AMBON , Siwalimanews – Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku akan meÂmeriksa pokja dan konÂtraktor, terkait korupsi DAK Tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan KebudaÂyaan Maluku.
Pasalnya, penyidik meneÂmukan dana sebesar Rp4,6 miliar dari total Rp206 miliar untuk pembangunan SLB, tidak sama dan sesuai yang diajukan ke Kementerian PenÂdidikan.
Direktur Reskrimsus Hujra Soumena memastikan akan segera memanggil penyidik untuk memeriksa pokja dan kontraktor dalam waktu dekat.
Pasalnya, penyidik meneÂmukan dana sebesar Rp4,6 miliar dari total Rp206 miliar untuk pembangunan SLB tidak sama dan sesuai dengan dana yang diajukan ke Kementerian Pendidikan.
âHasil sementara itu angÂgaran sebesar Rp206 milliar pekerjaan fisik untuk SMA, SMK dan SLB. Kalau SLB itu 4.6 miliar. Nah anggaran ini tidak sama dengan data yang diajukan ke kementerian, jadi ini yang kita kejar juga data yang benar yang mana,â tandasnya kepada Siwalima di Ambon, pekan kemarin.
Karena itu, lanjut Soumena, penyidik akan memeriksa kontraktor maupun pokja untuk mengetahui secara pasti total proyek yang dikerjakan di Dinas PK Provinsi Maluku.
âSementara kita agendakan untuk pemerikasaan, perencaÂna dan Pokja kita panggil sehingga kita tahu total yang dikerjakan berapa banyak,â ujarnya.
Disinggung soal ada bekingan orang kuat dalam kasus ini, Soumena mengaku tak gentar dan akan penjarakan siapa saja yang terlibat.
âSiapapun dibelakang saya tidak peduli, saya akan tersangkakan yang terlibat jika ada unsur pidananya, tapi sebaliknya ketika tidak diteÂmukan unsur pidana ya saya secara gentle sampaikan tidak ada,â tegasnya.
HMI Dukung
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon, mendorong dan mendukung penuh penegak hukum yang dilakukan penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku.
Kasus yang diduga melibatkan para pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku itu harus tuntas.
Permintaan ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur OrgaÂnisasi HMI Cabang Ambon, Rama Keliangin kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (31/10).
Menurutnya, pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku kepada Kepala Dinas P&K Maluku Insun Sangadji dan Anisah, selaku Kabid SMK patut diberikan apresiasi, dan perlu terus didorong agar semua pihak yang ikut terindikasi juga segera dipanggil dan diperiksa.
Kata dia, alokasi DAK tahun 2023 yang bersumber dari APBN lewat Kementerian Pendidikan dan dikelola langsung Dinas P & K Maluku sebesar Rp164 miliar.
âApresiasi bagi Ditreskrimsus Polda Maluku yang melakukan pemeriksaan atas dugaan penyeÂlewengan anggaran penugasan dan perabotan pembangunan/rehab laboratorium Kimia, Fisika, Bahasa dan Komputer pada jenjang SMA/SMK, yang diduga melibatkan petinggi di dinas tersebut itu sangat besar,â ujarnya.
Dengan demikian, lanjut KeliaÂngin, ini harus dituntaskan seÂhingga para pejabat yang dengan modus korupsi untuk memperkaya diri dan kelompok itu bisa menÂdapatkan efek jera.
âBagaimana anak anak Maluku mau cerdas, sementara pemerinÂtahan yang seharusnya memberikan mereka kecerdasan melalui penÂdidikan yang baik, malah mengebiri hak warga dan anak anak ini melalui modus memperkaya diri mereka,â kecamnya.
Dia menambahkan, HMI Cabang Ambon akan terus mendorong dan mendukung pihak penegak hukum memberantas semua kasus dugaan korupsi di Provinsi Maluku.
âSikap HMI Cabang Ambon jelas, menjadi kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah di Kota Ambon dan Provinsi Maluku, yang dianggap merugikan masyarakat serta memperlambat pembangunan di Provinsi Maluku,â ujarnya.
Langkah Tepat
Akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mengatakan, pengelolaan pendidikan di Maluku harus terbebas dari kepentingan apapun yang menguntungkan oknum-oknum pejabat di lingkungan Dinas PK Maluku.
Menurutnya, jika dunia pendiÂdikan dipenuhi dengan praktek-praktek dugaan korupsi maka dipastikan mutu dan kualitas pendidikan tidak akan maju.
âSangat disayang jika anggaran yang dialokasikan untuk pembaÂngunan infrastruktur pendidikan disaÂlahgunakan untuk kepentingan terÂtentu,â ujar Pellu kepada Siwalima meÂlalui telepon selulernya, Rabu (30/10).
