AMBON, Siwalimanews – PT Spice Islands Maluku (PT SIM) yang telah berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tahun 2021, kini cabut dari kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa.

Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Pisang Abaka secara resmi mela­yang­kan surat ke Bupati SBB, Asri Arman nomor 092/SIM-Legal/SPK/VIII/2025 pada Senin (11/9) meminta, pe­nghentian seluruh aktivitas investasi dan penggusuran di lahan yang dinyatakan bermasalah.

Mirisnya PT SIM telah me­nanamkan investasi sebe­sar Rp600 miliar sejak Juni 2025, namun tidak mendapat jami­nan hu­kum atas kelanjutan proyek.

Cabutnya perusahaan yang memperkerjakan 424 anak daerah Kabupaten SBB ini tentu saja ber­dampak terhadap terjadinya lonja­kan pengangguran dan kemiskian bertambah di Kabupaten SBB.

Akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu mengatakan, secara umum salah satu kebutuhan investor mela­kukan investasi yakni, jaminan rasa nyaman bukan saja soal keamanan tetapi juga dukungan penuh peme­rintah daerah.

Persoalan hengkangnya PT SIM dari Kabupaten SBB diakui Koritelu memiliki banyak variabel yang men­jadi penyebab, tetapi salah satu fak­tor yang menentukan adalah mun­culnya ketidakpercayaan Pemda SBB.

“Investor mungkin sungguh-su­ngguh ingin berinvestasi agar ada efek kepada masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja dan juga kepastian penghasilan untuk mem­perbaiki pendapatan perkapita masyarakat yang bekerja disitu, tapi dengan adanya kebijakan Pemda ini membuat investor tidak nyaman,” ujar Koritelu saat diwawancarai Si­walima melalui telepon selulernya, Selasa (12/8).

Saat ini, lanjut Koritelu, baik investor maupun masyarakat sendiri sudah tidak percaya terhadap Pem­da SBB khususnya bupati, karena kebijakan penghentian sementara aktivitas PT SIM, secara tidak lang­sung telah merugikan masyarakat setempat.

Dikatakan, kebijakan investor yang mencabut investasi tentu akan menyebabkan terjadinya lonjakan pengangguran di Kabupaten SBB, padahal Pemerintah Provinsi Ma­luku sedang giatnya berupaya mendatangkan investasi untuk menekan pengangguran.

“Dampak negatifnya ada pada masyarakat, karena harapan untuk memiliki pekerjaan tetap buyar dan pasti angka pengangguran semakin bertambah,” tegas Koritelu.

Bupati kata Koritelu, mestinya hadir untuk mengkonstruksi bentuk kebijakan yang bisa memberikan rasa nyaman guna keberlanjutan invetasi itu. Artinya jika ada seng­keta tanah, maka harusnya bupati mengambil langkah strategis untuk menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat.

Koritelu menegaskan secara filo­sofis kehadiran seorang kepala dae­rah khususnya Bupati SBB harus dapat memastikan rakyat sejahtera, baik secara ekonomi, sosiol, politik maupun keamanan.

Namun jika kebijakan yang diambil tidak berpihak pada rakyat apa artinya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat SBB itu.

Dampak Pertumbuhan

Terpisah mantan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku, M Azis Tunny menegaskan, dampak sistemik de­ngan hengkangnya investor PT SIM dari Kabupaten SBB, berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dikatakan, keputusan PT SIM untuk tidak lagi melanjutkan inves­tasi memicu efek berantai, sebanyak 424 karyawan yang mayoritasnya warga SBB akan dirumahkan, meng­hentikan aliran gaji yang menopang pinjaman bank dan biaya sekolah anak-anak mereka.

“Program CSR termasuk beasiswa terhenti, memutus akses pendidikan puluhan anak-anak Maluku. Potensi PAD Rp45 miliar per tahun lenyap begitu saja,” ungkap Tunggu Ke­pada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Selasa (12/8).

Lebih parah lagi, lanjut Tunny, citra investasi Maluku hancur. PT SIM menjadi contoh bagaimana ketidakpastian hukum dan konflik lahan di Maluku mengubah inves­tasi strategis menjadi bumerang.

