AMBON, Siwalimanews – Ditreskrimum Polda Maluku telah berÂuÂpaÂya maksiÂmal mengÂungÂkapÂkan kaÂsus duÂgaÂan peleceÂhan seksual BuÂpati MaluÂku Tenggara, M Taher Hanubun.
Kasus ini dilaporkan TSA, eks karyawan Café Again milik orang nomor satu di KaÂbupaten Malra itu pada 1 September 2023.
Kabid Humas Polda MaÂluku, Kombes M Roem OhoiÂrat menjelaskan, penyidik DitresÂkrimum Polda Maluku telah melakukan gelar perÂkara kasus dugaan kekerasan sekÂsual dengan terlapor BuÂpati Maluku Tenggara, MTH.
Gelar perkara tersebut diÂpimpin Irwasda Maluku, KomÂbes Pol Marthin HutaÂgaol. Turut hadir Direktur ReskriÂmum, Kabid Humas dan pejabat lainnya beserta para penyidik, di Mapolda Maluku, Rabu (13/9).
Kabid Humas mengungÂkapÂkan, sejak dilaporkan di SPKT Polda Maluku, perkara itu langsung ditangani sebaÂgaimana laporan-laporan polisi lainnya.
Polda Maluku menepis asumsi dan opini yang meÂngaÂtakan Polda lambat, kaÂrena sejak awal penyidik PPA langsung berÂtindak berdaÂsarkan protap dan tahapan penanganan kasus seÂsuai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
âPenanganan juga dilakukan dengan melibatkan langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang menunjuk saudari Otte Patty dalam pendampingan terhadap pelapor,â ujar Kabid Humas dalam rilisnya kepada SiÂwalima, Rabu (13/9) malam.
Kapolda sejak awal, lanjut Kabid, mengingatkan dan menekankan agar semua ditangani dengan transparan, sesuai aturan hukum dan menghargai hak hukum baik pelapor maupun terlapor.
âTentu keberhasilan pengungÂkapan kasus ini juga tergantung dari bagaimana keinginan dan kooperatifnya pelapor berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,â ujarnya.
Selanjutnya, setelah dilaporkan pelapor pada Jumat (1/9), penyidik langsung melanjutkan dengan pemeriksaan visum et repertum ke Rumah Sakit Bhayangkara Ambon. Pelapor selanjutnya dilakukan wawancara oleh penyidik.
Selanjutnya, pada Sabtu (2/9) diÂterbitkan surat perlindungan seÂmentara kepada pelapor yang berÂlaku selama 14 hari. Penyidik langÂsung melakukan perlindungan dan pendampingan kepada TSA atau pelapor.
âJadi sejak dilaporkan, DirkriÂmum langsung menerbitkan Surat Perintah Nomor 392 tanggal 2 September 2023 tentang perlindungan dan pendampingan sementara kepada pelapor TSA. Penyidik kemudian setiap hari melakukan pendampingan,â tutur Ohoirat.
Setelah itu, lanjut Kabid, penyidik melakukan beberapa hal yaitu Senin (4/9) membuat administrasi penyelidikan, membuat surat undaÂngan kepada empat saksi; dan penyidik berencana membawa pelapor melakukan visum psikiatriÂkum, namun pelapor dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat dilaksaÂnakan.
âPada hari Selasa (5/9) saksi-saksi yang diundang tidak memeÂnuhi undangan. Penyidik juga memÂbuat surat kepada RSKD Ambon untuk pelaksanaan visum psikiatrikum terhadap pelapor,â jelasnya.
Kemudian pada Rabu (6/9) peÂnyidik kembali membuat undangan keÂdua kepada empat saksi untuk diÂmintai keterangan pada Jumat (8/9).
âPada tanggal 6 September ini penyidik juga menerima surat perÂmohonan pencabutan laporan poÂlisi dari pelapor TSA,â ungkapnya.
