AMBON, Siwalimanews – Polisi memastikan kasus dugaan pelecehan seksual Bupati Maluku Tenggara M Taher Hanubun tetap diproses hingga tuntas.
Demikian ditegaskan Direktur ReÂserse Kriminal Umum, Kombes Andri Iskandar, saat menerima perkumpulan Gerakan Bersama Perempuan Maluku, di ruang Kerjanya, Kamis (7/9).
Menurutnya, berdasarkan UU NoÂmor 12 pasal 23 tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual, kasus ini tidak dapat diselesaikan diluar peradilan kecuali, pelakunya anak.
âIntinya sikap kita adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk informasi pencabutan laporan saya belum menerima suratnya, karena itu kita menunggu instruksi Kapolda. Saya juga telah memerintah anak buah untuk melakukan pendampingan kepada korban dan keluarganya,â tegas Iskandar menyikapi informasi kasus tersebut akan dicabut.
Menurutnya, pihaknya telah meÂmanggil tiga saksi yang meruÂpakan rekan kerja korban pada Selasa kemarin, namun mereka tidak hadir dan akan dihadirkan pada Jumat (9/9).
âKami telah mengundang tiga orang saksi untuk meminta klarifikasi mereka terkait laporan kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara. Tapi meÂreka meminta untuk ditunda sampai besok Jumat,â ujarnya.
Berikan Dukungan
GBPM mendatangi Polda Maluku untuk memberi dukungan kepada polisi untuk mengusut kasus kekeÂrasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Hanubun. Hal itu diungkapkan aktivis peÂremÂpuan Lusi Lusi Peilouw, bersama Insany Syahbarwati kepada SiwaÂlima.
Dikatakan, Gerak Bersama PeremÂpuan Maluku hari ini memberikan bentuk dukungan kepada pihak kepolisian memasukan surat perÂnyataan dukungan.
Hal itu juga menjawab informasi yang beredar di kalangan masyaÂrakat terkait adanya upaya pencabutan laporan kekerasan seksual tersebut.
âHari ini kami memasukan surat pernyataan sikap yang langsung diterima Ditkrimum Andri Iskandar. Kami menilai korban berada pada posisi lemah karena adanya ketimÂpangan relasi kuasa antara dirinya yang adalah karyawan dan terduga pelaku sebagai boss.
Sehingga korban tidak memiliki kekuatan dan perlawanan saat peÂristiwa tersebut terjadi,â ujarnya.
Akibat dari semua peristiwa itu, lanjut dia, korban mengalami gangÂguan psikologi berupa trauma dan depresi. Dari sisi terduga pelaku, jaÂbatan publik sebagai seorang kepala daerah dengan kekuatan keÂkuasaan dan uang, berpotensi sangat besar untuk menghambat proses hukum, membungkam suara korban dan saksi.
Karena itu, GBPM menyatakan dukungan dengan beberapa poin yang diterima Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Andri Iskandar yaitu pertama, mengapreÂsiasi dan menaruh harapan sepeÂnuhnya pada profesionalitas Polda Maluku dalam penanganan kasus ini hingga tuntas.
Kedua, kami akan terus menduÂkung aparat penegak hukum untuk teguh menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, tidak akan lemah dan lengah memberikan keadilan yang menjadi hak korban.
Ketiga, mengingatkan Polda MaÂluku tentang salah satu mandat UU Nomor 12 tahun 2022, yakni tidak membenarkan penerapan restorative justice pada kasus kekerasan sekÂsual, karena ini sama halnya dengan membunuh jiwa Korban
Keempat, kami mendorong kehaÂdiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI untuk mengÂintervensi kasus ini sesuai keweÂnangannya, mengingat ancaman teror sudah menimpa korban, keÂluarga korban dan pihak-pihak peÂduli pada penegakan hukum terÂhadap terduga pelaku.
âKami mendesak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan Dinas Pemberdayaan PeremÂpuan dan jajaran sebagai represenÂtasi neÂgara hadir memberikan perlinÂdungan pada korban dan saksi, peÂmulihan korÂban secara kompreÂhensif dan meÂmastikan reintegrasi sosial,â ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, terkait isu penÂcabutan laporan pihaknya akan memÂpertanyakan sikap pihak kepoÂlisian yang menangani perkara dimaksud.
âKalau seandainya keluarga korÂban berupaya untuk mencabut lapoÂran dan menghentikan proses hukum kasus tersebut, maka kami akan pertanyakan komitmen Polda Maluku karena merujuk pada UU kekerasan seksual Nomor 12 Tahun 2022 dimana salah satu mandatnya adalah tidak membenarkan adanya restorative justice,â tuturnya.
Kata dia, pasal ini adalah pasal perjuangan para aktivis soal kekeÂrasan terhadap perempuan. Dan ini lex specialis sehingga dalam KUHP tidak ada percobaan pencabutan laporan yang akan dilakukan, meski masih bersifat informasi maka Polda harus menerapkan norma dan aturan hukum yang berlaku.
Ditanya soal indikasi pencabutan laporan dirinya menjelaskan bisa saja ada indikasi indikasi intimasi korban dan keluarganya.
