AMBON, Siwalimanews – Ketua Badan Pengawasan PeÂmilihan Umum, Subair meneÂgaskan, pihaknya masih menuÂnggu Surat Keputusan gubernur pembiayaan pilkada serentak 2024.
Kata Subair, Bawaslu Maluku telah melakukan rapat koordiÂnasi terkait penganggaran pilkaÂda bersama KPU dan Tim AngÂgaran Pemerintah Daerah bebeÂrapa waktu lalu.
Rapat yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku itu telah disepakati besaran angÂgaran masing-masing peÂnyeÂleÂnggara baik Bawaslu mauÂpun KPU Provinsi Maluku.
âSoal anggaran penunjang Pilkada sudah fix, kita Bawaslu Maluku sudah rapat dengan TAPD Maluku dan KPU dan sudah ada titik terang,â jelas Subair kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (23/9).
Menurutnya, salah satu proses yang hingga saat ini belum dilakuÂkan yakni adanya SK Gubernur Maluku terkait pembiayaan pilkada serentak.
Dijelaskan, berdasarkan jadwal, tahapan pilkada akan dimulai pada November mendatang sehingga BaÂwaslu maupun KPU sangat berhaÂrap SK Gubernur dimaksud dapat secepatnya di teken agar proses pencairan dana dapat dilakukan.
âPaling lambat bulan Oktober itu sudah harus tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pencairan 40 persen dari total permintaan Bawaslu Maluku.
Terkait dengan total anggaran pembiayaan, Subair menegaskan, berdasarkan hasil pertemuan telah disepakati hibah untuk Bawaslu sebesar 85.3 miliar rupiah.
âKita tetap di angka 85.3 miliar dan untuk 40 persen sesuai informasi akan melakukan pencairan di November,â tuturnya.(S-20)