Kendati demikian, proses peÂnyeÂlidikan terus berjalan. Pada Kamis (7/9) penyidik menjemput pelapor untuk membawanya menjalani peÂmeriksaan psikiatrikum (MMPI) di RSKD. Hasilnya invalid dan akan dilanjutkan pada tanggal (8/9) naÂmun pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan tanggal 9 September.
âPada hari Kamis ini penyidik juga menyerahkan undangan waÂwancara klarifikasi kedua kepada 5 saksi dan pelapor,â tuturnya.
Dari undangan yang dikirim terÂsebut, lanjut Kabid Humas, pada Jumat (8/9) hanya kakak kandung pelapor yang memenuhi undangan wawancara klarifikasi. Sementara pelapor, hingga orang tuanya tidak hadir. Pemeriksaan kakak pelapor juga sudah dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW).
âPada hari yang sama yaitu JuÂmat, kuasa hukum pelapor Malik TuaÂsamu menemui Kasubdit 4 ReÂnakta Ditreskrimum Polda MaÂluku dan penyidik pembantu untuk meÂnyerahkan surat pernyataan peÂlaÂpor menolak melanjutkan pemeÂrikÂsaan visum psikiatrikum,â ujarÂnya.
Di hari yang sama tersebut, sambung Kabid Humas, penyidik juga menyampaikan undangan wawancara klarifikasi kedua keÂpada 5 saksi dari pihak keluarga dan pelapor untuk hadir pada Senin (11/9) pukul 09.00 WIT.
Penyidik bahkan berkomunikasi dengan keluarga pelapor terkait pemeriksaan ulang tes psikiatriÂkum pada Sabtu (9/9). Namun menurut kakak kandung pelapor, adiknya itu (pelapor-red) tidak berada di rumah.
âPada tanggal (11/9) semua saksi dan keluarga pelapor tidak hadir memenuhi undangan klariÂfikasi kedua. Penyidik kemudian melakuÂkan pengecekan dan didaÂpati keteÂrangan dari kakak kandung pelapor bahwa, pelapor dan ayahÂnya sudah berada di Ternate,â jelasnya.
Alami Kendala
Dengan kondisi tersebut, Kabid Humas mengaku penyidik memiÂliki sejumlah kendala diantaranya, belum diperiksanya para saksi termasuk pemeriksaan tambahan kepada pelapor.
âKendala lainnya yaitu belum dilanjutkannya pemeriksaan psiÂkiatri terhadap pelapor karena pelapor melalui pengacara mengÂajukan surat pernyataan menolak dilakukan pemeriksaan psikiatriÂkum lanjutan,â katanya.
Selain itu, hingga saat ini peÂnyidik tidak dapat berkomunikasi dengan pelapor karena pihak keÂluarga tidak mau mempertemuÂkan. Sehingga sampai saat ini peÂnyidik tidak mengetahui keberaÂdaan pelapor.
âPenyidik sudah sangat maksiÂmal dalam hal pendampingan terÂhadap pelapor, penyidik juga menÂdapat hambatan dari ayah pelapor yang dengan marah menolak pendampingan terhadap putrinya. Hambatan dan tidak kooperatifnya pelapor dan keluarga pelapor juga dirasakan dan disaksikan langÂsung oleh pendamping Otte Patty yang selama ini bergabung dan ikut langsung bersama penyidik dalam tim pengungkapan kasus ini,â tuturnya.
Dalam memproses kasus terseÂbut, Kabid Humas menegaskan peÂnyidik juga memperhatikan keÂtentuan Undang-Undang TPKS yaitu Pasal 22 antara lain menyeÂbutkan penyidik, penuntut umum dan hakim melakukan pemerikÂsaan terhadap saksi, korban tetap menjunjung tinggi HAM, kehorÂmatan, martabat tanpa intimidasi.
âPolda Maluku merasa simpati kepada pelapor sebagai seorang wanita yang datang melaporkan kasus itu. Sejak awal kami sudah berusaha mengungkap kasus ini karena menghormati dan melinÂdungi yang bersangkutan sebagai wanita yang mencari keadilan,â ujarnya.
