DOBO, Siwalimanews – Polres Aru mengakui suÂdah tiga bulan ini menahan enam tersangka KPU KabuÂpaten Kepulauan Aru, padaÂhal berkas para tersangka sudah tahap satu dan telah dilimÂpahkan ke Kejari Aru.
Menurut Kapolres Aru, AKBP. Dwi Bachtiar Rivai didampingi, Waka Polres, Kompol Yami Reawaru dan Kasat Reskrim, Iptu. Andi Amrin mengungkapkan, beÂlum ditahannya enam terÂsangka KPU Aru disebabÂkan karena pertimbangan tahaÂpan proses Pemilu 2024 yang telah berlangÂsung.
âKami masih memperÂtimÂbangkan terkait dengan taÂhapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan, dan tentuÂnya juga sesuai dengan peÂtunjuk dari Mabes Polri maupun dari Polda sekaligus koordinasi dengan KPU RI dan KPU provinsi, sehingga enam tersangka sementara meÂmang belum kami tahan,â tegas KaÂpolres kepada sejumlah wartaÂwan di Mapolres Aru, Rabu (21/6).
Langkah ini dilakukan, lanjutnya, karena saat ini sedang ada dalam tahun politik, sehingga pihaknya tidak ingin terjerumus dalam isu-isu bahwa ikut dalam hal politik.
âPertimbangan situasi dan kondisi saat ini sedang tahun politik, kami tidak ingin terjerumus dalam isu-isu bahwa kami ikut juga dalam hal politik, makanya kami harus lebih berhati-hati,â kata KaÂpolres sembari mengungkapkan, untuk penahanan akan memperÂtimbangkan kembali apabil ada perkembangan kedepan.
Kendati belum ditahan oleh pihak kepolisian, namun Polres Aru sementara melengkapi pemberÂkaÂsan enam tersangka itu.
âKemarin sudah kami kirim ke kejaksaan tahap 1 atau P-18, P-19nya akan kita lengkapi sekaligus sesuai dengan petunjuk dari mabes untuk melaksanakan recovery aset,â paparnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim, Iptu. Andi Amrin menambahkan, piÂhaknya telah melakukan proses pemÂberkasan berkas para terÂsangka. âKita sementara ini meÂlengÂkapi dan mungkin kalau dalam waktu dekat sudah bisa P-21 dan mungÂkin kita bisa serahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,â katanya.
Jadi Tersangka
Enam orang jadi tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Pilkada Aru, lima diantaranya adalah komisioner KPU.
Selain semua komisioner KoÂmisi Pemilihan Umum setempat, setelah melakukan penyidikan secara mendalam dan memperÂoleh bukti-bukti yang kuat, Polres Aru juga menetapkan Sekretaris KPU sebagai tersangka.
Lima komisioner Aru yaitu, Ketua KPU Aru, MD, MAK, KR, JL, VP. SeÂdangkan sekertaris KPU yaitu, AR.
Dari hasil penelusuran Siwalima, peÂnetapan tersangka itu sudah diÂlakukan sejak Jumat, 17 Maret 2023 lalu. Berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada salah terÂsangka MAK yang dipanggil untuk menghadap penyidik, Iptu Andi Armin dan tim di ruang Reskrim Polres Aru tanggal 17 Maret 2023 pukul 11.00 Wit, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aru tahun 2020 pada KPU Aru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaiÂmaÂna diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana korupsi.
Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Iptu Andi Armin saat dikonfirmasi Siwalima membenarkan telah ditetapkan tersangka.
Kata dia, penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihak Polres Aru menggelar perkara bersama Polda Maluku. Namun dirinya beÂlum mau memberikan keterangan lebih jauh soal perkara tersebut, termasuk penahan para tersangka adalah kewenangan pimpinan.
Sementara itu dari hasil peÂneÂlusuran Siwalima lima komisioner KPU Aru yang ditetapkan tersangka yaitu Ketua KPU Aru, Mustafa Darakay, Muhamad Adjir Kadir, Kenan Rahalus, Josep Sudaraso Labok dan Vita Putnarubun. SeÂdangkan sekertaris yaitu, AgusÂtinus Ruhulessin.
Kasus ini mulai terkuak setelah PPK melaporkan ke Polres Aru terkait dengan satu bulan gaji yakni Januari 2020. Mereka tidak dibayarkan oleh KPU Aru dengan alasan gaji di bayar berdasarkan kinerja, sementara dalam SK berakhir 31 Januari 2020.
Terkait laporan tersebut, maka pada tanggal 3 November 2020 dilakukan penggeledahan oleh penyidik Polres Aru berdasarkan surat penggeledahan yang dikeÂluarkan Pengadilan Negeri Dobo.
Dari hasil pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan diketahui terjadi dugaan Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpaÂngan, penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada KPU.
Dugaan korupsi itu antara lain, Pertama anggaran hibah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada awalnya dari APBD PeÂrubahan 2019 sebesar Rp18.000. 000.000 kemudian ditambah pada APBD murni 2020 menjadi sebesar Rp 23.000.000.000.
Selanjutnya, pada APBD PeruÂbahan 2020 sebesar Rp24.000. 000.000 kemudian ditambah lagi dengan APBD murni 2021 sebesar Rp 25.500.000.000;
Kedua, pihak Polres Aru sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi antara lain, PPS, PPK, staf honor dan PNS yaitu, staf, bendaÂhara, kasubag dan sekertaris pada Sekertariat KPU, anggota komiÂsioner KPU dan Ketua KPU mauÂpun pihak lain yang berhubungan dengan kasus tersebut;
Ketiga, BPK sudah melakukan perhitungan kerugian negara yang dilaksanakan pada bulan November 2022 selama 3 (tiga) Minggu di Polres Kepulauan Aru, namun ada 2 komisoner dan 1 kabag yang sudah dipanggil akan tetapi samÂpai dengan sekarang belum dikonfirmasi oleh BPK.
Keempat, Polres Artu menunggu hasil audit dari BPK RI untuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam waktu dekat agar dengan hasil tersebut, pihaknya melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.
Kelima, untuk indikasi kerugian sudah ada namun pihak Polres Aru belum bisa menyampaikan karena yang menentukan kerugian negara bukanlah polisi, namun lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini BPK RI untuk kasus ini. (S-11)