AMBON, Siwalimanews – Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku absen dalam membahas dokumen Laporan PertangÂgungjawaban Gubernur Tahun anggaran 2022.
Padahal DPRD Provinsi MaÂluku melalui komisi-Komisi telah mengagendakan pembahasan LPJ Gubernur bersama pimpinan OPD mitra.
Namun, sejak pagi tidak terliÂhat satu pun pimpinan OPD atau jajaran yang datang untuk meÂmenuhi panggilan DPRD ProÂvinsi Maluku guna membahas LPJ Gubernur yang sarat deÂngan permasalahan.
Sejumlah pimpinan OPD yang tidak hadiri panggilan Komisi IV diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PemÂberdayaan Perempuan dan PerÂlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary mengecam sikap pimpinan OPD yang tidak menghargai undangan DPRD.
Menurut Atapary, Pimpinan OPD mestinya hadir dan mempertangÂgungjawabkan program dan kegiaÂtan serta anggaran yang telah dibelanÂjakan selama tahun 2022, buÂkan sebaliknya menghindar dengan tidak mengindahkan panggilan DPRD.
âLPJ ini sesuai aturan mestinya dibahas bersama, jadi kalau tidak mengindahkan undangan berarti OPD tidak mau duduk membahas bersama ranperdanya,â kesal AtaÂpary saat melakukan rapat internal diruang Komisi IV, Rabu (12/7).
Atapary menegaskan, ketidakhaÂdiran pimpinan OPD dalam memÂbahas LPJ Gubernur akan membawa konsekuensi dimana Komisi IV tidak memungkin menyetujui LPJ GuÂbernur.
Komisi IV kata Atapary, tidak akan mengundang lagi pimpinan OPD yang tidak hadir dalam pemÂbahasan LPJ Gubernur dan komisi menganggap gubernur tidak berseÂdia duduk bersama dan membahas LPJ.
âKita sudah undang secara patut bahkan pimpinan DPRD sudah surati Sekda, tapi tidak datang juga, maka kita putuskan tidak akan menjadi sebab DPRD bukan sub koordinat dibawah gubernur dan kita anggap Gubernur tidak mau bahas LPJ,â tegasnya.
Tak hanya di Komisi IV, kejadian yang sama juga terjadi di Komisi II, sejumlah mitra yang tidak memilih absen diantaranya, Dinas LingÂkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan.
Terpantau juga sejumlah mitra yang tidak hadir di Komisi III diantaranya, Dinas penamaan modal PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan layanan barang dan jasa.
Sementara pimpinan OPD yang datang memenuhi undangan DPRD hanya Kepala Badan PenangguÂlangan Bencana Daerah, Ismail Usemahu.(S-20)