AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Provinsi Maluku meminta Pemprov seÂgera melakukan evaluasi, terkait Ambon New Port dari daftar program strategis nasional oleh Pemerintah Pusat.
Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan meÂngaÂku kaget mendengar inforÂmasi tersebut.
Kata dia, Komisi II selama ini mengharapakan adanya realisasi pembangunan Ambon New Port guna meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku.
âKami merasa kaget juga terÂkait program strategis nasional yang sudah ditetapkan di MaÂluÂku ini dicoret, padahal kita suÂdah semangat dan optimis keÂdeÂpannya akan ada pertumÂbuhan ekonomi melalui program strategis nasional ini,â kesal HuraÂsan kepada wartawan di ruang kerjaÂnya, Selasa (1/8).
Hurasan bilang Pemerintah ProÂvinsi Maluku harus segera meresÂpon infomasi tersebut dengan memÂbangun komunikasi bersama PemeÂrintah Pusat melalui kementerian terkait, guna mendapatkan penjeÂlasan terkait alasan pasti ANP tidak lagi ditindaklanjuti.
Kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku harus kembali melakukan evaluasi terhadap upaya perjuangan mendatangkan program strategis nasional di Maluku.
Apalagi, begitu banyak potensi sumÂber daya alam di Maluku yang harus dimaksimalkan oleh pemeÂrintah provinsi artinya, jika kedeÂpannya ada lagi program strategis nasional mestinya diperjuangkan dengan baik.
âKami berharap Pemprov kembali mengevaluasi dan mengkomuÂnikaÂsikan ke kementerian terkait untuk melihat kembali program strategis nasional yang sudah ditetapkan di Provinsi Maluku, untuk kembali dipertimbangkan untuk ditindakÂlanjuti lagi,â tegasnya.
Menurutnya, jika program straÂtegis nasional hadir di Maluku maka dapat menjawab persoalan kemiskiÂnan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk pemerataan pembangunan sebab Maluku seÂbagai masih membutuhkan sentuÂhan pembangunan lagi.
Pemprov Harus Introspeksi
Harapan masyarakat Maluku unÂtuk mendapatkan perhatian PemeÂrintah Pusat melalui proyek strategis nasioÂnal Ambon New Port pupus, lantaran dicoret oleh Presiden Joko Widodo.
Ambon New Port merupakan saÂlah satu dari 24 proyek strategis nasional yang dicoret Presiden Joko Widodo dengan berbagai alasan.
Pencoretan Ambon New Port dari daftar proyek strategis nasional diteÂgaskan langsung Ketua Komite PerÂcepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo beÂberapa waktu lalu.
Gagalnya Maluku mendapatkan proyek strategis nasional ini dibeÂnarkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman MoÂdal, Bahlil Lahadalia dalam kunjuÂngan kerja di Ambon, Minggu (30/7) usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sitanala Learning Center GPM.
Bahlil menjelaskan, yang namanya pembangunan membutuhkan sikap proaktif dan kolaborasi antara pemeÂrintah pusat dengan Pemda artinya tidak boleh hanya mengharapkan satu pihak saja.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengerti etika dan kaedah dalam melakukan komunikasi deÂngan pemerintah pusat. Namun dia tidak menjelaskan alasan pemerintah pusat mencoret Ambon New Port dari daftar proyek strategis nasional.
Bahlil meminta, Pemerintah ProÂvinsi Maluku untuk melakukan introÂspeksi diri atas kebijakan Pemerintah Pusat yang mencoret Ambon New Port dari proyek strategis nasional.
âKita harus mengerti kaidah dan etika dalam melakukan komunikasi harus dua arah, jadi jangan salahkan peÂmeÂrintah pusat, introspeksi juga daerah ini,â pungkas Bahlil sambil meninggalkan lokasi kegiatan. (S-20)