AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi MaÂluku mengusulkan penanganan ruas jalan lingkar Pulau Nusalaut ke Pemerintah Pusat.
Ruas jalan dengan Panjang 23 kilometer tersebut diusulkan untuk ditangani melalui program Inpres Nomor 3 Tahun 2022 TenÂtang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Pengusulan jalan tersebut merupakan salah satu perminÂtaan DPRD Provinsi Maluku sebab, jika berharap pada APBD maka ruas jalan tersebut tidak mungkin ditangani.
âUntuk ruas jalan lingkar Pulau Nusalaut memang saat ini Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga sedang memperjuangkan untuk ditangani melalui Inpres,â ungkap Sekretaris Dinas PUPR Maluku, Rivai Notanubun kepada Siwalima melalui telepon seluÂlernya, Kamis (22/2).
Dijelaskan, penanganan ruas jalan tersebut memakan anggaran puÂluhan miliar rupiah sehingga, memÂbutuhkan intervensi dari Pemerintah Pusat melalui program Inpres.
Hal ini dimaksudkan agar ketika pengusulan diterima maka jalan deÂngan panjang 23 kilometer terÂsebut dapat ditangani hingga tuntas.
âKita bisa tangani dengan APBD tapi kan membutuhkan anggaran yang cukup besar mencapai puluhan miliar jadi intervensi pemerintah pusat sangat diperlukan supaya 23 kilometer jalan tersebut tuntas ditangani,â tegasnya.
Notanubun menambahkan, jika Pemerintah Pusat melalui KemenÂterian PUPR menyetujui usulan tersebut maka, ruas jalan lingkar Pulau Nusalaut akan ditangani sesuai waktu yang ditetapkan
Didesak Perjuangkan
Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos YerÂ-mias, mendesak Pemprov Maluku untuk memperjuangkan penangaÂnan ruas jalan lingkar Pulau Nusalaut ke Pemerintah Pusat.
Pasalnya, ruas jalan lingkar Pulau Nusalaut sampai saat ini belum dapat ditangani oleh PemÂprov Maluku. Salah satu penyebab terkait keuangan daerah yang tiÂdak mampu menangani jalan tersebut.
âUntuk ruas jalan lingkar Pulau Nusalaut memang belum ditangani seluruh, kenapa karena keuangan daerah tidak mampu dengan beban pemda yang harus membayar hutang kepada PT SMI,â ujar Anos kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Senin (12/2).
Menurutnya, jika Pemprov Maluku ingin ruas jalan ini ditangani, maka solusinya hanya memperjuangkan penanganan ruas jalan ini ke Pemerintah Pusat agar ditangani dengan APBN. Jika berharap pada APBD, maka sampai kapanpun ruas jalan sepanjang 23 kilometer tidak dapat ditangani hingga tuntas.
Anos juga meminta Pemprov untuk legowo mengusulkan ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk mendapatkan atensi pemerintah pusat. (S-20)