SAUMLAKI, Siwalimanews – Raymond Leasa terdakwa kasus persetubuhan anak di bawah umur divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim PeÂngadilan Negeri Saumlaki, KaÂbupaten Kepulauan Tanimbar.
Vonis tersebut dijatuhi Hakim Ketua Aziz Junaedi didampingi M. Eric Ilham Aulia Akbar dan Elfas Yanuardi masing-masing sebagai hakim anggota berlangÂsung di PN Saumalki, Rabu (14/6).
Hakim menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyaÂkinÂkan bersalah melakukan tinÂdak pidana membujuk anak meÂlakukan persetubuhan deÂnganÂnya secara berlanjut sebagaiÂmana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang PerlinÂduÂngan Anak Menjadi Undang-unÂdang, jo pasal 65 ayat 1 KUHP
Selain pidana 20 tahun penjara, hakim juga membebankan terdakwa membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan badan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000.
Hakim juga menetapkan barang bukti berupa 1 buah mobil dan 1 buah handphone dikembalikan kepada terdawa. Vonis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana 18 tahun penjara.
Usai persidangan hakim memberiÂkan kesempatan kepada para pihak untuk mengambil sikap. Untuk Terdakwa melalui kuasa hukumnya dan JPU menyatakan pikir-pikir.
Apresiasi Putusan
Sementara itu kuasa hukum korban kasus persetubuhan anak di bawah umur, Lodwyk Wessy dan Deni Frankli Sianressy dari Law Firm Sianressy-Wessy mengapresiasi hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dan JPU Kajari Tanimbar.
âKami kuasa hukum korban pun beri apresiasi kepada hakim PengaÂdilan Negeri Saumlaki dan Penuntut Umum Kejari Saumlaki yang telah bekerja maksimal untuk pembuktian tindak pidana atas diri terdakwa. BahÂwa putusan hakim tersebut belum inkracht, Terdakwa maupun Penuntut Umum masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding ke PT Ambon untuk menguji putusan hakim PN Saumlaki, tetapi sebagai kuasa hukum korban, dengan mendasari pada asas hukum pidana
âRes Judicata Pro Veritate HabeÂtureâ Apa yg diputuskan hakim haruslah dianggap benar) maka kami menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut.
âSebagai Ketua Devisi Hukum P2ÂTP2A KKT, Kami menghimbau kepada semua pihak untuk lebih meÂnghargai martabat anak perempuan di bawah umur, sehingga tidak mengaÂlami hal serupa, karena pengawasan neÂgara semakin ketat dengan berbagai keÂtentuan perundang-undangan.â UngÂkap Lodwyk usai Persidangan. (S-26)