SIWALIMA.id > Berita
Pertanyakan Dana 1,8 M, Dewan Didorong Panggil Inspektorat dan Dinkes
Daerah , Headline | Kamis, 24 April 2025 pukul 22:58 WIT

AMBON, Siwalimanews – Ketua Fraksi Gerindra, Swantje John Laipeny mengungkapkan, pihaknya akan mendorong Komisi I DPRD Maluku untuk memanggil Inspektorat dan Kepala Dinas Kesehatan Maluku.

Pemanggilan ini terkait temuan Ins­pektorat terhadap dana 1,8 miliar pada Dinas Kesehatan Maluku yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepatnya Rp1.859.464.600 tak bisa dipertanggung jawabkan.

Inspektorat, kata Laipeny harus menjelaskan secara transparan dana 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan itu, jika itu melanggar maka Fraksi Gerindra akan mendorong juga ke proses hukum.

“Kita akan mendorong semua, kita mendorong untuk segera proses hukum apalagi temuan Rp1,8 miliar Dinas Kesehatan, jika temuan ini ada indikasi ke tindak pidana korupsi, maka kita dorong untuk proses hukum,” tegasnya.

Ia mengecam tindakan penyelewengan anggaran yang mengarah kepada du­gaan korupsi. Sehingga solusi yakni proses hukum dan itu langkah tepat, karena Maluku sangat kaya namun sebagai penyumbang kemiskinan ekstrim,” katanya.

Laipeny akan meminta anggota Fraksi Gerindra yang berada di Komisi I DPRD Maluku untuk perjuangkan agar me­manggil Inspektorat dan Din­kes Maluku.

“Kan ada anggota fraksi di Komisi I, nanti fraksi akan meminta kepada anggota Gerindra yang ada di komisi I untuk juga bisa ber­suara, atau nanti pada saat rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi, mungkin kita akan mengusulkan untuk inspektorat dan Dinkes,” ujarnya.

Ada Bau Korupsi

Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari satu miliar rupiah uang daerah di Dinas Kesehatan Malu­ku, tak bisa dipertanggung jawab­kan.

Anggaran belanja tahun 2024 di Dinas Kesehatan Maluku, diduga mengalami kebocoran. Ada sekitar lebih dari Rp1,8 miliar atau tepat­nya Rp1.859.464.600 tak bisa diper­tanggungjawabkan.

Kebocoran ini terungkap setelah tim Inspektorat Maluku melakukan pendampingan pengawasan pe­nge­lolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Maluku di Kota Ambon, serta pendampingan terbatas pada pertanggung-jawaban uang untuk keperluan belanja benda­hara pengeluaran dari bulan Januari-Oktober 2024.

Temuan ini terungkap dari adanya salinan dokumen laporan pendampingan tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima Siwa­lima, ditandatangani Jasmono, Kepala Inspektorat Maluku.

Saat pendampingan tim Inspek­torat Maluku menemukan kekoso­ngan anggaran pada bank. Semen­tara uang tunai pada kas sebesar Rp 285.936.000.

Sejak tanggal 8 Februari-27 September 2024, bendahara penge­luaran diketahui telah melakukan pencairan anggaran (UP/GU/UT) sebesar Rp6.938.987.659. Dari total anggaran yang dicairkan, ada sebesar 14% atau yang dicairkan, ada sebesar 14% atau sekitar Rp 986.860.213 memiliki bukti yang tidak lengkap (Januari-Agustus).

Sementara sisanya sebesar Rp5. 952.127.446 tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak valid.

Tim Inspektorat menemukan sejumlah permasalahan atas te­muan tersebut. Diantaranya, perta­nggungjawaban belanja yang disampaikan tidak memiliki kwi­tansi proyek; Total nilai belanja pada BKU tidak sesuai dengan nota belanja; Adanya gabungan beberapa nota belanja, contohnya nota belanja bensin, perjalanan di­nas; Pencatatan mendahului nota belanja, contohnya nota belanja bensin; Dan beberapa kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan pencatatan pada BKU.

Bahkan, hingga pemeriksaan kas pada 10 Oktober 2024, tim dalam laporannya menyebutkan bendahara Dinkes Maluku belum mempertanggungjawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600 (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah). Ini berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Dari proses pendampingan yang dilakukan, tim Inspektorat Maluku menyarankan agar Sekretaris Daerah melakukan audit terhadap bukti-bukti belanja yang tidak dapat ditelusuri.

Tim juga memerintahkan benda­hara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Maluku agar segera mempertanggung jawabkan belanja sebesar Rp1.859.464.600.

Ngaku tak Tahu

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Yan Aslian Noor mengaku ti­dak mengetahui adanya angga­ran 1.8 miliar yang menjadi masalah.

Penegasan ini diungkapkan Yan kepada Siwalima di Ambon, Kamis (17/4) merespon adanya infomasi temuan pendampingan inspekto­rat Maluku yah menemukan adanya 1.8 miliar yang tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan.

Yan mengatakan selama menja­di Kepala Dinas Kesehatan, dirinya tidak pernah mendapatkan laporan informasi atau surat dari inspek­torat Maluku perihal adanya temuan pendampingan tersebut.

“Saya tidak pernah tahu kalau ada temuan pendampingan dari inspektorat dengan jumlah 1.8 miliar rupiah,” ujar Yan.

Diakuinya inspektorat Maluku memang melakukan review terkait penggunaan anggaran Tahun 2024, tetapi bukan saja dinas kesehatan melainkan seluruh OPD.

Bahkan Yan mengakui belum pernah melihat data atau dokumen resmi dari Inspektorat Maluku terkait dengan adanya temuan 1.8 miliar yang tidak dapat diperta­nggung jawabkan.

“Jadi soal angka 1.8 miliar itu saya tidak tahu, makanya saya kaget dengan adanya pemberitaan itu juga. Kalaupun ada mungkin sebelum saya kadis,” tegasnya.

Kendati begitu, Yan mengaku akan berkoordinasi dengan Ins­pek­torat Maluku guna memastikan adanya temuan tersebut. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps