AMBON, Siwalimanews – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon, melakukan aksi demonstrasi di Kan­tor Gubernur, Rabu (13/8).

Kedatangan puluhan mahasiswa ini, guna menuntut Pemerintah Provinsi Maluku, untuk segera mengambil alih pengelolaan ruko di Mar­dika yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga.

Kordinator aksi Yunus Watngiel dalam orasinya menegaskan, pengelo­laan ruko Mardika yang saat ini dilakukan oleh pihak ketiga, tidak mem­perbaiki kondisi di lapangan.

Itu terbukti, dimana ba­nyak penyewa ruko di Pasar Mardika saat ini, tidak mendapatkan kepas­tian hukum ,terkait sewa-menyewa, apalagi ditambah dengan adanya intimidasi saat penagihan sewa ruko.

“Karena pengelolaan ruko dila­kukan pihak ketiga, makanya tim­bul banyak persoalan di lapangan dan kami menerima laporan kalau nanyak meresahkan para penyewa ruko. Bahkan ada orang yang bawa nama pemprov untuk mengambil uang sewa dari masyarakat,” beber Yunus dalam orasinya.

Yunus menegaskan, selama pe­ngelolaan ruko ini masih dilakukan dengan mekanisme pihak ketiga, maka dipastikan masalah akan te­rus terjadi dan tentu akan ber­dampak pada pendapatan daerah.

Hal ini dikarenakan, pendapatan dari sewa ruko oleh pihak ketiga belum tentu disetor tepat waktu ke pemerintah provinsi sebagai pemilik asset, akibatnya pihak ketiga lebih kaya dari pemprov.

Dia meminta, Gubernur Maluku Hen­drik Lewerissa untuk meng­am­bil langkah tegas dengan mengem­balikan pengelolaan ruko Mardika ke Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami minta gubernur untuk segera mengambil alih pengelo­laan ruko di pasar Mardika agar ada pemasukan bagi daerah, sebab pengelolaan oleh pihak ketiga tentu akan merugikan daerah, belum lagi ditambah polemik yang terjadi,” tegas Yunus.

Yunus mengaku, kondisi keua­ngan Pemprov Maluku saat ini tentu tidak mudah, dengan adanya kebi­jakan efisiensi anggaran, semen­tara disisi lain, butuh anggaran yang banyak untuk membangun daerah ini.

Untuk menjembatani kebutuhan anggaran ini, maka salah satu yang harus dilakukan adalah, mengambil alih pengelolaan ruko Mardika agar pendapatan utuh masuk ke kas daerah.

“Kalau pengelolaan ruko di pasar Merdeka dikolola langsung oleh pemerintah provinsi, tentunya dapat menggenjot pendapatan asli daerah,” tandas Yunus.

Yunus berharap, gubernur dapat menyikapi tuntutan PMII dengan mengambil alih pengelolaan ruko sehingga ada perbaikan di Mardika. (S-20)