Muhammad Gurium.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor: 01/AKP.MG-R/III/25, tertanggal 17 Maret 2025.

Diketahui, kasus ini disoroti karena berkaitan dengan pemanfaatan dana negara untuk proyek infrastruktur vital di wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, aparat penegak hukum menegaskan komitmen mereka untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara serius dan transparan.

Panggil Saksi

Sebelumnya Polda Maluku diminta percepat pemanggilan para pihak untuk mengungkap terjadinya dugaan tindak pidana kasus korupsi proyek irigasi Bubi di Kabupaten SBT

Proyek irigasi milik Balai Wilayah Sungaj Provinsi Maluku senilai Rp226 miliar lebih ini tak tuntas dikerjakan alias mangkrak.

Mangkraknya proyek bernilai jumbo ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat ke Polda Maluku sejak bulan lalu.

Muhammad Gurium kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (10/4) meminta polda mempercepat panggil pihak-pihak terkait kasus tersebut

Dia mengaku, sebagai pelapor pihaknya, Rabu (9/4) telah menemui penyidik.

Saat ini, lanjut dia, proses hukum atas laporan tersebut terus berjalan dan kini menunggu penandatanganan SP2HP oleh Ditkrimsus Polda Maluku.

“Kemarin kami sudah mendapat penjelasan dari penyidik. SP2HP-nya sudah ada, tinggal menunggu tanda tangan Pak Dirkrimsus. Dalam surat itu nanti juga akan diuraikan terkait rencana pemang­gilan para pihak,” kata Gurium

Dikatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi langkah penyidik yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini. Meski demikian, Gurium mengingatkan agar proses tidak berlarut-larut.

Untuk diketahui, laporan dugaan tindak pidana korupsi ini dilaporkan oleh dua lembaga swadaya masyarakat yaitu Usman Bugis, Ketua Lembaga Nanaku Maluku dan Fadel Rumakat, Ketua LSM Rumah Muda Anti Korupsi, yang didampingi pengacara Muhamad Gurium.

Mereka melaporkan proyek senilai Rp226,9 miliar yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dengan terlapor PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor dan Kepala BWS Maluku.

Menurut laporan mereka, proyek pembangunan bendungan dan irigasi Bubi ini merupakan bagian dari proyek nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui BWS Maluku.

Proyek Bubi dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp226.904.174.000.

Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh pelapor, proyek tersebut ditemu­kan dalam kondisi mangkrak, terbengkalai, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Sejak 2017 hingga 2020, anggaran proyek ini telah dicairkan 100 persen. Namun, dari hasil investigasi di lapangan, proyek ini tidak selesai sebagaimana yang diharapkan. bendungan dan irigasi tidak terurus secara efektif, bahkan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Usman Bugis kepada wartawan di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, pekan lalu

Usman menambahkan bahwa dari hasil pengkajian hukum yang mereka lakukan, terdapat dugaan bahwa pihak kontraktor dan BWS Maluku telah melakukan permufakatan jahat untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.

“Perbuatan mereka ini diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta beberapa regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dan irigasi,” tegasnya.

Selain itu, proyek ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Irigasi.

Atas dasar temuan ini, Usman Bugis dan Fadel Rumakat mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera: memanggil dan memeriksa Kepala BWS Maluku, Direktur PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor pelaksana, serta memeriksa semua pihak yang terlibat dalam proyek ini dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Maluku untuk menghitung potensi kerugian negara akibat proyek ini.

“Kami berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini dan mengusut tuntas siapa saja yang bertanggung jawab atas proyek mangkrak ini. Jangan sampai anggaran besar yang sudah dicairkan justru tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,”  pintanya. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps