AMBON, Siwalimanews –Â Ikatan Alumni Universitas Pattimura mendukung peÂnuh langkah Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy yang melaÂporkan Gubernur Maluku ke Komisi Aparatur Sipil NeÂgara.
Pengaduan tersebut dilaÂkukan terkait tindakan Gubernur Maluku, Murad Ismail yang mencopot diriÂnya dari Kadis PUPR ProÂvinsi Maluku.
âKami sangat mendukung langkah yang diambil Pak Marasabessy mengadukan Gubernur Maluku ke ASN dan Mendagri,â ujar Wakil Ketua DPP IKAPATTI, SahÂlan Heluth kepada wartawan di Ambon, Kamis (24/8).
Dijelaskan, pencopotan Marasabessy dari Kadis PUPR Maluku sarat kepenÂtingan dan tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga patut didukung.
âMarasabessy adalah Ketum DPP IKAPATTI jadi patut kami memberikan suport sebagai tanggung jawab moril selaku keluarga besar IKAPATTI,â teags Sahlan.
Menurutnya pencopotan MaraÂsabessy telah menabrak aturan dan merupakan praktek yang tidak baik dalam sebuah pemeÂrintahan dan menjadi perhatian serius pengurus dan warga IKAPATTI.
IKAPATTI kata Sahlan, tidak mencampuri urusan pemerintaÂhan karena menjadi kewenangan Gubernur namun pejabat yang copot adalah Ketua Umum maka IKAPATTI harus memberikan duÂkungan moril sehingga MarasaÂbessy mendapatkan keadilan dalam persoalan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy melaÂporkan Murad Ismail ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atas tindakan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Gubernur Maluku.
Dalam laporan ke KASN, yang salinannya diterima Siwalima, Jumat (18/8), Marasabessy membeberkan bahwa Gubernur Maluku dalam kekuasaannya telah menetapkan/menerbitkan surat keputusan Nomor : 576 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada dirinya tertangÂgal 3 Agustus 2023 tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan manajemen ASN.
Selanjutnya, berdasarkan surat usulan pergantian Penjabat Bupati Maluku Tengah Nomor 100.14/2030 tertanggal 8 September 2023 menyatakan melalui point keempat bahwa Tim Penegakan Disiplin ASN Provinsi Maluku telah memeriksa saya dalam dugaan melakukan peÂlangÂgaran dalam menggunakan nomor induk pegawai palsu sejak menduduki Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku adalah keliru, sebagaimana selama ini dirinya tidak pernah diperiksa oleh Tim Penegakan Disiplin ASN Provinsi Maluku serta dipanggil untuk diberikan pembinaan kepegaÂwaian oleh Gubernur Maluku maupun Sekda mengenai isi salinan surat dari Badan KepeÂgawain Negara tentang PeneÂtapan NIP yang digunakannya.
Berdasarkan pasal 13 PerÂaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang PenÂjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dijelaskan bahwa ASN diangkat menjadi Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota tetap menduduki JPT Pratama, kecuali apabila, MeÂnindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Penjabat Bupati; Ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana; Memasuki batas usia pensiun; Menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berweÂnang; Mengundurkan diri; Tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keteÂrangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau meninggal dunia.
Dengan demikian terhadap tindakan penyalahgunaan keÂkuasaan itu maka sebagai Aparatur Sipil Negara, MarasaÂbessy tidak dapat menerima begitu saja suatu Surat KepuÂtusan yang diterbitkan oleh Gubernur Maluku yang tidak memenuhi aspek keabsahan tindakan pemerintahan baik wewenang, prosedur, substansi maupun asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
âSaya mempertanyakan secara Hukum Keabsahan Keputusan Gubernur Gubernur Maluku, Nomor: 576 576 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada saya tertanggal 3 Agustus 2023, karena selama ini saya tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Sebagaimana KonÂsideran Menimbang huruf b Keputusan Gubernur Maluku Gubernur Maluku, Nomor: 576 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari JabaÂtan Pimpinan Tinggi Pratama,â tandas Marasabessy, ketika dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (18/8).
Kemudian, lanjut dia, pemeÂriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran yang akan dijatuhi hukuman disiplin apalagi hukuÂman disiplin berat harus ada pemeriksaan terhadap terperiksa dalam hal ini selaku orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sehingga berdasarkan KonsiÂderan menimbang huruf b seÂbagaimana disebutkan diatas tidak pernah dilakukan sehingga keputusan tersebut cacat yuridis, dalam hal ini tidak memenuhi aspek prosedur maupun subsÂtansi juga asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai aspek keabsahan.
âBagi saya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Maluku tersebut akan menjadi citra buruk dan mencederai kebijakan pengÂangkatan Penjabat Kepala DaeÂrah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah pada masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, yang akan sarat dengan kepenÂtingan politik apabila Pi Bupati dan Walikota yang berasal dari JPT Pratama lingkup Pemda Provinsi se-Indonesia akan meÂlakukan tindakan yang sama jika tidak melaksanakan dan sejalan dengan kepentingan politik dan pribadi Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,â ungkap Marasabessy.
Dengan adanya penyalahguÂnaan kewenangan oleh Gubernur Maluku itu, Marasabessy berÂharap Mendagri untuk mencabut SK tersebut.
âKami memohon kepada bapak Menteri Dalam Negeri, kiranya dapat membatalkan/mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor 576 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 3 Agustus 2023,â tandas MaÂrasabessy. (S-20)