SIWALIMA.id > Berita
Perintah Gubernur, BPKAD Segara Bayar TPP
Daerah , Headline | Rabu, 16 April 2025 pukul 23:06 WIT

AMBON, Siwalimanews – Pelaksana tugas Kepala Badan Pe­ngelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku akan segera menindaklajuti perintah Gubernur untuk membayar Tun­­jangan Tamba­han Penghasilan Pegawai (TPP) guru.

Pasalnya, selama 16 bulan sejak tahun 2024 lalu TPP guru belum dibayarkan Pemerintah Provinsi Maluku, alhasilnya gubernur memerintah agar segera dibayarkan.

Kepala BPKAD, Rudi Waras mene­gaskan, pihaknya akan menindaklanjuti perintah Gubernur Maluku.

Kata Rudi, cepat atau lambat pem­bayaran TPP dilakukan setelah BKD menyelesaikan semua admini­strasi yang dibutuhkan.

“Kami akan membayar setelah seluruh administrasi dipenuhi. Itu perintah dan kami akan bayar,” jelas Rudi kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (15/4).

Terkait dengan jumlah total anggaran yang harus dibayar, Rudi memastikan jumlah anggaran TPP masih dihitung.

“TPP kan harus dihitung dulu jadi nanti baru kita sampaikan lagi,” ujarnya.

Tak Boleh Tunda

BPKAD Provinsi Maluku didesak segera membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai.

Akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy menilai perintah Gubernur Maluku agar pemba­yaran TPP guru dilakukan peru­bahan satu hal penting yang harus diselesaikan.

Jajaran Pemda Maluku kata Leiwakabessy tidak boleh menunda-nunda lagi pembayaran TPP sebab akan berdampak pada penilaian dari masyarakat.

“Saya liat gubernur itu punya niat yang baik untuk menyelesaikan banyak persoalan diawal pemerin­tahnya. Jadi kalau sudah dipe­rintahkan untuk membayar maka wajib dilakukan,” tegasnya.

Menurutnya para guru telah bekerja keras untuk menunaikan tugas maka daerah tidak boleh lalai dalam menepati apa yang menjadi hak ASN. “Kita berharap pak Gubernur dapat terus meng­awasi jajarannya agar melakukan pembayaran TPP sesuai perintah gubernur,” jelasnya.

Harus Segera Proses

Pengamat Kebijakan Publik Nataniel Elake menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran TPP guru.

Menurutnya TPP ASN khususnya guru diberikan daerah dengan tujuan agar kesejahteraan guru akan semakin lebih  baik.

“Kalau gubernur sudah perintah­kan bayar maka BPKAD harus segera proses pembayaran, ja­ngan ditunda-tunda lagi,” tegas Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/4).

Dikatakan dalam etika birokrasi setiap jajaran pemerintah daerah baik wakil gubernur, sekda maupun lainnya wajib hukumnya mengikuti arahan gubernur.

Jika tidak maka ASN tersebut dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tindakan disiplin karena tidak mengikuti arahan dan perin­tah gubernur.

“Tidak ada pilihan bagi Sekda dan BPKAD untuk tidak membayar. Harus segera bayar sesuai de­ngan perintah Gubernur,” kata Elake.

Elake pun mengingatkan jajaran Pemprov Maluku untuk mendukung setiap kebijakan gubernur sehi­ngga Maluku lebih baik lagi kedepannya. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps