AMBON, Siwalimanews – Polda Maluku diminta mengÂusut tuntas kasus dugaan peÂnyalahgunaan anggaran dana Covid-19, Kabupaten Maluku Tenggara.
Pasalnya, indikasi korupsi 70 miliar dana Covid sangat jelas, sehingga peÂnanganannya juga haruslah transÂparan.
Menurut praktisi hukum, Fileo Pistos Noija, jika dilihat dari aspek hukum maka indikasi korupsi telah nyata terjadi dalam kasus dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara.
Indikasi korupsi tersebut kata Noija, terlihat dari nilai anggaran covid-19 yang berbeda antara satu instansi dengan yang lain.
âSebetulnya ada indikasi ada duÂgaan terjadi tindak pidana korupsi karena jumlah itu berubah-ubah bukan berubah-ubah turun tapi berubah-ubah naik. Nah persoalannya ialah kenapa ia berubah naik, itu yang menjadi persoalan,â tegas Noija.
Dijelaskan, dalam dokumen pertaÂngÂgungjawaban keuangan biasanya besaran anggaran diploting satu kali untuk seluruh belanja pemerintah, buÂkan berubah naik.
Indikasi tersebut lanjut Noija, telah membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi akibat dari penyelewengan jabatan oleh oknum-oknum tertentu di Pemkab Maluku Tenggara.
Dengan adanya fakta anggaran yang berubah-ubah, Noija pun meÂminta Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera meminta pertanggungÂjawaban oknum-oknum di Pemkab MalÂra termasuk mantan Bupati MalÂra dan bagian keuangan yang dipanÂdang mengetahui anggaran tersebut.
âBukan keberanian tapi polisi haÂrus memanggil mereka, supaya ada kepastian penggunaan anggaran tersebut,â jelasnya.
Noija juga mengapresiasi langkah polisi yang telah marathon memaÂnggil dan memeriksa 13 OPD, seÂhingga dirinya yakin polisi akan memeriksa sejumlah OPD maupun pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kasus ini.
Segera Tuntaskan
Terpisah, Praktisi Hukum Rony Samloy mengatakan kasus dugaan korupsi dana covid-19 sudah menÂjadi isu publik dan merupakan kasus yang memang juga terjadi secara masif di seluruh indonesia.
Menurut Samloy, menjadi tangÂgung jawab bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian untuk tetap mengusut kasus dugaan korupsi dana covid-19 termasuk yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara.
âKasus ini harus diusut sampai tuntas dengan mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi-saksi termasuk menunggu hasil audit baik dari inspektorat maupun BPKP atauÂpun BPK dan setelah itu dilanjutkan ada proses yang namanya gelar perkara lalu ditetapkan kemudian menjadi tersangka,â ujar Samloy.
Dijelaskan, semua orang yang ada di balik kasus dugaan korupsi dana Covid-19 harus diproses baik manÂtan bupati, mantan wakil bupati wakil bupati bahkan bagian keuangan
âSiapa pun yang terkait dengan proses pengelolaan dan pemanfaÂatan dana covid di Maluku Tenggara harus dimintai pertanggung jawaÂban di depan hukum karena tidak ada orang yang kebal hukum di repuÂblik,â tegasnya.
Samloy menegaskan persoalan ini harus menjadi catatan, khususnya bagi Ditreskrimsus Polda Maluku agar tidak boleh main-main dengan kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara, karena sudah menjadi konsumsi publik di Maluku.
Seluruh OPD
Diberitakan sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, marathon menyelidiki kasus dugaan peÂnyaÂlahgunaan dana Covid 19, di Malra.
Tercatat sedikitnya 13 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingÂkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah dimintai keterangan.
Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Huwae mengatakan, sudah 13 pimpinan OPD yang dimintai keterangan.
Menurut mantan Kapolres Ambon ini, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil 33 OPD lagi untuk dimintai keterangan.
