AMBON, Siwalimanews – Langkah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk memeriksa staf Kepala Dinas Pendidikan dan KebuÂdayaan Maluku, Insun SaÂngadji merupakan pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi DAK penÂdidikan tahun 2023 di dinas tersebut.
DAK sebesar Rp164 miliar untuk kebutuhan pengemÂbangan pendidikan di MaÂluku baik pembangunan sarana dan prasarana mauÂpun peningkatan SDM terÂindikasi korupsi.
Insun Sangadji sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Jumat (18/10). Dan giliran penyidik menyasar stafnya.
Advokat senior, Fileo Pistos Noija mendukung langkah polisi membongkar kasus ini dengan memeriksa plt Kadis Pendidikan.
Noija bilang, pemeriksaan sejumlah staf Dinas PK Maluku merupakan pintu masuk bagi polisi untuk memÂperoleh data dan keteÂrangan yang lebih lengkap terkait dugaan korupsi DAK Pendidikan tersebut.
Kata Noija, kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Maluku telah menjadi konsumsi publik, sehingga penyidik juga diharapkan transparan dalam penanganannya.
Hal ini penting agar publik meÂngetahui dengan pasti langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kasus dugaan korupsi itu.
âKetika penyidik mulai memeriksa kasus ini maka ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya, dimana proses penanganannya diharapkan transparan, sehingga publik melihat perkembangan dari kasus itu,â ujar Noija kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (23/10).
Noija memberikan apresiasi dan dukungan bagi penyidik DitresÂkrimsus Polda Maluku dalam meÂngusut kasus ini, apalagi terkait dengan dunia pendidikan yang harusnya anggaran dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pengemÂbangan pendidikan itu.
Karena itu ketika anggaran ini diduga disalahgunakan, maka peÂnyidik kepolisian pasti memiliki kemampuan untuk bisa mengungÂkapkan siapa oknum yang diduga berÂtanggung jawab dengan melaÂkukan proses penyelidikan dan penyidikan. tetapi proses itu juga diharapkan sampai tuntas dan tidak mandek.
âArtinya kalau sudah mulai harus tuntas, jangan parkir di tengah, kalaupun harus parkir di tengah harus ada penjelasan kenapa?. Atau kendala apa yang dihadapi penyiÂdik,â sebut Noija.
Dia memberikan dukungan dan berharap penanganan hukum yang dilakukan tetap transparan dan diketahui publik.
Akan Diperiksa
Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dipastikan akan memeriksa sejumlah anak buah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MaluÂku, Insun Sangadji.
Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat bukti guna mengusut tuntas asal bau busuk korupsi di dinas tersebut.
Sumber Siwalima di Ditkrimsus Polda Maluku mengatakan, pemerikÂsaan akan menyasar sejumlah anak buah Insun yang terlibat dalam dugaan korupsi dimaksud.
âSebelumnya ada sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan dan nanti sejumlah lagi yang diperiksa,â kata sumber yang tak mau namanya dikorankan itu, Selasa (22/10) siang.
Ditanya soal siapa saja yang akan diperiksa, sumber belum dapat memÂberikan kepastian. Namun dirinya memastikan ada sejumlah staf Dinas P dan K Maluku akan diperiksa terÂkait dugaan kasus korupsi tersebut.
âYang pasti setiap kasus korupsi tidak berhenti di pemeriksaan satu saksi saja, ada sejumlah saksi lagi yang akan diminta keterangan,â tandasnya.
Polisi Mampu
Polisi diyakini akan bekerja proÂfesional dan transparan dalam memÂbongkar dugaan korupsi di Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan MaÂluku.
Demikian dikatakan praktisi huÂkum Munir Kairoty. Dia mengaku sangat mengapresiasi gebrakan penyidik yang sudah mengusut kasus tersebut.
âKami berharap dalam penaÂngaÂnannya transparan dan profesional, mengingat anggaran dana DAK pendidikan dengan anggaran yang sangat fantastis,â ungkap Kairoty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (21/10).
Kairoty meminta, tim penyidik mengungkap kasus ini sampai keÂakar-akarnya dan mengungÂkapkan siapa oknum-oknum di Dinas PK Maluku yang bertanggung jawab.
