AMBON, Siwalimanews – Ketua Fraksi Gerindra, Swantje John Laipeny mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Komisi I DPRD Maluku untuk memanggil Inspektorat dan Kepala Dinas Kesehatan Maluku.
Pemanggilan ini terkait temuan InsÂpektorat terhadap dana 1,8 miliar pada Dinas Kesehatan Maluku yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa dipertanggung jawabkan.
Inspektorat, kata Laipeny harus menjelaskan secara transparan dana 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan itu, jika itu melanggar maka Fraksi Gerindra akan mendorong juga ke proses hukum.
âKita akan mendorong semua, kita mendorong untuk segera proses hukum apalagi temuan Rp1,8 miliar Dinas Kesehatan, jika temuan ini ada indikasi ke tindak pidana korupsi, maka kita dorong untuk proses hukum,â tegasnya.
Ia mengecam tindakan penyelewengan anggaran yang mengarah kepada duÂgaan korupsi. Sehingga solusi yakni proses hukum dan itu langkah tepat, karena Maluku sangat kaya namun sebagai penyumbang kemiskinan ekstrim,â katanya.
Laipeny akan meminta anggota Fraksi Gerindra yang berada di Komisi I DPRD Maluku untuk perjuangkan agar meÂmanggil Inspektorat dan DinÂkes Maluku.
âKan ada anggota fraksi di Komisi I, nanti fraksi akan meminta kepada anggota Gerindra yang ada di komisi I untuk juga bisa berÂsuara, atau nanti pada saat rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi, mungkin kita akan mengusulkan untuk inspektorat dan Dinkes,â ujarnya.
Ada Bau Korupsi
Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari satu miliar rupiah uang daerah di Dinas Kesehatan MaluÂku, tak bisa dipertanggung jawabÂkan.
Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatÂnya Rp1.859.464.600 tak bisa diperÂtanggungjawabkan.
Kebocoran ini terungkap setelah tim Inspektorat Maluku melakukan pendampingan pengawasan peÂngeÂlolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Maluku di Kota Ambon, serta pendampingan terbatas pada pertanggung-jawaban uang untuk keperluan belanja bendaÂhara pengeluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.
Temuan ini terungkap dari adanya salinan dokumen laporan pendampingan tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima SiwaÂlima, ditandatangani Jasmono, Kepala Inspektorat Maluku.
Saat pendampingan tim InspekÂtorat Maluku menemukan kekosoÂngan anggaran pada bank. SemenÂtara uang tunai pada kas sebesar Rp 285.936.000.
Sejak tanggal 8 Februari-27 September 2024, bendahara pengeÂluaran diketahui telah melakukan pencairan anggaran (UP/GU/UT) sebesar Rp6.938.987.659. Dari total anggaran yang dicairkan, ada sebesar 14% atau yang dicairkan, ada sebesar 14% atau sekitar Rp 986.860.213 memiliki bukti yang tidak lengkap (Januari-Agustus).
Sementara sisanya sebesar Rp5. 952.127.446 tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak valid.
Tim Inspektorat menemukan sejumlah permasalahan atas teÂmuan tersebut. Diantaranya, pertaÂnggungjawaban belanja yang disampaikan tidak memiliki kwiÂtansi proyek; Total nilai belanja pada BKU tidak sesuai dengan nota belanja; Adanya gabungan beberapa nota belanja, contohnya nota belanja bensin, perjalanan diÂnas; Pencatatan mendahului nota belanja, contohnya nota belanja bensin; Dan beberapa kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan pencatatan pada BKU.
Bahkan, hingga pemeriksaan kas pada 10 Oktober 2024, tim dalam laporannya menyebutkan bendahara Dinkes Maluku belum mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah). Ini berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
Dari proses pendampingan yang dilakukan, tim Inspektorat Maluku menyarankan agar Sekretaris Daerah melakukan audit terhadap bukti-bukti belanja yang tidak dapat ditelusuri.
Tim juga memerintahkan bendaÂhara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Maluku agar segera mempertanggung jawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600.
Ngaku tak Tahu
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Yan Aslian Noor mengaku tiÂdak mengetahui adanya anggaÂran 1.8 miliar yang menjadi masalah.
Penegasan ini diungkapkan Yan kepada Siwalima di Ambon, Kamis (17/4) merespon adanya infomasi temuan pendampingan inspektoÂrat Maluku yah menemukan adanya 1.8 miliar yang tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan.
Yan mengatakan selama menjaÂdi Kepala Dinas Kesehatan, dirinya tidak pernah mendapatkan laporan informasi atau surat dari inspekÂtorat Maluku perihal adanya temuan pendampingan tersebut.
âSaya tidak pernah tahu kalau ada temuan pendampingan dari inspektorat dengan jumlah 1.8 miliar rupiah,â ujar Yan.
Diakuinya inspektorat Maluku memang melakukan review terkait penggunaan anggaran Tahun 2024, tetapi bukan saja dinas kesehatan melainkan seluruh OPD.
Bahkan Yan mengakui belum pernah melihat data atau dokumen resmi dari Inspektorat Maluku terkait dengan adanya temuan 1.8 miliar yang tidak dapat dipertaÂnggung jawabkan.
âJadi soal angka 1.8 miliar itu saya tidak tahu, makanya saya kaget dengan adanya pemberitaan itu juga. Kalaupun ada mungkin sebelum saya kadis,â tegasnya.
Kendati begitu, Yan mengaku akan berkoordinasi dengan InsÂpekÂtorat Maluku guna memastikan adanya temuan tersebut. (S-26)