âMasih kurang 33 OPD lagi, panggilan akan dilayangkan,â ungÂkap Huwae kepada Siwalima melaÂlui pesan Whatsapp, Selasa (31/10).
Ditanyakan soal pemerksaan 13 saksi itu apakah ada temuan yang menjurus kepada perbuatan melaÂwan hukum, Huwae menolak berkoÂmentar dengan alasan masih penyeÂliÂdikan. âMasih lidik,â ujarnya singkat.
70 M Bermasalah
Sementara itu informasi yang diperoleh Siwalima terindikasi angÂgaran dana Covid Malra berpotensi korupsi.
Hal ini karena anggaran tersebut mengalami perubahan, dan peruÂbahan tersebut juga tidak diketahui pimpinan-pimpinan OPD.
Kepada Siwalima, Selasa (31/10) sumber yang meminta namanya tak dikorankan ini menyebutkan, dalam laporan pertanggungjawaban dana covid anggaran yang awalnya terÂtera sebesar Rp36 miliar di tahun 2020.
Selanjutnya anggaran tersebut direvisi menjadi Rp40 miliar.
âAnggaran total awalnya 36 miliar, kemudian direvisi menjadi 40 milar, dalam dokumen pertanggungÂjawaban keuangan pada BPKAD ternyata jumlahnya bukan lagi 40 miliar tetapi naik 96 miliar, berbeda lagi pada laporan pertanggungjaÂwaban bagian Inspektorat anggaran menjadi 110 miliar,â ujar sumber itu.
Sumber ini kemudian mempertaÂnyakan APBD ditetapkan tahun 2020 lalu datanya bisa berubah-ubah. Dimana tidak ada data tetap refocusing dan alokasi dana Covid tahun 2020 di Kabupaten Malra.
Selain itu dari jumlah anggaran tersebut, lanjut sumber, terindikasi ada selisih 70 miliar yang diduga dikoÂrupsi namun ada dalam dokuÂmen pertanggungjawaban bagian keuangan Pemkab Malra.
Mirisnya lagi, kata sumber itu, rata-rata pimpinan-pimpinan OPD di lingkup Pemkab Malra sama sekali tidak mengetahui anggaran refocusing dan alokasi dana Covid tersebut.
âContohnya di Dinas Pendidikan yang tidak ada refocusing namun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan ternyata ada, sebesar Rp13 miliar. Sehingga mengindikasi bahwa dokumen ini tidak pernah ada di pimpinan OPD. Dan diduga hanya dipegang oleh bagian keuangan dan bupati saja. Karena kalau dokumen-dokumen itu ada, maka tentunya pimpinan OPD mengetahui,â ujar sumber itu lagi.
Dia menyebutkan bahwa sebaÂnyak 20 OPD dari 42 OPD di lingkup Pemkab Malra yang refocusing anggaran dana Covid tersebut.
Selain itu, banyak kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Covid dimana kegiatan tersebut murni menggunakan dana APBD Malra, tetapi dalam laporan pertangÂgungjawaban justru menggunakan dana covid.
Sekda Digarap
Sebelumnya Sekretaris Daerah KabuÂpaten Maluku Tenggara, AhÂmad Yani Rahawarin, diperiksa tim penyidik Ditreskrimsus Polda MaÂluku, Rabu (11/10).
Orang nomor tiga di Kabupaten Malra ini diperiksa oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku selama delapan jam, sejak pukul 08.00 hingga 16.15 WIT.
Dia diperiksa terkait dugaan peÂnyaÂlahgunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten bertajuk Larvul Ngabal tersebut.
Tak Bisa Dipertanggung Jawabkan
Seperti diberitakan sebelumnya, penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten Maluku TengÂgara, kuat dugaan tak bisa diperÂtanggungjawabkan.
