AMBON, Siwalimanews – Aparat kepolisian dae­rah Maluku diminta me­nangkap pelaku atau ak­tor utama bentrok yang terjadi antara Negeri Ka­riu dan Ori, Kecamatan Haruku, Kabupaten Ma­luku Tengah.

Hal ini diungkapkan warga Kariu saat dite­mui Forum Komunikasi Pim­pinan Daerah (For­kopimda) Maluku, Ka­mis (27/1).

Dalam pertemuan ter­sebut, warga Kariu diha­dapan Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, Wakil Gubernur Malu­ku Barnabas Orno, Danrem 151/Bi­naiya Brigjen TNI Arnold A.P Ri­tiauw, Dandim 1504 Kolonel Inf D.C. Soumokil, dan Ketua Sinode GPM Pendeta Elifas Maspaitella, menge­cam keras terjadinya penye­rangan. Mereka meminta agar para pelaku dapat segera ditangkap dan di­proses secara hukum yang berlaku.

“Permintaan masyarakat pelaku dapat ditangkap, warga juga meng­inginkan agar persoalan lahan an­tara kedua negeri selama ini dapat diselesaikan sebagaimana hukum yang berlaku,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima,  Kamis (27/1).

Kata Kabid, masyarakat Kariu yang mengungsi di Aboru diminta kembali ke kampung halamannya.

“Pemerintah menjamin akan menyalurkan bantuan sosial kepada mereka selama di pengungsian,” ujar Kabid.

Sebelum dikembalikan ke Kariu, lanjut Kabid, masyarakat  mengha­rapkan agar pemerintah dapat men­cari tempat relokasi, serta meminta agar Polda membangun pos perma­nen di setiap perbatasan wilayah dengan Ori maupun Pelauw.

“Jadi mereka meminta agar peme­rintah segera mencari tempat untuk merelokasi mereka sebelum kembali ke kampung halaman mereka lagi, serta adanya pos permanen,” pung­kasnya.

Ditambahkan, kehadiran Forko­pimda Maluku di Aboru itu bertu­juan, untuk melihat kondisi para pe­ngungsi Kariu yang terkena dampak konflik. Saat bertemu masyarakat Kariu, Forkopimda merasa prihatin dan menyesalkan terjadinya konflik antar warga tersebut, serta berupaya memenuhi apa yang menjadi permintaan warga Kariu.

Salurkan Bantuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tengah telah menyalurkan bantuan logistik kepada warga Desa Kariu yang sementara mengungsi di Desa Aboru, Kamis (27/1).

Kepala BPBD Malteng Latief Key  mengungkapkan, pihaknya telah mendorong bantuan logistik bagi pengungsi Kariu yang saat ini berada di Aboru, pasca bentrok yang terjadi.

“Bantuan logistik telah kami salurkan langsung ke warga Kariu. Bantuan berupa bahan makanan, seperti beras, mie instan, tempat tidur dan beberapa kebutuhan lain­nya itu telah diserahkan siang ini di Aboru,” ungkap Key kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Kamis (27/1).

Bantuan logistik korban bentrok Ori-Kariu kata Key, diterima lang­sung oleh warga Kariu dan disaksi­kan Danrem 151 Binaiya, Brigjen AP Ritiauw dan Kapolresta Pulau Ambon Kombes Raja Arthur Simamora.

“Kami serahkan langsung kepada masyarakat pengungsi di Aboru. Penyerahan juga disaksikan oleh Danrem dan Kapolresta yang kebe­tulan sedang berada di Aboru siang tadi,” ujarnya.

Key mengaku, pihaknya akan terus mendorong bantuan bagi warga Kariu, sebab bantuan berikut­nya akan kembali disiapkan dalam waktu dekat ini.

Menyoal penanganan lebih lanjut soal korban material yang menimpa warga Kariu pasca bentrok, Key mengaku, langkah itu pasti dilaku­kan, namun untuk sementara BPBD akan fokus pada pemenuhan kebu­tuhan dasar pengungsi, sambil menghimpun data kerusakan yang terjadi akibat bentrok dimaksud.

“Pasti bantuan penanganan ru­mah warga yang terbakar, rusak akan ditangani, sementara ini kita fokus dulu untuk memenuhi kebutuan dasar pengungsi, sambil menyiap­kan teknis penanganan masalah itu,” tandansya.

Forkompinda Kunjungi

Setelah menemui warga Ori dan Pelauw pada Rabu (26/1) malam, Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif memilih bermalam di Pulau Haruku dalam rangkaian mediasi perda­maian.

Kunjungannya dilanjutkan, Kamis (27/1) ke Negeri Kariuw. Dalam kunjungan itu Kapolda ditemani Pangdam XVI Pattimura Mayjen Richard Tampubolon dan Wakil Gu­bernur Maluku Barnabas Orno serta Bupati Maluku Tengah Abua Tua­sikal.

Di Kariu, para petinggi Polri, TNI, dan pemda itu melihat situasi dan kondisi negeri tersebut pasca terli­bat konflik dengan desa teta­ngganya.

Kapolda, Pangdam dan Wagub serta Bupati Maluku Tengah me­ngecek kondisi dalam Negeri Kariu seperti perumahan warga, Gereja Ebenhazer, dan SD Negeri Kariu.

Untuk diketahui, konflik antara dua desa bertetangga ini pecah pada, Rabu (26/1) dini hari lalu. Bentrokan dilatarbelakangi persolan lahan. Kedua pihak mengklaim tanah sengketa di perbatasan kedua wilayah bertikai.

Kapolda mengaku kunjungan Forkopimda Maluku di Negeri Pelauw dan Kariu selain melihat situasi dan kondisi pasca konflik, juga sebagai bukti kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negara di Pulau Haruku.

