AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dan Pem­kab Seram Ba­gian Timur se­pa­kat membagi Par­ticipating Interest (PI) 10 persen da­ri penge­lo­laan blok se­ram migas non Bula.

Kesepakatan pem­ba­gian PI 10 persen dari blok migas non bula tersebut, tertuang dalam kerjasama pem­bangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral yang di­tandatangani Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri.

Terhadap pengelolaan PI ini, gubernur menjelaskan, pemkab SBT akan membentuk BUMD yang khususnya mengelola PI jatah pemerintah SBT sebesar 5 persen, sedangkan untuk pemerintah provinsi akan dikelola oleh anak perusahaan dari PT Maluku Energi Abadi yakni Maluku Energi Non Bula (MENB).

Blok Migas Seram non Bula memang telah beroperasi sejak beberapa tahun lamanya, namun khusus untuk PI kepada wilayah penghasil, baru dibuat antara pemprov dan Pemkab SBT.

“Berdasarkan kesepakatan, maka PI 10 persen dari penge­lolaan blok migas seram non bula akan dikelola masing-masing 5 persen. Jadi SBT 5 persen dan kita 5 persen,” ujar gubernur kepada Siwalima di Kantor Gubernur, Selasa (2/9).

Gubernur mengaku, dengan adanya PI 10 persen dari Blok Migas Seram Non Bula, maka secara tidak langsung ada potensi peningkatan PAD kedua daerah, artinya ada tambahan pendapatan daerah yang signifikan.

“Kita berharap, bukan saja PI 10 persen yang dibagi yang menjadi target kedua pemerintah, tapi ada usaha disektor hilir yang bisa juga melibatkan anak PT Maluku Energi Abadi dengan perusahaan BUMD yang akan didirikan Pemkab SBT, seperti transportasi dan seba­gainya,” tulis gubernur.

Gubernur mengaku, memang secara regulasi, perusahaan daerah yang didirikan khusus untuk menangani PI, adalah satu perusahaan, tetapi jika ada badan usaha yang dapat terlibat dalam aktivitas bisnis terkait pengelolaan Blok Migas Non Bula terutama disektor hilir, akan bermanfaat bagi kedua pemerintah.

“Jadi kita tidak hanya terpaku soal mengelola PI saja, tapi ada usaha lain yang akan tumbuh seiring dengan pengelolaan blok migas seram non Bula,” jelas gubernur.

Sementara itu, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang telah memudahkan proses kerja sama ini terjadi.

“Apa yang diharapkan gubernur itu juga menjadi harapan kami, artinya di luar PI  yang akan dikelola masing-masing pemerintah lewat BUMD, kami berharap ada bagian bisnis lain yang terkait dengan pengelola migas di blok non Bula ini yang bisa juga datangkan PAD,” tandas Alkatiri.

Alkatiri berharap, semua tahapan boleh berjalan dengan baik, sehingga ada peningkatan PAD dalam waktu dekat ini dapat terwujud.(S-20)