SIWALIMA.id > Berita
Polda Panggil Ulang Kontraktor Proyek Irigasi Bubi
Headline , Hukum | Selasa, 22 April 2025 pukul 23:39 WIT

AMBON, Siwalimanews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku kembali mengirim surat panggilan ulang ke kontraktor proyek pembangunan jaringan Irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur

Proyek yang menelan anggaran 226,9 miliar milik Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku ini diduga mangkrak.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menegaskan, pemanggilan ulang terhadap kontraktor ini disebabkan karena panggil pertama pekan kemarin guna dimintai keterangan terkait proyek Irigasi tersebut namun tidak hadir.

Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Aries Aminullah, melalui Kasi Penmas, AKP Imelda Haurissa, saat dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsapp, Senin (21/4).

“Kita kirim panggilan ulang untuk penyedia,”ujarnya singkat.

Periksa Kontraktor

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku mulai menjadwal­kan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Bendungan dan Irigasi Bubi, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pemeriksaan awal pekan ini akan difokuskan kepada kontraktor pelaksana proyek irigasi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sebesar 226,9 miliar.

“Untuk TPK kasus irigasi Bubi, mi­nggu ini mulai kita lakukan pemeriksaan terhadap penyedia atau kontraktor,” tulis Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminulla melalui Kasi Penmas, AKP Imelda Haurissa melalui pe­san whatsappnya, Selasa (15/4).

Diketahui, proyek nasional senilai Rp226,9 miliar itu digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh PT Gunakarya Basuki KSO, yang beralamat di Kecamatan Bula Barat, SBT, dan kontraktornya diduga berkantor pusat di Jakarta.

Sebelumnya, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Relawan Untuk Masyarakat Indonesia (RUMI), Fadel Rumakat dan rekannya Usman Bugis, proyek yang dikerjakan selama periode 2017 hingga 2020 itu diduga mangkrak meski seluruh anggaran telah dicairkan 100 persen.

“Dari investigasi lapangan, kami menemukan bahwa proyek tidak selesai, terbengkalai, dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan hasil pertanian seperti yang diharapkan,” ujar Fadel.

Fadel menduga ada permufakatan jahat yang melibatkan kontraktor bersama pihak BWS Maluku dalam pelaksanaan proyek tersebut. Keduanya dilaporkan atas dugaan memperkaya diri sendiri serta merugikan negara.

Menurut Fadel, tindakan tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, proyek juga disebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengelolaan sumber daya air dan irigasi, seperti PP Nomor 42 Tahun 2008, PP Nomor 38 Tahun 2011, serta PP Nomor 30 Tahun 2024.

Pihak Polda Maluku memasti­kan proses penyelidikan akan terus bergulir, dengan memang­gil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. (S-25)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps