SIWALIMA.id > Berita
Polisi Ringkus Predator Seks di Medsos
Headline , Hukum | Rabu, 17 September 2025 pukul 23:33 WIT

AMBON, Siwalimanews – Satuan Reserse dan Kriminal Polres Maluku Tenggara berhasil meng­ungkap kasus pe­lecehan sek­sual dengan mo­dus penipuan di media sosial.

Kasus itu terungkap setelah, personel Sat­reskrim Polres Malra melakukan penyelidi­kan sejak 3 September dan berhasil meringkus pred­ator seks berini­sial KT alias Kon­ven yang selama ini berseliweran di media sosial itu, di Desa Kolser, Kecama­tan Kei Kecil, Kabu­paten Malra, Senin (15/9).

Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menjelaskan, dalam penyidikan kasus ini, diketahui pelaku menggunakan akun palsu di media sosial Facebook untuk merayu para korbannya dengan cara meminta foto korban tanpa busana.

Korban yang juga berdomisili di Malra, kemudian terbujuk rayuan dan mengirimkan foto sesuai per­mintaan pelaku. Foto-foto korban inilah yang dipakai sebagai alat ancaman.

“Korban diancam akan diper­ma­lu­kan di media sosial, apabila tidak menuruti keinginan pelaku. Karena takut, korban akhirnya menuruti ajakan pelaku hingga terjadi persetubuhan di rumah pelaku di Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Malra,” beber kapolres dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (16/9).

Untuk pelakunya, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Malra.  Ter­sangka dijerat dengan Pasal 285 KUHP, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undag No­mor:  11 tahun 2008 tentang Infor­masi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, tersagka juga dikenai Pasal 14 ayat (1) huruf a Undag-un­dang Nomor: 12 tahun 2022 ten­tang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

“Dari hasil penyidikan, polisi mene­mukan sejumlah akun palsu lain milik tersangka juga dengan modus serupa dan tercatat ada 65 korban, 8 korban diantaranya telah disetubuhi oleh tersangka,” jelas kapolres.

Kapolres menegaskan, pihak­nya berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi, untuk itu masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati dalam me­nggunakan media sosial.

“Kami berharap para orang tua perlu mengawasi anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia maya. Jangan mudah percaya dan men­jalin komunikasi dengan orang asing,” himbau kapolres.

Pencabulan Anak

Sebelumnya juga, tim penyidik Satreskrim Polres Malra, menye­rahkan ART (18) Tersangka kasus persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur kepada JPU Kejari Malra, Kamis (20/5).

Penyerahan tersangka bersama barang bukti atau tahap II ini, dilakukan setelah berkas perkara yang bersangkutan dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU.

Kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diba­wah umur ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Kei Kecil, pada 11 Desember 2024. Tersangka melakukan persetubuhan terha­dap anak berusia 5 tahun.

Korban disetubuhi secara paksa, setelah tersangka mengajaknya mencari kelapa di kebun. Per­buatan tak senonoh ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tuanya.

Tidak terima dengan perbuatan pelaku, setelah mendengar cerita korban, orang tua korban kemudian mendatangi Mapolres Malra untuk melaporkan pelaku.

Kasus ini ditangani penyidik unit pelayanan perempuan dan anak pada Satreskrim Polres Malra dan setelah melalui tahapan penyeli­dikan dan penyidikan, pelaku mengakui perbuatannya terhadap korban sebanyak satu kali. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka disangkakan mela­ng­gar pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Peru­bahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Selanjutnya, Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlin­dungan Anak menjadi UU dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps