AMBON, Siwalimanews – Penyidik Ditreskrimsus Polda MaÂluku jangan lambat meÂnuntaskan kasus duÂgaÂan tindak pidana korupsi proyek JaÂlan Danar-Tetoat, Kabupaten Maluku Tenggara.
Walaupun sudah puluhan saksi diperiksa, tetapi penyidik belum juga menetapkan tersangka, padahal bukti-bukti dugaan korupsi telah dikantongi.
Praktisi hukum, Ronny Samloy menilai, jika memang sudah ada bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, maka polisi harus segera mengÂambil langkah tegas untuk menetapkan tersangka.
âMemang kita sadari betul bahÂwa polisi mungkin saja berhati-hati dalam kasus ini, baik itu daÂlam proses pemeriksaan saksi-saksi maupun pengumpulan alat bukti. Tapi polisi juga jangan ragu apabila sudah mengantongi bukti yang cukup, harus segera mengÂambil langkah tegas, âungkap Samloy kepada Siwalima, Selasa (11/2)
Kata dia, ditakutkan jika kasus ini hanya berputar pada pemeriksaan saksi-saksi baik itu yang sudah diperiksa sebelumnya maupun yang belum diperiksa, tetapi masyarakat bisa meniai hal lain dari serangkaian proses yang dilakukan oleh tim penyidik kepolisian.
âJangan terlalu berlarut-larut dalam proses pemeriksaan saksi karena nanti masyarakat bisa menilai bahwa, bisa saja ada sandiwara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebab masyarakat secara luas juga menilai bawa banyak kasus-kasus pidana yang ditangani oleh penyidik kepolisian itu tidak tuntas, âtuturnya.
Untuk itu, Samloy menghendaki agar kepolisian tegas dan terarah menentukan langkah untuk segera menetapkan tersangka berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.
âHarus tegas dan profesional serta transparan dalam setiap langkah penyidikan yang sementara berlangsung. Sebab masyarakat akan menilai positif apabila kasus ini sudah bergulir di pengadilan, âtandasnya.
Sementara itu, Pengacara senior, Henry Lusikooy mengungkapkan, bahwa dalam kasus ini ada banyak pihak yang mesti dijadikan sebagai tersangka. Untuk itu penyidik harus segera mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjerat mereka.
Sebab menurutnya, terdapat sejumlah aktor yang memainkan perannya sehingga anggaran yang seharusnya tidak dapat dicairkan dengan mudah dapat dikeluarkan padahal, perkerjaan tidak sesuai alias mangkrak. Sehingga Lusikooy menilai, yang mesti bertanggungjawab penuh adalah Kepala Dinas PU Maluku, Ismail Usemahu.
âApabila sudah ada bukti yang kuat maka penyidik harus punya komitmen untuk melakukan penetapan tersangka,âtegasnya.
Ditambah lagi, pihak kepolisian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa sudah mengantongi calon tersangka. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari hal itu sehingga mesti dipertanyakan tentang hal tersebut.
âKan sebelumnya pihak kepolisian katakan sudah kantongi calon tersangka. Tetapi kenapa sampai saat ini belum juga diresmikan statusnya?,â ujarnya.
Menurut telaah hukumnya, dalam kasus ini, apabila dilihat dari alurnya maka sudah tentu Kadis selaku Penggunaan Anggaran, sebelum menandatangani SPM, Dia harus mengecek di lapangan karena tugas dan fungsi sebagai Kadis bukan hanya menerima laporan tapi dia harus mengecek langsung pekerjaan.
Sehingga dengan tidak melakukan pengecekan fisik namun tetap memaksakan pencairan, maka dengan sendirinya Kadis telah melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara.
Selain Kadis, menurut Lusikooy terdapat 5 pihak lain yang ikut terlibat dalam proyek bermasalah tersebut, mereka masing masing PPK, PPTK, konsultan pengawas, kontraktor, dan bendahara.
âKadis punya fungsi kontrol atas proyek ini, tetapi tidak dijalankan jadi seakan dibiarkan. Kemudian PPK, PPTK, Konsultan Pengawas juga pasti membuat laporan palsu bahwa proyek sudah selesai dikerjakan padahal tidak dan kemudian kontraktor, âtegasnya. (S-29)