AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku, Andre WeÂrembinan/Taborat meminta Pemerintah puÂsat merevisi kembali Porsi dana bagi hasil (DBH) KelauÂtan dan Perikanan.
Pasalnya dalam hal dana bagi hasil kelauÂtan dan perikanan reÂguÂlasi belum memiÂhak keÂpada daerah pengÂhasil termaÂsuk ProÂvinsi MaÂluku.
âIni yang mau kami sampaikan ke Pemerintah Pusat, melalui DPR RI dan DPD pada rapat bersaÂma DPRD MaluÂku dua hari kemarin. Kami meminta dana bagi hasil ini menjadi fokus perhatian Pempus dan merevisi regulasi agar daerah penghasil mendapatkan manfaat yang lebih besar ketimbang kabupaten lain yang bukan penghasil,â ujarnya.
Dalam pandangannya, lanjut Werembinan, DBH sektor perikanan 20 persen bagi Pemerintah Pusat, dan sisanya 80 persen dibagi merata kepada kabupaten/kota seluruh Indonesia tidaklah adil.
Baginya Ini sama artinya Maluku yang justru miskin mensubsidi daerah lain yang kaya.
âSkemanya yang lebih mendekati keadilan adalah Pempus 20%, Provinsi penghasil atau wilayah tangkap di provinsi 10 % hingga 15% , dan sisa 65%-70% itu dibagikan merata kabupaten/kota lain seluruh Indonesia sebagai konsekuensi NKRI kita.
Selain itu Kader Banteng Moncong Putih Maluku ini juga menjawab PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), semua kapal nelayan yang beroperasi di Wilayah Maluku tidak boleh lagi melakukan alih muat di tengah laut melainkan wajib sandar di dermaga-dermaga perikanan Maluku.
Mengapa demikian?, karena itu disyaratkan dalam PP No 11 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT). minimal ada 4 keuntungan bila kapal-kapal ikan itu bersandar di pelabuhan perikanan Maluku.
Pertama, akan ada transaksi air bersih untuk ABK. Kedua, akan ada transaksi Ransum dan kebutuhan- kebutuhan lain bagi ABK.
Tiga akan ada biaya tambat kapal untuk retribusi yang masuk sebagai PAD. Empat ada pembelian BBM untuk operasional kapal yang mana Maluku akan memperoleh PBBKB dari pembelian BBM tersebut.
Sampai akhir tahun lalu tercatat 1800-an kapal yang beroperasi tangkap ikan di laut Maluku, âsaya membayangkan 1800 kapal bila tambat di Pelabuhan Maluku satu kali dalam sebulan, akan ada 1800 transaksi yang mempush-up peredaran uang di pelabuhan Perikanan di Maluku dalam satu bulan.
Surat edaran Menteri KKP yang mengizinkan kapal tangkap yang existing masih bisa melakukan alih muat di laut, seharusnya ditarik kembali karena itu bertolak belakang dgn semangat PP 11 tahun 2023. lagi pula SE tidak bisa bertentangan dengan PPâ. Tandas Werembinan
Di Samping menyoroti DBH dari sektor perikanan, Werembinan juga menyoroti masalah pendidikan.
Ia mengungkapkan terapan kurikulum yang dikemukakan oleh kementrian jangan asal dibuat melainkan harus melihat kondisi dilapangan.
âKurikulum nasional kita ini berganti terus, ikutan suka suka menteri. Padahal implementasinya para guru jadi bingung soal kurikulum yang terus berganti. K13 ganti ke Merdeka dan entah apa lagi. Para siswa dan guru tidak tahu mau pakai buku apa.? ini akan sangat mengganggu proses pendidikan dan akhirnya tentunya akan mempengaruhi kualitas generasi kita yang akan datang,â cetusnya. (S-26)