AMBON, Siwalima.id - Wakil Gubernur Maluku, Abdulah Vanath, minta perhatian dan dukungan dari Partai Golkar, agar pemerintah pusat memberi perlakuan khusus bagi Provinsi Maluku, sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan fiskal dan tantangan geografis.
Hal ini disampaikan Vanath, dalam sambutannya pada pembukaan Musda XI Partai Golkar Maluku, yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Baileo Oikumene, Sabtu (8/11).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami sampaikan selamat melaksanakan Musda XI Partai Golkar. Semoga menghasilkan pemimpin terbaik bagi Golkar Maluku untuk lima tahun ke depan,” ujar wagub.
Wagub berharap, kerja sama yang selama ini terjalin antara eksekutif dan legislatif, khususnya bersama Fraksi Golkar di DPRD Maluku, dapat terus terjaga, bahkan semakin diperkuat dalam masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini.
Wagub juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian berat, akibat pemotongan anggaran hampir Rp400 miliar untuk Pemprov Maluku, serta lebih dari Rp2 triliun untuk kabupaten/kota.
Kondisi ini, berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan rilis BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua terhadap nasional, hanya sekitar dua persen. Ini karena kemampuan fiskal yang rendah dan belanja pemerintah yang terlambat,” tandas wagub.
Selain itu kata wagub, kebijakan penyamarataan harga barang antara wilayah Jawa dan daerah kepulauan, dinilai sangat memberatkan.
Bahkan menurut wagub, karakteristik wilayah kepulauan yang tidak memiliki transportasi reguler membuat biaya perjalanan dan distribusi barang jauh lebih tinggi.
“Kalau di Jawa cukup isi bensin satu tangki sudah bisa menjangkau beberapa kabupaten, tapi di Maluku kami harus siapkan anggaran lebih, karena antar kabupaten dipisahkan laut dan tak ada transportasi reguler,” ujar Vanath.
Wagub juga menyinggung kondisi sosial masyarakat Maluku yang rentan konflik. Karenanya, dia berharap, pemerintah pusat dapat memberi perhatian khusus terhadap potensi kerawanan tersebut.
“Jika terjadi konflik di Maluku, ledakannya besar dan biayanya mahal. Kami sering kali harus segera membangun kembali rumah warga yang terbakar agar tidak terjadi aksi balasan,” beber wagub.
Menariknya, wagub juga sempat mengisahkan masa kecil Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang pernah menempuh pendidikan di Pulau Seram, Kabupaten SBT.
“Bapak Ketua Umum sebelum ke Papua sempat sekolah di SD Inpres Negeri 1 Geser dan lulus tahun 1986. Ini membanggakan kami, karena berarti beliau juga bagian dari sejarah pendidikan di Maluku,” ucap Vanath disambut tepuk tangan peserta Musda.
Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar dan seluruh jajaran atas dukungan politik selama ini, sembari berharap agar hasil Musda XI Golkar Maluku dapat memperkuat konsolidasi partai, sekaligus sinergi pembangunan daerah.
“Selamat datang kembali di tanah Maluku, pak Bahlil, yang dulu dikenal masyarakat Geser. Kami bangga karena kini bapak kembali sebagai Menteri dan Ketua Umum Partai Golkar,” tutup Vanath.
Bahlil Janji
Menanggapi permintaan wagub, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menteri ESDM mengaku, keluhan yang disampaikan wagub bukan hanya di Maluku, namun di hampir semua daerah yang ada di Indonesia.
Ia juga mengaku, pemotongan anggaran sebagaimana yang dirasakan Pemprov Maluku bukan tanpa alasan, melainkan pengaruh politik dunia.
Meski demikian, ia memberikan waktu kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk list semua daerah di provinsi ini yang belum memiliki listrik.
“Hal ini semua rasakan. Papua juga sampaikan hal demikian, namun kebijakan efisiensi anggaran ini bukan disengajakan. Kalau dilihat kondisi politik dunia dimulai dari konflik Rusia - Ukraina, Palestina - Israel serta Amerika - China yang membuat Indonesia harus putar otak untuk menyiasati hal itu," tandas Bahlil.
Bahlil juga memberikan waktu dua minggu bagi Pemerintah Provinsi Maluku, untuk melist semua daerah yang belum memiliki listrik.
"Saya pastikan pada tahun 2028 Maluku secara menyeluruh telah memiliki listrik. Saya tidak ingin anak-anak kita mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Saya tidak membayangkan akan jadi seperti sekarang ini. Olehnya itu soal listrik adalah janji saya sebagai anak Maluku yang putus pusar dari Banda ke Malteng, Papua dan kembali lagi ke Maluku,” tandas Bahlil
Selain itu, dalam suasana sambutannya itu Bahlil secara langsung minta Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun untuk melihat permintaan Pemerintah Provinsi Maluku.
Ia menegaskan, agar daerah di Maluku yang mengalami penurunan PAD diperlakukan khusus.
“Pa ketua komisi tolong untuk melihat daerah di Maluku kalau PAD yang hanya sebatas transfer pusat harus ada perlakuan khusus ya,” pinta Bahlil.(S-26)
(S-26)
