AMBON, Siwalimanews – Langkah Pemerintah Provinsi MaÂluku yang enggan menindaklanjuti dana hibah 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Dinas Kesehatan ke proses hukum patut pertanyakan.
Pasalnya, langkah tersebut dinilai keliru dan terkesan melindungi para oknum-oknum ASN di Dinas KeseÂhatan yang berupaya melakukan peÂnyimpanan dalam pengelolaan angÂgaran daerah.
Demikian dikatakan Akademisi HuÂkum Unpatti, Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (9/6)
âSikap Pemda Maluku yang hanya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut dipertaÂnyaÂkan,â ucap Corputty.
Dijelaskan pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalahgunaÂkan.
Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko menÂciptakan preseden buruk, sebab seolah-olah korupsi dapat dimaafÂkan asal uang dikembalikan uang yang diduganya disalahgunakan tersebut.
âPenegakan hukum harus tetap berÂjalan untuk menjamin akuntaÂbilitas dan efek jera,â tegas CorÂputty.
Dijelaskan secara SOP, temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna di beri kesempatan untuk mengemÂbalikan dana.
Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk ditinjak lanjuti secara pidana.
âYang harus digaris bawahi SOP tersebut hanya berlaku pada konÂteks administrasi, artinya jika sejak awal sudah terlihat adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi seperti misalnya rekayasa kegiatan, pemalÂsuan dokumen, suap, atau penyalahÂgunaan jabatan maka APH tetap dapat dan seharusnya masuk lebih awal,â jelasnya.
Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal peÂnyelesaian temuan kerugian daerah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.
Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.
âPengembalian bukan penghapus pidana, tapi paling jauh hanya jadi faktor yang meringankan nantinya dalam putusan yang dibuat hakim,â tandasnya.
Temuan Terungkap
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam laporan Inspektorat tertangÂgal 15 Oktober 2024 lalu yang diÂtandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh bendaÂhara pengeluaran, sebanyak Rp1. 859.464. 600 tidak dapat dipertaÂnggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.
Inspektorat juga menemukan kekoÂsongan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.
Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja daÂlam buku kas umum dengan nota beÂlanja, penggabuÂngan beberapa nota, hingga pencatatan yang menÂdaÂÂhului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.
Sumber Siwalima di Dinkes MaÂluku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan anggaÂran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.
âSelain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,â kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).
Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar. (S-20)