“Kami akan mendata kerugian-kerugian yang timbul atas terjadinya konflik ini,” tambah mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu.

Ia mengaku atas kesepakatan bersama, masyarakat ingin konflik ini menjadi yang terakhir. Olehnya itu pihaknya mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengharapkan adanya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam me­wujudkan perdamaian di Negeri Pelauw dan Kariu, dan secara umum di Pulau Haruku,” pintanya.

Senada dengan Kapolda, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno juga mengaku kehadiran Forkopimda Maluku untuk membantu masya­rakat yang menjadi korban pada konflik ini.

“Kami mengajak masyarakat kedua negeri untuk dapat merajut kerukunan hidup orang basudara,” ajaknya.

Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon menam­bahkan, objek yang dikunjungi pi­hak­nya, seperti bangunan gereja masih utuh, tidak terkena dampak konflik.

“Kami menghimbau masyarakat agar tidak terpicu dan terprovokasi oleh berita hoax yang beredar di masyarakat,” pintanya.

Pangdam mengaku, pihaknya telah mengambil langkah bersama dan dijadikan sebagai skala prioritas berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

“Forkopimda Maluku hadir untuk memberikan solusi kepada mas­yarakat. Kami mohon dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sehingga tidak terjadi lagi konflik susulan di masa yang akan datang,” harap Pangdam.

Saling Mendoakan

Anggota DPR RI Hendrik Lewe­rissa mengajak masyarakat Maluku untuk saling mendoakan.

“Saya mengajak masyarakat Ma­luku untuk senantiasa saling men­doakan agar perdamaian segera kembali di bumi raja-raja ini,” ungkap Lewerissa yang akrab disapa HL kepada Siwalima  melalui telepon selulernya, Kamis (26/1).

Ia menghimbau kepada masyara­kat Maluku untuk tidak terpro­vokasi, terhasut, atau terpancing de­ngan peristiwa yang terjadi antara warga Desa Kariu dan Ori.

“Mari kita percayakan pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum untuk segera mengambil semua tindakan yang dipandang perlu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini guna mengendalikan situasi disana,” pintanya.

Lewerissa juga mengajak masya­rakat Maluku, untuk mengambil tindakan kemanusiaan guna meri­ngankan beban yang dialami oleh mereka yang menjadi korban dari peristiwa tersebut.

Tak Terprovokasi

Ketua DPRD Maluku Lucky Watti­mury meminta seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita tidak benar atau hoax, yang beredar didunia maya akhir-akhir ini, yang sengaja dise­barkan oknum-oknum tertentu.

Permintaan ini disampaikan Watti­mury kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (27/1) menyikapi bentrokan antar warga Desa Kariu dan Dusun Ori, Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang terjadi sejak, Selasa (25/1) hingga Rabu (26/1).

Menurutnya, masyarakat Maluku harus senantiasa menciptakan sua­sana damai di antara basudara dalam semangat pela gandong, saling membantu satu sama lain, menjaga dalam kebersamaan karena Maluku adalah laboratorium perdamaian.

Terhadap situasi gangguan kam­tibmas yang terjadi di dua negeri, pihaknya telah menggelar rapat secara internal sekaligus meminta adanya koordinasi antara pemda dan aparat keamanan.

“Kami sudah bertemu dengan Wakapolda, dan membicarakan berbagai hal untuk membantu, agar masyarakat Kariu bisa kembali seperti sediakala, dan bagaimana kebutuhan masyarakat bisa terpe­nuhi,” ujar Wattimury.

Bahkan Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie juga sudah melakukan koordinasi dengan OPD teknis terkait, beserta tokoh lintas agama, guna meredam trauma yang dirasa­kan warga terdampak.

Karena itu, Wattimury berharap permasalahan yang terjadi dapat se­gera selesai dan perdamaian dapat dijaga dan dirawat kembali.

Atasi Penyebaran Hoax

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku, Aziz Sangkala mendesak pihak aparat kepolisian untuk berge­rak cepat dalam mengatasi penye­baran berita hoax dimedia sosial.

“Kita sudah sampaikan banyak hal kepada pihak Polda terkait dengan keluhan masyarakat terkait adanya berita hoax yang beredar di yang telah menciptakan ketakutan dan keresahan ditengah masyara­kat,” ujar Sangkala kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis (27/1).

Ia mengaku, pihak Polda telah merespon cepat dengan melakukan take down terhadap berita-berita yang muncul di akun facebook maupun WhatsApp, yang tidak ber­tanggungjawab dan menciptakan keresahan.

Bahkan, terlihat juga sudah be­gitu banyak pemilik akun facebook yang melakukan klarifikasi dan mengakui jika melakukan hoax dan ini suatu langkah maju yang dilakukan oleh kepolisian untuk menenangkan masyarakat ditengah kondisi saat ini.

“Seperti di Hualoi dan akun facebook yang dia mengikutkan masyarakat desa lain yang tidak tahu menahu dan langsung meminta maaf akan status facebooknya itu,” be­bernya.

Dia  mendorong agar aparat kepo­lisian dengan perangkatnya agar bergerak lebih cepat lagi untuk mengatasi berita-berita hoax yang ada dimedia sosial

Selain itu, sudah mulai ramai berita-berita positif terkait permai­nan yang menghiasi grup Whats­App maupun facebook termasuk himbauan pemda untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing hoax.

“Ini harus terus kita dorong agar masyarakat lebih yakin, bahwa masalah ini hanya merupakan ma­salah pada satu daerah yang sudah bisa dilokalisir dan ditangani oleh aparat kepolisian,” cetusnya.

Sangkala juga berharap warga lain dapat juga menyelesaikan konflik yang ada dan memastikan konflik ini tidak berkepanjangan apalagi menyebar ke daerah lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan konflik ini. (S-45/S-36/S-50)