Polda Maluku, lanjut Ohoirat, sedari awal ingin mengungkap kasus ini secara terang bendeÂrang. Namun Polda juga menyaÂyangkan pelapor mencabut lapoÂranÂnya dan sudah tidak lagi kooperatif dalam proses-proses hukum yang sementara berjalan.
âPenyidik tetap menghormati hak pelapor tetapi seharusnya koopeÂratif karena pelapor sendiri yang mengangkat kasus dan melaÂporÂkan secara resmi untuk ditindakÂlanÂjuti, dan kemudian menjadi soÂrotan masyarakat luas,â sebutnya.
Kabid Humas menambahkan, Polda juga mendorong agar penÂcabutan perkara tidak hanya meÂlalui surat tapi juga hadir secara resmi baik pelapor dan keluarÂganya, atau penasihat hukumnya ke Polda untuk dibuatkan berita acara pencabutan laporannya, sehingga jelas alasan pencabutan kasusnya tersebut.
Pernyataan JMS
Terpisah sejumlah aktivis, LSMÂ maupun pemerhati kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendamping korban saat pelaporan, yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Kawal UU TPKS dan Gerak BerÂsama Perempuan Maluku Untuk Kasus Kekerasan Seksual oleh Bupati Malra, menggelar aksi, menuntut pihak kepolisian untuk segera lindungi korban dari intimidasi.
JMS dalam pernyataan sikapnya di Monumen Martha Christina Tiahahu, Selasa (12/9) sore meÂrasa sangat prihatin dengan adaÂnya dugaan intimidasi dari terduga pelaku terhadap korban.
âTanggal 11 September 2023 pelaku bersiasat menikahi korban secara siri dan memberikan mahar 1 miliar untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum. Dalam relasi kuasa yang tidak setara, korban berada dalam keÂadaan terpaksa menikah dengan pelaku,â ungkap Koordinator aksi, Lusi Peilouw saat membacakan pernyataan sikap.
Dijelaskan, berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tenÂtang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan, pelaku perkawinan paksa dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun.
Dikatakan, pada 1 September 2023, pihaknya mendampingi korban membuat laporan polisi di SPKT Polda Maluku. Polda telah melakukan visum et repertum pada korban dan kasus masuk tahap penyelidikan.
Namun karena korban diduga mengalami intimidasi dari terduga pelaku, maka pada tanggal 6 September 2023 keluarga menyamÂpaiÂkan surat permohonan menarik laporan polisi kepada Polda Maluku.
âSejak saat itu pula, keluarga tidak bersedia untuk korban didampingi oleh pendamping dan pendamping tidak berkontak sama sekali dengan korban,â paparnya.
Dia menegaskan, kekerasan sekÂsual yang dilakukan oleh terÂduga pelaku seorang pejabat publik dengan memaksa korban unÂtuk memenuhi hasrat seksualÂnya terjadi hingga berulang, harus menjadi perhatian bersama sebaÂgai wujud dari urgensi UU TPKS.
Karena itu, JSM Kawal UU TPKS mendesak pertama, Polda Maluku segera berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk melacak keberadaan korban, lindungi korban dari intimidasi pelaku.
Kedua, pihak kepolisian Maluku tetap melanjutkan proses hukum kasus TSA, segera periksa dan adili Bupati Maluku Tenggara atas kasus perkosaan dan dugaan pemaksaan perkawinan.
Ketiga, pemerintah segera meÂnuntaskan aturan turunan UU TPKS dengan memastikan mekaÂnisme koordinasi dan pemanÂtauan implementasi UU TPKS antaÂra pusat dan daerah, mekaÂnisme layanan terpadu pusat antar pulau atau wilayah, serta mekaÂnisme berjejaring untuk perlinduÂngan korban.
Keempat, mendorong LPSK seÂgera mengintervensi kasus TSA dan berikan perlindungan bagi korban dan pendamping korban. (S-10)