Adapun penggunaan dan pemanÂfaatan anggaran yang berasal dari refocusing anggaran dan realisasi kegiatan pada APBD dan APBD perubahan tahun anggaran 2020 yang digunakan untuk penanganan dan penanggulangan Covid 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru berbau korupsi.
Dana Rp52 miliar seharusnya digunakan untuk penanggulangan Cobid-19, dialihkan Bupati Malra untuk membiayai proyek infraÂstruktur, yang tidak merupakan skala prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realisasi anggaran, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Berdasarkan daftar usulan refocusing dan relokasi anggaran untuk program dan kegiatan penanganan Covid-19 Tahun 2020 kepada MenÂteri Dalam Negeri dan Menteri KeÂuangan sebesar Rp52 miliar.
Padahal, berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Malra tahun 2020, dana refocusing dan realokasi untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 hanya sebesar Rp36 miliar, sehingga terdapat selisih yang sangat mencolok yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemkab Malra sebesar Rp16 miliar.
Anggaran Rp52 miliar itu bersumÂber dari APBD induk senilai Rp3, 833.000.000 pada post peralatan kesehatan sama sekali tidak dapat dirincikan secara pasti jenis barang yang dibelanjakan, jumlah/volume barang dan nilai belanja barang per peralatan, sehingga patut diduga terjadi korupsi.
Selain itu, pada pos belanja tak terduga, pada DPA Dinas Kesehatan TA 2020 senilai Rp5,796.029.278,51 yang digunakan untuk belanja baÂhan habis pakai berupa masker kain (scuba) dan masker kain (kaos) sebesar Rp2,6 miliar, sehingga sisa dana pos tak terduga sebesar Rp3. 196.029.278,51, sisa dana ini tidak terdapat rincian penggunaannya seÂhingga patut diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan kerugian NeÂgara senilai Rp3.196.029. 278,51.
Sesuai dengan laporan hasil peÂmeriksaan BPK Perwakilan Maluku atas laporan keuangan Kabupaten Malra TA 2020 menyatakan bahwa, belanja masker kain pada Dinas Kesehatan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Sejumlah kejanggalan yang diteÂmukan yaitu, pencairan SP2D dari kas daerah dilakukan sebelum baÂrang diterima seluruhnya. Hal ini merupakan bentuk kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran dan/atau perbuatan melawan hukum.
Selanjutnya, pencatatan jumlah barang masuk pada kartu stok tidak sesuai dengan berita acara serah terima. Kesalahan ini tentu merupaÂkan bukti otentik adanya sebuah konspirasi melawan hukum yang dilakukan pelaksana pengadaan barang dan pengguna.
Berikutnya tidak dilakukan peÂmeriksaan barang secara detail dan menyeluruh. Hal ini merupakan bentuk kesalahan dan bukan kelaÂlaian karena adanya kesengajaan akibat kolusi yang dapat dikateÂgoriÂkan sebagai perbuatan melawan huÂkum yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga patut diduga adaÂnya korupsi tersembunyi yang dimainkan oleh pihak pengadaan barang dan pengguna barang.
Dengan demikian, diduga terjadi korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp9. 629.029.278,51 yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Malra TA 2020 pada mata anggaran (1) belanja peralatan kesehatan seÂnilai Rp3.833.000.000.000. (2) belanja tak terduga untuk belanja masker kain scuba dan kai koas senilai Rp2.600. 000.000 dan sisa dana BTT yang tidak dapat dipertanggung jaÂwabkan senilai Rp.3.196.029.278,51.
Tindakan ini dinilai melanggar keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ No:177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid serta pengamaÂnan daya beli masyarakat dan pereÂkonomian nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No: 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan PenyeÂbaran dan Percepatan Penanganan Covid di lingkungan Pemerintah Daerah.
Selain itu, bupati diduga secara seÂngaja melakukan perbuatan meÂlawan hukum dengan mengabaikan dan/atau tidak mengindahkan kepuÂtusan bersama menteri. (S-20)