SIWALIMA.id > Berita
Pengembalian Dana 1,8 M di Dinkes tak Hapus Pidana
Headline , Hukum | Selasa, 10 Juni 2025 pukul 22:56 WIT

AMBON, Siwalimanews – Langkah Pemerintah Provinsi Ma­luku yang enggan menindaklanjuti dana hibah 1,8 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Dinas Kesehatan ke proses hukum patut pertanyakan.

Pasalnya, langkah tersebut dinilai keliru dan terkesan melindungi para oknum-oknum ASN di Dinas Kese­hatan yang berupaya melakukan pe­nyimpanan dalam pengelolaan ang­garan daerah.

Demikian dikatakan Akademisi Hu­kum Unpatti, Patrick Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (9/6)

“Sikap Pemda Maluku yang hanya meminta pengembalian dana tanpa menempuh proses hukum dalam kasus temuan Rp1,8 miliar di Dinas Kesehatan jelas patut diperta­nya­kan,” ucap Corputty.

Dijelaskan pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus unsur tindak pidana, apalagi jika dana tersebut diduga disalahguna­kan.

Tindakan Pemprov Maluku kata Corputty ini justru berisiko men­ciptakan preseden buruk, sebab seolah-olah korupsi dapat dimaaf­kan asal uang dikembalikan uang yang diduganya disalahgunakan tersebut.

“Penegakan hukum harus tetap ber­jalan untuk menjamin akunta­bilitas dan efek jera,” tegas Cor­putty.

Dijelaskan secara SOP, temuan kerugian ini akan disampaikan ke pihak yang bertanggungjawab guna di beri kesempatan untuk mengem­balikan dana.

Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tersebut maka temuan akan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk ditinjak lanjuti secara pidana.

“Yang harus digaris bawahi SOP tersebut hanya berlaku pada kon­teks administrasi, artinya jika sejak awal sudah terlihat adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi seperti misalnya rekayasa kegiatan, pemal­suan dokumen, suap, atau penyalah­gunaan jabatan maka APH tetap dapat dan seharusnya masuk lebih awal,” jelasnya.

Corputty menegaskan memang benar bahwa pengembalian dana dapat menjadi mekanisme awal pe­nyelesaian temuan kerugian daerah tetapi itu berlaku pada konteks administrasi.

Corputty menegaskan jika sejak awal sudah ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, maka proses hukum tetap wajib berjalan.

“Pengembalian bukan penghapus pidana, tapi paling jauh hanya jadi faktor yang meringankan nantinya dalam putusan yang dibuat hakim,” tandasnya.

Temuan Terungkap

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam laporan Inspektorat tertang­gal 15 Oktober 2024 lalu yang di­tandatangani Kepala Inspektorat Maluku, Jasmono dan copiannya diterima Siwalima, disebutkan bahwa dari total pencairan anggaran sebesar Rp6,93 miliar oleh benda­hara pengeluaran, sebanyak Rp1. 859.464. 600 tidak dapat diperta­nggung jawabkan secara valid. Selain itu, terdapat pula bukti belanja tidak lengkap senilai hampir Rp987 juta.

Inspektorat juga menemukan keko­songan saldo pada rekening bank, sementara uang tunai yang ada di kas hanya sebesar Rp285. 936.000.

Tim Inspektorat mengidentifikasi sejumlah permasalahan administratif, antara lain tidak adanya kwitansi proyek, perbedaan nilai belanja da­lam buku kas umum dengan nota be­lanja, penggabu­ngan beberapa nota, hingga pencatatan yang men­da­­hului nota belanja. Beberapa kegiatan juga belum tercatat dalam BKU.

Sumber Siwalima di Dinkes Ma­luku mengaku ada instruksi agar pihak Dinkes mengembalikan angga­ran senilai Rp1,8 miliar tersebut ke kas negara.

“Selain itu mereka yang diduga terlibat di dalamnya juga diminta untuk menyetor kerugian negara,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu, Senin (2/6).

Sementara Kepala Inspektorat Maluku Jasmono yang dikonfirmasi Siwalima terkait hasil audit enggan berkomentar. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps