MASOHI, Siwalimanews – Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku membidik dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi guru di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023.
Pasalnya, hingga Januari 2024 ini, sebanyak kurang lebih 1.670 orang guru di kabupaten bertajuk PamahaÂnunusa belum menerima dua triwulan dana sertifikasi tersebut.
Sumber Siwalima di Polda Maluku membenarkan hal itu. Menurut sumber yang minta namanya tidak ditulis, sudah kurang lebih beberapa orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malteng telah dimintai keterangan oleh penyidik.
âIya, sudah dua orang diperiksa. Saat ini kita sementara konsentrasi untuk menghimpun data dan bukti terkait dengan masalah ini,â tandas sumber itu.
Ditanya apakah dua orang yang diperiksa itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bendahara, sumber tersebut enggan memastikannya.
âKita belum mengungkap siapa mereka Tunggu dan ikuti saja perÂkembangannya,â ujarnya
Informasi lain yang berhasil diÂhimpun Siwalima di Masohi menyeÂbutkan, dana sertifikasi guru triwuÂlan III dan IV Tahun 2023 itu berjumlah 31 miliar lebih.
Kabarnya dana itu sebelumnya sudah ada di kas daerah Pemkab Malteng, namun belum pernah dicairkan.
Kuat dugaan, dana 31 miliar itu digelontorkan kepada kepentingan lain, sehingga dapat dipastikan dana sertifikasi ribuan guru di Kabupaten Malteng bakal merana, akibat tidak menerima tunjangan mereka.
Sementara itu, Direktur ReskrimÂsus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena yang dikonfirmasi SiwaÂlima enggan berkomentar. âNanti ya,â jawab singkat DitresÂkrimÂsus ketika dikonfirmasi SiwaÂlima meÂÂlalui pesan whatsapp, Kamis (18/1).
Sementara itu, Kepala Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan Malteng, Teddy Salampessy yang dikonfirÂmasi Siwalima enggan berkomentar.
Dia hanya mengakui, Polda MaÂluku sedang mengusut dana sertiÂfikasi tersebut, namun ketika ditaÂnyakan soal apakah benar dirinya telah dimintai keterangan, dan meÂngapa dana sertifikasi ribuan guru triwulan III dan IV belum dibayat. Lagi-lagi Salampessy enggan berÂkomentar.
Ungkap Borok
Terpisah praktisi hukum Ronny Samlooy memberikan dukungan dan apresiasi bagi Ditreskrimsus Polda Maluku yang mengusut kasus dana sertifikasi guru.
Dia bahkan mengecam tindakan pengalihan anggaran Rp31 miliar dana sertifikasi guru bagi kegiatan lainnya.
Menurutnya, tindakan pengalihan dana sertifikasi guru merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang patut dipidanakan, sehingga sangatlah tepat.
Karena itu, Ronny meminta peÂnyidik Ditreskrmsus Polda Maluku untuk membongkar borok penyaÂlahÂgunaan atau pengalihan dana serÂtifikasi guru pada kegiatan lainÂnya.
âJadi selaku praktisi hukum saya memberikan apresiasi bagi penyidik karena sudah serius mengusut duÂgaan pengalihan dana sertifikasi guru dan ini terindikasi korupsi diÂmana dalam DIPA itu jelas anggaran untuk pembayaran dana sertifikasi guru, tetapi dialihkan, maka ini saja sudah masuk pelanggaran hukum,â ujar saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (18/1) malam.
Dia mengencam tindakan pengaliÂhan dana sertifikasi guru, sehingga oknum-oknum yang mengalihkan dana tersebut harus diberikan sanÂksi hukum. karena baginya itu sama saja dengan pejahat pendidikan.
âOrang-orang yang mengguÂnakan dan mengalihkan dana sertifikasi guru adalah penjahat didunia pendiÂdikan, bagaimana dunia pendidikan mau maju jika tipikal mencuri, hak-hak kependidikan yang milik ribuan guru kemudian dikorupsi, orang-orang seperti ini harus diberikan sanksi hukum,â tegasnya.
Dia meminta, penyidik DitresÂkrimÂsus Polda Maluku untuk tidak toleÂransi terhadap oknum siapapun yang diduga mengalihkan hak-hak guru itu.
âJangan toleransi dengan cara apapaun. Karena dana sertifikasi guru untuk meningkatkan kesejahÂteraan guru dan memajukan penÂdidikan di Kabupaten Malteng itu justru dialihkan. Penyidik tidak boleh toleransi. Harus bongkar peÂlaku korupsi seperti ini,â paparnya.
Dia meminta penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku bisa mengÂusut kasus ini hingga tuntas dan sampai ke pengadilan. Dan menjadiÂkan kasus ini sebagai skala prioritas karena dunia pendidikan itu sangat strategis dalam pembangunan satu daerah.
Dia mendukung penuh langkah penyidikan yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dan berharap pihak-pihak yang dipaÂnggil untuk dimintai keterangan haruslah bersikap kooperatif dan membantu penyidik dalam meÂnuntaskan kasus ini. (S-17/S-05)