AMBON, Siwalimanews – Kejaksaan Negeri Aru membeberÂkan peran 4 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018.
Proyek pembangunan Kantor Dinas PUPR tersebut dibangun dengan menggunakan APBD Tahun anggaran 2018.
Keempat terdakwa tersebut yaitu, Umar Ruly Londjo, mantan Kepala Dinas PUPR,Tiara Palallo sebagai Direktris CV Cloris Perkasa, MohaÂmad Palallo alias Moh sebagai Rekanan yang mewakili CV Cloris Perkasa dan Bernard John Elvis selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Ambon dipimpin Rahmat Selang selaku hakim ketua didampingi dua hakim anggota, sementara para terdakwa di dampingi masing-masing kuasa hukumnya.
JPU menyebutkan, terdakwa Umar Ruly Londjo sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan PemuÂkiman Kabupaten Kepulauan Aru selaku kuasa pengguna anggaran bersama-sama dengan Bernard John Elvis, Mohamad Palallo, Rachma Tiara Palallo, M. Awaludin Bakri dan Donal Gomies (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keÂuangan negara atau perekoÂnomian negara.
Dimana, saat itu Pemkab KepuÂlauan Aru melalui Dinas PerumaÂhan dan Kawasan Pemukiman paÂda Tahun 2018 menganggarkan pembangunan Kantor Dinas PRKP pada APBD TA 2018.
Kegiatan tersebut tertuang daÂlam dokumen pelaksana anggaÂran (DPA) SKPD Dinas PRKP seniÂlai Rp2.575.000.000,00 dan mengÂalami perubahan pada DPA PeruÂbahan Dinas PRKP menjadi Rp2. 546.000.000,00 dengan kode pos mata anggaran 1.04.104.01.01.02. 03.5.2.3.59.01.
Sebelum proses lelang dilakuÂkan oleh panitia lelang dalam peÂrencanaan pengadaan pembaÂnguÂnan Kantor Dinas PRKP, John Elvi selaku PPK mengirimkan surat kepada pejabat pengadaan JohaÂnis Ananias Koritelu untuk melaÂkukan metode pengadaan langÂsung dalam pemilihan konsultan perencanaan.
Sebelum dilakukan proses peÂmilihan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan, Umar Rully Londjo selaku Kepala Dinas PRKP melakukan pertemuan berÂsama dengan Bernard John Elvis serta M. Awaludin Bakri di ruangan kerja kadis.
Dalam pertemuan tersebut, Londjo memerintahkan dan meÂngaÂrahkan Bernard John Elvis seÂlaku PPK untuk nantinya menunjuk dan memenangkan M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perenÂcanaan dan konsultan pengawaÂsan. Atas arahan kadis dalam perÂtemuan tersebut, selanjutnya Bernard menyampaikan arahan terÂsebut kepada Johanis Koritelu selaku pejabat pengadaan yang nantinya berproses untuk memilih dan menunjuk M. Awaludin Bakri sebagai konsultan perencanaan.
Selanjutnya, sebagai pejabat pengadaan Johanis Koritelu meÂnolak untuk mengikuti arahan tersebut, namun Bernard selaku PPK meyakinkan bahwa itu sudah menjadi perintah pimpinan.
Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan dan penujukan konsulÂtan perencanaan, Johanis Koritelu mengikuti dan menjalankan perinÂtah tersebut, sehingga dari hasil pengadaan langsung kemudian ditindaklanjuti oleh Bernard John Elvis selaku PPK dengan menerÂbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 01/SPK/PPK-Perkim/RNC/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 senilai Rp.99.000.000,00 yang ditandataÂngani oleh Bernard dan Zaparman selaku Direktur CV Sentradesain Konsultan.
Berdasarkan hasil perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan CV Sentradesain Konsultan adalah laporan perencanaan perluasan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (gamÂbar rencana) dan dokumen perhiÂtuÂngan rencana anggaran biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Rp.2.370.000.000,00.
Sedangkan, terdakwa Bernard selaku PPK membuat dokumen EE (Enginering Estimate) dan harga perkiraan sendiri (HPS), menunÂjukan bahwa Benard menetapkan HPS pembangunan Kantor Dinas PRKP berdasarkan hasil perhituÂngan EE yang dibuat oleh CV. Sentradesain Konsultan selaku konsultan perencana. Rincian EE dan HPS pembangunan gedung kantor dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman TA 2018
Berdasarkan perbuatan para terdakwa, negara dirugikan sebeÂsar 1,5 miliar. JPU mendakwa para terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 (1), 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 KUHP. (S-26)