AMBON, Siwalimanews – Pelaksana tugas Kepala Badan PeÂngelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku akan segera menindaklajuti perintah Gubernur untuk membayar TunÂÂjangan TambaÂhan Penghasilan Pegawai (TPP) guru.
Pasalnya, selama 16 bulan sejak tahun 2024 lalu TPP guru belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Maluku, alhasilnya gubernur memerintah agar segera dibayarkan.
Kepala BPKAD, Rudi Waras meneÂgaskan, pihaknya akan menindaklanjuti perintah Gubernur Maluku.
Kata Rudi, cepat atau lambat pemÂbayaran TPP dilakukan setelah BKD menyelesaikan semua adminiÂstrasi yang dibutuhkan.
âKami akan membayar setelah seluruh administrasi dipenuhi. Itu perintah dan kami akan bayar,â jelas Rudi kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (15/4).
Terkait dengan jumlah total anggaran yang harus dibayar, Rudi memastikan jumlah anggaran TPP masih dihitung.
âTPP kan harus dihitung dulu jadi nanti baru kita sampaikan lagi,â ujarnya.
Tak Boleh Tunda
BPKAD Provinsi Maluku didesak segera membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai.
Akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy menilai perintah Gubernur Maluku agar pembaÂyaran TPP guru dilakukan peruÂbahan satu hal penting yang harus diselesaikan.
Jajaran Pemda Maluku kata Leiwakabessy tidak boleh menunda-nunda lagi pembayaran TPP sebab akan berdampak pada penilaian dari masyarakat.
âSaya liat gubernur itu punya niat yang baik untuk menyelesaikan banyak persoalan diawal pemerinÂtahnya. Jadi kalau sudah dipeÂrintahkan untuk membayar maka wajib dilakukan,â tegasnya.
Menurutnya para guru telah bekerja keras untuk menunaikan tugas maka daerah tidak boleh lalai dalam menepati apa yang menjadi hak ASN. âKita berharap pak Gubernur dapat terus mengÂawasi jajarannya agar melakukan pembayaran TPP sesuai perintah gubernur,â jelasnya.
Harus Segera Proses
Pengamat Kebijakan Publik Nataniel Elake menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran TPP guru.
Menurutnya TPP ASN khususnya guru diberikan daerah dengan tujuan agar kesejahteraan guru akan semakin lebih baik.
âKalau gubernur sudah perintahÂkan bayar maka BPKAD harus segera proses pembayaran, jaÂngan ditunda-tunda lagi,â tegas Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/4).
Dikatakan dalam etika birokrasi setiap jajaran pemerintah daerah baik wakil gubernur, sekda maupun lainnya wajib hukumnya mengikuti arahan gubernur.
Jika tidak maka ASN tersebut dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tindakan disiplin karena tidak mengikuti arahan dan perinÂtah gubernur.
âTidak ada pilihan bagi Sekda dan BPKAD untuk tidak membayar. Harus segera bayar sesuai deÂngan perintah Gubernur,â kata Elake.
Elake pun mengingatkan jajaran Pemprov Maluku untuk mendukung setiap kebijakan gubernur sehiÂngga Maluku lebih baik lagi kedepannya. (S-20)