Alih-alih menyelesaikan masalah, lanjutnya, Bupati Asri Arman malah menghentikan operasi PT SIM tanpa strategi mediasi yang jelas. Publik pun menilai keputusan bupati ini dianggap mengorbankan kepastian investasi untuk popularitas jangka pendek.

Dalam kasus PT SIM, negara se­mestinya hadir memberikan resolusi, misalnya melalui reformasi sistem tenurial yakni sertifikasi lahan ko­munal, sehingga dapat mengako­modasi klaim adat dan menghindari tumpang tindih. Ketika terjadi konflik, harus ada mediasi indepen­den dengan membentuk tim mediator agraria melibatkan tokoh adat, akademisi, dan LSM.

“Sengketa PT SIM melibatkan empat dusun dan dua desa harus diselesaikan secara holistik, bukan parsial. Penegakkan hukum juga harus progresif guna menjamin kepastian bagi investor yang sah, sekaligus melindungi hak warga melalui putusan bermartabat,” katanya.

Kisah PT SIM, lanjutnya, adalah tragedi tiga kali gagal: investor gagal meski bermodal Rp600 miliar, pemerintah gagal meski tiga bupati dan dua penjabat bupati berganti, serta masyarakat gagal karena ter­pecah antara yang butuh pekerjaan dan yang mempertahankan lahan.

Kegagalan investasi ini mening­galkan luka dan pesan yang men­dalam. Kebun pisang abaka yang terlantar, generasi muda yang kehi­langan beasiswa, daerah yang kehi­langan potensi PAD, dan masya­rakat yang akan kembali ke rutinitas biasa.

“Di sini dari tanah rempah kita belajar, tanpa keadilan agraria dan kehadiran negara dalam memberikan resolusi konflik yang adil dan ber­martabat, maka investasi hanyalah ilusi yang akan terus menguap,” tuturnya.

Dia menjelaskan, PT SIM hadir di SBB pada 2021 di era Bupati Yasin Payapo, membawa investasi ramah lingkungan yakni perkebunan pi­sang abaka. Serat pisang abaka adalah komoditas bernilai ekspor tinggi untuk bahan kertas, uang, hingga fashion premium, salah satunya Bananatex. Berdasarkan riset Institut Pertanian Bogor (IPB), serat batang pisang abaka adalah komposit ramah lingkungan, untuk bahan subsitusi atau pengganti penggunaan serat sintetik.

Kehadiran PT SIM di bumi Saka Mese Nusa melalui investasi perke­bunan pisang abaka diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Kehadirannya di awal mem­bawa harapan karena akan mem­berikan multiplier effect bagi masyarakat dan daerah.

Perusahaan ini telah mengantongi semua izin resmi dari pemerintah daerah hingga instansi pusat, merek­rut ratusan warga asli Seram, dan menyatakan komitmennya untuk menjalankan program CSR termasuk beasiswa anak daerah hingga per­guruan tinggi. Proyek ini diharapkan menjadi simbol keberhasilan inves­tasi berbasis komoditas unggulan di Maluku.

Rujukan Tiga Dokumen

PT Spice Islands Maluku (PT SIM) melayangkan surat resmi ke­pada Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman, untuk meminta penghentian seluruh aktivitas investasi dan pe­nggusuran di lahan yang dinyata­kan bermasalah. Surat bernomor 092/SIM-Legal/SPK/VIII/2025 itu dikirim pada Senin (11/8), dilengkapi tiga lampiran dokumen pendukung.

Dalam surat yang ditembuskan kepada pemerintah daerah, PT SIM merujuk tiga dokumen  yaitu, pertama Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 600.4.17.2/249 tanggal 14 Juli 2025 tentang Penangguhan Sementara Aktivitas Penggusuran di Lahan Bermasalah

Kedua, Surat DPMPTSP Provinsi Maluku Nomor 500.16.1/269 tanggal 14 Juli 2025 terkait permohonan klarifikasi. Ketiga, Surat DPRD Nomor 400.14.6/116/2025 tanggal 25 Juli 2025 tentang undangan rapat koordinasi penyelesaian lahan PT SIM di Dusun Pelita Jaya, termasuk peninjauan lapangan bersama Pemda dan DPRD pada 30 Juli 2025. (S-20/S-06)