AMBON, Siwalimanews – Janji Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hanya kamuflase dan khayalan yang tak mampu direalisasikan.
Terbukti, angka kemiskinan di Maluku semakin bertambah, per September 2022 justru meningkat menjadi 299,66 ribu orang.
Padahal jika 16 program unggulan MI-Orno sapaan akrab gubernur dan wagub yang dikonsepkan unÂtuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Maluku itu direalisasikan, maka tentu kemiskinan akan ditekan, namun yang terjadi justru seÂbaliknya.
16 program unggulan untuk meningatkan kesejahteraan rakyat seperti, Harga sembako stabil dan murah, mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku, biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku, kartu beasiswa Maluku untuk maÂhasiswa berprestasi yang kurang mampu, meningkatkan status pusÂkesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh, kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit, bedah rumah untuk keluarga miskin hingga kini tak dapat direalisasikan.
Padahal jika itu direalisasikan, maka tentu saja kemiskinan akan dapat ditekan, dan kesehjetaraan masyarakat bisa terwujud.
Demikian diungkapkan, Pengamat pemerintah, Nataniel Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (26/1).
Pasalnya, dalam menjalankan seÂbuah program tidak hanya membuÂtuhkan rencana yang bagus, tapi juga komitmen yang kuat di lapaÂngan khususnya dalam merealisasi 16 program unggulan tersebut yang didalamnya menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Elake mengatakan semua perÂsoalan yang terjadi saat ini buntut dari tidak mahirnya Murad dan Orno dalam melakukan pengelolaan peÂmerintahan, akibatnya rakyat yang harus menjadi korban dari janji yang tidak pernah dilakukan. Ini justru berimbas pada kemiskinan di Maluku terus meningkat.
Dijelaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku diawal pandemi Covid-19 dari PT Sarana Multi Infrastruktur dianggap sebagai bentuk keberpihakan Murad-Orno kepada masyarakat, dengan tujuan memulihkan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat Covid-19, namuan ternyata ratusan miliar tidak mensejahterakan rakyat.
âMestinya pinjaman yang dilakuÂkan Pemprov melalui SMI seyoÂgianya dimanfaatkan untuk sektor pembangunan yang berhubungan langsung dengan peningkatan inÂdeks pembangunan manusia, pemÂberdayaan masyarakat agar ada dampak dari pinjaman itu apalagi pasca Covid-19,â kata Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (26/1).
Namun, faktanya banyak dana SMI ratusan miliar rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak bergerak lurus terhadap peningkatan kesejahÂteraan masyarakat, sehingga pinjaÂman SMI yang menjadi hutang bagi daerah itu tidak berdampak terhadap menurunnya angka kemiskinan sama sekali.
Elake mempertanyakan berapa persen masyarakat yang direkrut menjadi tenaga kerja dari program SMI sangat kecil, sementara sebaÂgian besar anggaran SMI dialokasiÂkan untuk pembangunan infraÂstrukÂtur dengan membeli material pabriÂkasi seperti semen dan aspal, artinya uang itu kembali lagi ke Jawa sedangkan uang yang beredar di Maluku tidak sampai 10 persen dari pinjaman itu.
Menurutnya, persoalan kemisÂkinan yang meningkat di Maluku terjadi karena Pemerintahan Murad-Orno gagal dalam berfikir yang menyebabkan seluruh kebijakan yang ditempuh tidak membawah kesejahteraan, bukan saja masyaÂrakat kecil tetapi dirasakan juga masyarakat kelas menengah keatas.
Pemerintah MI-Orno kurang memiliki kepedulian terhadap masÂyarakat yang dibuktikan dengan tidak ada satupun janji kampanye yang direalisasikan, padahal bila 16 poin ini dijalankan maka dipastikan masyarakat Maluku dapat keluar dari kemiskinan dan kesengsaraan.
âPemerintah gagal berpikir, gagal konsep dan gagal niat, tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat, janji kampanyenya saja tidak ada yang jalan, termasuk pindah ibu kota tidak ada yang jalan, belum lagi program ekonomi yang digalakkan seperti tenaga kerja sama sekali tidak nampak,â pungkas Elake.
Murad-Orno kata Elake, kurang memiliki niat untuk membangun daerah sebab hingga tahun kelima pemerintah, pasangan dengan jargon Baileo ini Maluku tidak mengÂalami kemajuan dan sekarang terasa dimana masyarakat menjadi korban dari pemimpin yang tidak peduli dan memperhatikan masyarakat.
âBeliau berdua kurang ada niat serius bangun daerah akibatnya rakyat kecil mengeluh, jangankan rakyat kecil menengah juga mengeÂluh,â cetusnya.
