AMBON, Siwalimanews – Sudah empat tahun rehaÂbilitasi Gedung Mess Maluku sebagai kantor perwakilan di Jakarta hingga kini belum tuntas dikerjakan
Tercatat lebih dari 20 miliar rupiah uang daerah dikeluarkan untuk renovasi Mess Maluku, namun aset derah itu tak juga berfungsi.
Era kepemimpinan Murad Ismail, Mess Maluku yang beÂrada di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta, mulai tahun 2020 direnovasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui APBD.
Terakhir aset Pemerintah ProÂvinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said AssaÂgaff, hingga awal tahun Murad menjabat.
Kini di tangan MI dan BarÂnaÂbas Orno, aset yang dibangun pada era kepemimpinan Karel RaÂlahalu, seperti menjadi bangkai yang tidak terurus.
Padahal, jika difungsikan maka tentu saja akan menunjang peningÂkatan pendapatan asli daerah.
Sayangnya kurang adanya perÂhatian serius dari Pemprov Maluku, padahal anggaran jumbo yang digelontorkan untuk rehabilitasi aset tersebut, yang bersumber dari uang rakyat.
Terakhir, sejak 27 April 2023 lalu Pemprov Maluku menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor dan pekerjaan renovasi dilakukan selama 120 hari yakni akan berakhir 26 Agustus 2023 dengan nilai konÂtrak sebesar 4,4 miliar rupiah dari APBD 2023.
Anggaran tersebut termasuk peÂngadaan seluruh kebutuhan semua kamar pada lantai empat sampai lantai tujuh, perbaikan semua 57 kamar dengan semua kebutuhan seperti pengadaan sprintbead, banÂtal kepala, bantal guling, closed, shower dan tv dan lain-lain.
Sebagaimana dilansir laman lpse. malukuprov.go.id, proyek tersebut mulai dikerjakan tahun 2020, dengan anggaran Rp7.5 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya Rp1,7.
Pada tanun 2022 lalu, kembali pemÂprov menganggarlan Rp4,3 untuk fisiknya dan pengadaan meubeler senilai Rp2,8 miliar.
Sedangkan di tahun ini diangÂgarkan Rp4,4 untuk pengerjaan mechanical dan electrical yang dikerÂjakan CV Cicilia Mandiri.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno menyayangkan pekerjaan Mess Maluku yang belum juga tuntas.
Menurutnya, Mess Maluku meruÂpakan aset yang sangat penting kaÂrena membantu masyarakat Maluku ketika ke Jakarta karena tinggal dengan biaya murah
âMenyedihkan Mess Maluku/kantor perwakilan di Jakarta itu kan aset yang sangat bernilai tapi saÂyangÂnya renovasi yang telah berÂlangÂsung hampir 4 tahun,â kesal Wenno.
Bahkan, anggaran yang dikucurÂkan besar tapi sampai dengan menÂdekati akhir masa jabatan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur murad Barnabas Orno Mess Maluku tidak selesai dan tidak dapat di fungsikan.
Pemprov Maluku kata Wenno harus menjelaskan apa yang menjadi masalah sehingga Mes Maluku di Jakarta tidak kunjung rampung untuk difungsikan.
Wenno bahkan akan meminta pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus untuk dilakukan investigasi
âSaya kira kalau sampai akhir tahun masih belum selesai maka kami akan mendorong DPRD untuk membentuk pansus untuk mengÂinvestigasi masalah Mes Maluku,â tegas Wenno.
Selain itu, jika pada akhirnya pembangunan mess Maluku mangÂkrak maka pasti aparat hukum harus mengusut.
FPG Minta Pertanggung Jawaban
Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku akan meminta pertanggung jawaban anggaran pengelolaan Mess MaluÂku.
Ketua Fraksi Golkar DPRD MaÂluku, Anos Yermias mengungkapÂkan, pihaknya dalam berbagai keÂsempatan terus mengingatkan GuÂbernur Maluku dan jajaran khuÂsusnya Biro Ekonomi dan PembaÂngunan terkait dengan Mess MaÂluku, namun faktanya belum juga tuntas dan difungsikan.
âMess Maluku itu aset yang sejak lama mendatangkan pendapatan, sebab dari gubernur ke gubernur, Mess Maluku selalu beroperasi. NaÂmun kurang lebih 4 tahun ini Mess Maluku tidak difungsikan dengan alasan perbaikan,â ujar Yermias.
Sebagai anggota DPRD, lanjut Yermias, pihaknya mengetahui adaÂnya perbaikan terhadap Mess MaÂluku tetapi alasan rehabilitasi belum selesai DPRD belum mengetahui secara pasti.
Karenanya, Fraksi Partai Golkar akan mempertanyakan belum tuntasÂnya pengerjaan Mess Maluku seÂlama 4 tahun ini dalam LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 yang akan diserahkan pekan ini.
âAnggaran ditetapkan dalam APBD sayangnya sampai dengan hari ini belum selesai, itulah sebabÂnya nanti dalam LPJ Gubernur akan kita mintakan pertangung jawaban terkait dengan penggunaan anggaÂran pengelolaan Mes Maluku,â tegas Yermias
PUPR Bertanggungjawab
Terpisah akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mempertanyakan kebijaÂkan Dinas PUPR Maluku yang seÂtiap tahun mengalokasikan anggaran untuk renovasi Mess Maluku tetapi tidak pernah selesai.
Dijelaskan, masyarakat Maluku patut mencurigai kebijakan Dinas PUPR yang beberapa kali mengaloÂkasikan anggaran daerah tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga atau kontraktor.
âBayangkan saja kalau dari tahun 2020 anggaran daerah dialokasi untuk Mess Maluku tapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga, apalagi kontraktornya berÂganti terus, sehingga patut kita pertanyakan,â ungkap Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (1/7)
Menurutnya, harus ada sikap tegas dari DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil Dinas PUPR guna dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut.
DPRD Maluku, kata Pellu harus memastikan satu sen uang daerah tepat sasaran dan dinikmati oleh masÂyarakat bahkan dapat mendaÂtangkan pendapatan bagi daerah.
Apalagi Mess Maluku sebelumÂnya turut menyumbangkan pendaÂpatan bagi daerah, tetapi selama empat tahun belakangan ini justru daerah rugi karena terus mengeÂluarkan uang tetapi tidak ada pemasukan.
âMess Maluku ini sumber PAD yang menjanjikan tapi justru tidak ada hasil, makanya DPRD harus panggil Pemprov khususnya Dinas PUPR untuk bertanggungjawab, jangan main-main ini yang daerah,â tegasnya.
Pellu pun mendesak aparat peneÂgak hukum untuk segera mengusut kasus pembangunan renovasi Mess Maluku, minimal untuk anggaran tahun 2020 sampai 2022 mengingat saat ini kontraktor masih mengerÂjakan hingga Agustus. (S-20)