âPengalaman kami ada beberapa intimidasi terhadap korban dan hal yang sama juga kemungkinan demiÂkian terjadi pada kasus ini, dikareÂnakan kekuatan jabatan, uang dan sebagainya dan ini adalah tindakan melemahkan hukum apalagi seorang bupati yang punya kuasa,â katanya.
Untuk diketahui, Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun dilaÂporkan pada 1 September 2023 atas dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berinisial TA (21), yang merupakan karyawan Cafe Agnia, miliknya, yang terletak di kawasan Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Dalam laporan itu, peristiwa yang menimpa TA terjadi di kafe milik istri bupati tersebut di Kecamatan NusaÂniwe, Kota Ambon pada April 2023 sekitar pukul 15.00 WIT.
Saat itu korban dipanggil dan diÂminta untuk memijat terduga pelaku di kamar yang terletak di lantai tiga, yang berlanjut pada tindakan peleÂcehan seksual. Setelah itu, terjadi lagi tindakan yang lebih dari peleÂcehan pada Juli 2023.
Perbuatan yang sama berupaya diÂlakukan pada Agustus 2023 naÂmun korban berhasil melarikan diri. Hal ini kemudian berujung pada pemecatan dirinya.
Laporan dugaan kekerasan sekÂsual dilaporkan korban ke SPKT Polda Maluku pada Jumat (1/9/2023) dengan nomor laporan TBL/230/IX/2023/MALUKU/SPKT.
Jangan Ada Intervensi
Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif telah memerintahkan penyidik untuk menangani kasus tersebut secara profesional. Semua proses peÂnanganan dilakukan secara transÂparan dengan melibatkan instansi terkait, baik psikolog dan Pusat PeÂlayanan Terpadu Pemberdayaan PeÂrempuan dan Anak (TP2TPA) sehiÂngga hasilnya dapat dipertangÂgungÂjawabkan secara hukum.
Kapolda menegaskan, jangan ada pihak yang coba-coba menginterÂvensi pihaknya dalam penyelidikan kasus ini. Orang nomor satu di Polda Maluku ini bahkan mengingatkan siapapun yang mengancam atau menekan pelapor.
âKami juga mengingatkan kepada siapa pun untuk jangan coba-coba mengancam atau menekan pelapor, atau coba-coba intervensi kasus yang sedang ditangani ini. Bahkan siapa pun yang akan menghambat proses ini kami tidak segan-segan untuk menindaknya,â tegas Kapolda di Ambon, Rabu (6/9).
Kapolda juga meminta agar jangan ada pihak yang mencoba memanÂfaatkan kasus ini untuk kepentingan siapa pun, atau kelompok-kelompok manapun dengan motif-motif lain.
âPolda Maluku akan menangani kasus ini secara profesional dan beÂkerja sama dengan instansi terkait daÂlam penanganan kekerasan terhaÂdap perempuan sesuai aturan huÂkum yang berlaku, untuk memberiÂkan penegakan hukum yang berÂkeadilan,â tegasnya.
Penyelidikan perkara yang dilaÂporkan, lanjut Kapolda, merupakan bentuk dari Polda Maluku mengÂhargai hak hukum pelapor. Apabila penyidik menemukan alat bukti maka kasus tersebut akan ditingÂkatkan ke tahap penyidikan.
Namun sebaliknya bila laporan itu tidak benar, maka pihaknya memÂpersilahkan terlapor untuk mengguÂnakan hak hukumnya.
Di sisi lain, Kapolda juga meneÂgaskan agar jangan ada yang mencoba memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan siapa pun atau kelompok-kelompok manapun dengan motif-motif lain.
âPolda Maluku akan menangani kasus ini secara profesional dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan kekerasan terhaÂdap perempuan sesuai aturan huÂkum yang berlaku untuk memberiÂkan penegakan hukum yang berkeÂadilan,â tuturnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M Rum Ohoirat dalam rilisnya kepada Siwalima mengungkapkan, terkait kasus ini pada Selasa (5/9) pihaknya telah mengundang tiga orang saksi untuk meminta klarifikasi namun diminta tunda Rabu (6/9).
âKami mengundang tiga orang saksi untuk meminta klarifikasi mereka terkait laporan kasus dugaan kekerasan seksual dengan terlapor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (5/9). Tapi mereka meminta untuk ditunda sampai Rabu (6/9),â tuturnya.
Kabid Humas menyebutkan, tiga orang yang diundang itupun tidak hadir, sehingga pihaknya akan melayangkan panggil selanjutnya pada Jumat (8/9).
Dikatakan, sehari sebelumnya, tim penyidik juga akan melakukan pemeriksaan psikologi sekaligus memberikan pendampingan kepada pelapor, namun yang bersangkutan masih dalam kondisi tidak sehat.
âPolda Maluku tetap akan melaÂkukan pendampingan psikologi kepada pelapor, termasuk memberikan rasa aman, dan nyaman kepada yang bersangkutan,â ungkapnya.
Bupati Hanubun sejak kasus ini meÂngemuka hingga saat ini belum bisa diÂkonfirmasi. Siwalima sudah beruÂlang kali menghubunginya meÂlalui pesan tertulis dan sambungan teleÂpon, namun belum memperoleh balaÂsan hingga berita ini naik cetak. (S-26)