âUsut tuntas sampai ke akar-akar siapa yang diduga terlibat di Dinas PK Maluku harus dimintai keteraÂngan, diproses hukum dan jangan lindungi, karena tidak ada yang kebal hukum,â harapnya.
Kairoty mengecam keras anggaÂran dana DAK 164 miliar yang dialokasikan bagi proses pengemÂbangan pendidikan di Maluku diÂsalahgunakan, dan terindikasi koÂrupsi. Sehingga penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian meruÂpakan langkah yang tepat.
âKita sangat mendukung langkah kepolisian Polda Maluku yang sudah mengusut kasus ini, karena kasus ini masih dalam bentuk peÂnyelidikan, sehingga kami berharap siapa saja oknum pejabat di Dinas PK harus dimintai keterangan dan diproses hukum,â ucapnya.
Advokat senior ini meminta, tim penyidik Ditreskrimsus Polda MaÂluku menanggani kasus ini sampai tuntas, membongkar dugaan korupsi di Dinas PK Maluku.
Diperiksa 3 Jam
Diberitakan sebelumnya, Insun Sangadji, diperiksa polisi, Jumat (18/10), terkait sejumlah kasus korupsi di dinas yang dipimpinnya. Insun menÂjalani pemeriksaan selama tiga jam.
Ditemani beberapa stafnya, Insun mendatangi Ditreskrimsus Polda Maluku, di Kawasan Batu Meja, sekitar pukul 09.00 WIT, mengenÂdarai Toyota Avanza warna putih bernomor polisi DE 1755 AM.
Selanjutnya Insun yang meÂngenakan hem batik biru masuk ke ruang subdit III Tipikor untuk menjalani pemeriksaan dan baru selesai pada pukul 12.40 WIT.
Keluar dari markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Kadis yang hendak dimintai keterangan menolak berÂkomentar.
Dia meminta awak media untuk menanyakan soal jalannya pemeÂriksaan ke penyidik. âSaya no comment ya, kita sudah diperiksa yang nanti bisa menjawab di penyidik,â ujar kadis.
Insun diperiksa terkait dugaan korupsi anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi laboratorium SMA dan SMK.
Selain itu ada pula temuan BPK Maluku terkait kelebihan bayar sejumlah proyek serta kebijakan Kadis yang melakukan penunjukan langsung terhadap proyek senilai 700 juta yang dibiayai oleh DAK sebesar Rp164 milliar.
Untuk diketahui, borok pengÂgunaan DAK 2023 di Dinas PK Maluku diungkapkan oleh Komisi IV DPRD Maluku.
Bahkan komisi IV DPRD Maluku secara tegas meminta kejaksaan dan kepolisian untuk memeriksa atau mengusut seluruh proyek di Dinas P dan K Maluku yang dibiayai deÂngan DAK.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary dalam rapat paripurna penyeÂrahan Dokumen LKPJ GuÂbernur Tahun anggaran 2023, Kamis (4/4) lalu.
Samson bilang, dalam kaitan dengan LKPJ Komisi IV telah menÂdahului dengan pengawasan semua proyek DAK dimana diteÂmukan sejumlah dugaan yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran.
Banyak sekali masalah yang ditemukan Komisi IV, mulai dari adanya proyek yang tidak sesuai ekspektasi sekolah dan dikerjakan oleh adik Kadis PK Maluku, orang dekat istri gubernur, hingga adanya dugaan proyek ratusan juta yang dikelola kadis tanpa tender.
Tak hanya itu, adanya dugaan laporan pertanggung jawaban caÂbang dinas yang diduga fiktif sebab kadis memerintahkan kepala cabang dinas untuk membuat laporan tapi sampai 31 Desember anggaran tak kunjung dicarikan.
Menurutnya, jika tidak ada seÂsuatu yang disembunyikan mestinya saat dipanggil kepala dinas harus hadir atau diberikan data yang rinci sebagai bentuk pertanggungjaÂwaban kepada DPRD.
Komisi IV kata Samson, telah berulang kali memanggil kadis untuk dikonfirmasi tetapi tidak pernah hadir maka salah satu jalan yang tepat hanya dengan peneÂgakan hukum agar semuanya bisa terkonfirmasi. (S-10)