Karenanya pengusutan pengÂgunaan DAK pada Dinas Pendidikan kata Pellu merupakan langkah tepat guna mengungkap dugaan korupsi tersebut.
Ditreskrimsus Polda Maluku lanjut Pellu, harus memanggil semua pihak yang diduga terlibat dalam penggunaan DAK 164 miliar tersebut tanpa pandang bulu.
Pellu Diperiksa
Tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus memeriksa Pellu, Rabu (30/10), dalam proyek yang dibiayai dana alokasi khusus Rp164 milliar, berupa laboratorium SMA dan SMK.
Pellu yang kini bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Maluku, mendatangi Kantor Ditreskrimsus, pukul 09.00 WIT dan diperiksa hingga selesai pukul 11.30 WIT.
Sehari sebelumnya, Selasa (29/10) Pellu juga telah diperiksa penyidik dalam kasus yang sama. PemerikÂsaan dimaksudkan untuk menggali bukti terkait korupsi jumbo tersebut.
Dalam proyek rehabilitas laboraÂtorium SMA dan SMK ini, Pellu bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
Dirkrimsus Polda Maluku, Hujra Soumena meminta masyarakat tidak berspekulasi dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihaknya.
Adik Murad Diperiksa
Sebelumnya, Kepala Bidang Pembinaan SMK di Dinas PendiÂdikan dan Kebudayaan Maluku, Anisah, diperiksa terkait dugaan korupsi dana alokasi khusus Rp164 milliar untuk rehabilitasi laboratorium SMA dan SMK.
Sembilan jam, adik kandung mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail itu digarap tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Selasa (29/10).
Anisah tiba di Kantor DitresÂkrimsus Polda Maluku, sekitar pukul 09.00 WIT da langsung menuju ruang pemeriksaan yang ada di lantai dua.
Pantauan Siwalima di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku di Kawasan Batu Meja Ambon, Anisah yang mengenakan hem putih berkerudung coklat, tiba dengan mobil Toyota Avanza warna putih bernomor Polisi DE 1775 AR pada pukul 08.45 WIT.
Selang dua jam pemeriksaan atau sekitar pukul 11.30 WIT, Anisah terlihat keluar untuk istirahat makan siang. Pemeriksaan kembali dilanjutkan pada pukul 13.38 WIT hingga pukul 17.55 WIT.
Berbeda dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Insun Sangadji yang berani memberikan keterangan terkait pemeriksaan walaupun dalam cakupan umum, Anisah justru memilih menghindari awak media.
Melihat awak media yang meÂnunggunya di depan lobi utama Ditreskrimsus Polda Maluku, Anisah memilih menggunakan jalan pintas untuk menghindar.
Anisah terekam melewati jalur belakang yang berbeda jalur dengan lobi utama.
Parahnya lagi, Anisah yang dikaÂwal beberapa bodyguard mengÂgunakan mobil yang berbeda dengan mobil awal saat mendatangi Ditreskrimsus Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan.
Insun Diperiksa
Sebelum Anisah, Kadis PK MaÂluku Insun Sangadji, lebih dahulu diperiksa polisi.
Ditemani beberapa stafnya, Insun mendatangi Ditreskrimsus Polda Maluku, di Kawasan Batu Meja, Jumat (18/10), sekitar pukul 09.00 WIT, mengendarai Toyota Avanza warna putih bernomor polisi DE 1755 AM.
Selanjutnya Insun yang mengenakan hem batik biru masuk ke ruang subdit III Tipikor untuk menjalani pemeriksaan dan baru selesai pada pukul 12.40 WIT.
Keluar dari markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Kadis yang hendak dimintai keterangan menolak berkomentar.
Dia meminta awak media untuk menanyakan soal jalannya pemerikÂsaan ke penyidik. âSaya no comment ya, kita sudah diperiksa yang nanti bisa menjawab di penyidik,â ujar kadis.
Sedangkan pada Senin (28/10) penyidik memeriksa Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku, Gesang Polle digarap penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Polle diperiksa terkait dugaan korupsi dana DAK Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan Maluku, senilai Rp164 milliar, yang dialokasikan untuk rehabilitasi laboratorium SMA dan SMK.
Selain itu ada pula temuan BPK Maluku terkait kelebihan bayar sejumlah proyek serta kebijakan Kadis yang melakukan penunjukan langsung terhadap proyek senilai Rp700 juta.
Polle diperiksa sejak pukul 14.00 WIT hingga 17.00 WIT. Padahal, sesuai undangan yang dikirim penyidik padanya, mestinya dia diperiksa pukul 09.00 WIT.
Sumber Siwalima di Polda Maluku menyebutkan, Polle dicerca penyidik terkait pengawasan dan pemberitahuan proyek Dinas P & K yang berasal dari DAK dan terindikasi korupsi. (S-10)