Sesalkan
Sementara itu mantan anggota DPRD Maluku, Evert Kermite meÂnyaÂyangkan MI-Orno sebagai kader PDI Perjuangan Maluku hingga kini belum mampu menekan angka kemiskian.
Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik Maluku, lanjut KerÂmite, adalah sebuah tambaran hebat bagi PDIP, karena dua kader PDIP belum memiliki komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Padahal dalam setiap kesempatan selalu mengungkapkan angka kemisÂkinan turun.
Lebih mirisnya lagi, 16 program unggulan tidak ada satupun yang direalisasi. Padahal jika itu dilakÂsanakan pada tentu saja angka kemiskinan bisa ditekan, dan orang miskin di Maluku mungkin tidak akan bertambah.
Sesepuh PDI Perjuangkan MaluÂku ini menyoroti fraksi PDIP di DPRD yang kurang memberikan pengawasan penuh terhadap kinerja MI-Orno.
âSaya juga lihat fraksi PDIP di DPRD Maluku harus awasi, ini juga bagian dari kurang awasi,â ujarnya kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (26/1).
Kermite meminta, DPRD Maluku khususnya fraksi PDIP dan Ketua DPRD yang asal juga dari PDIP untuk berani memanggil dan memÂpertanyakan MI-Orno apa yang menjadi kendala sehingga kemisÂkinan di Maluku sulit ditekan.
Ia meminta, MI-Orno diakhir masa jabatannya ini bekerja lebih fokus dan serius dalam menekan angka keÂmiskinan, dengan memperbanyak program pemberdayaan, dan mereaÂliÂsaÂsikan 16 program unggulan tersebut.
âCoba terapkan 16 program ungÂgulan itu terutama yang berhuÂbungan dengan masyarakat miskin diterapkan diakhi masa jabatan ini. Sehingga kemiskinan bisa ditekan,â katanya.
Orang Miskin Bertambah
Badan Pusat Statistik Provinisi Maluku mencatat, angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup drastis pada September 2022.
Data BPS yang dirilis pada perteÂngahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.
Adapun presentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.
Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tercatat sebesar 245,45 ribu orang. jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemikinan di perdesaan pada September 2022 (24,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.
Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukkan angka 45,12 ribu orang. Bila dilihat dari sisi perÂsentase, tingkat kemiskinan di perÂkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen.
 Tambah Susah
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Murad Ismail dan Wakil GuÂbernur Barnabas Orno, dinilai tiÂdak serius dalam membangun MaluÂku, lantaran hingga diakhir pemeÂrinÂtah justru kemiskinan sulit ditekan.
Koordinator LSM Lembaga PeÂmantau Penyelenggara Negara (LPÂPN), Minggus Talabessy menyaÂyangkan jika selama lima tahun pemerintah ini angka kemiskinan tidak dapat diturunkan, melainkan justru bertambah sebanyak 299,66 ribu orang.
Dikatakan, jika kemiskinan Maluku sulit ditekan maka Murad Ismail dan Barnabas Orno tidak mampu menÂjalankan tugas untuk menuntaskan kemiskinan selama periode kepeÂmimpinan, sebab tujuan utama dari pemimpin daerah adalah menuÂrunkan angka kemiskinan.
âKalau kemiskinan meningkat maka pemerintah saat ini tidak berÂhasil menurunkan kemiskinan. PaÂdahal inti dan tujuan utama dari peÂmerintah harus menurunkan kemisÂkinan masyarakat,â ujar Talabessy saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (25/1).
Menurutnya, kesejahteraan masÂyaÂrakat merupakan tugas utama yang harus dicapai gubernur dan wakil gubernur walaupun tidak signifikan tetapi yang terjadi saat ini masyarakat lebih sengsara dengan kebijakan yang dilakukan.
Talabessy menegaskan, sejak awal 16 poin janji kampanye Murad Ismail dan Barnabas Orno jika dilakukan dengan baik maka angka kemiskinan dapat ditekan sedikit demi sedikit sebab harus diakui juga bahwa pandemi covid-19 turun berdampak luas.
Selain itu, kebijakan Murad dan jajaran dalam melakukan pinjaman SMI senilai 683 miliaran rupiah juga tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dialokasikan kepada program infrastruktur yang terfokus pada Kota Ambon dan Maluku Tengah.
âSebagian besar dana itu diguÂnakan untuk belanja infrastruktur tetapi mengesampingkan PemberÂdayaan, itu salah satu kesalahan Murad dan Orno. Ini digunakan untuk jalan dan trotoar yang bikin susah orang karena licin, akibatnya masyarakat lebih sengsara bukan senang karena salah sasaran dana itu dipakai,â ujar Talabessy.
Dijelaskan, dana ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya diguÂnakan sebagian besar untuk belanja pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi, akhirnya dana pinjaman itu tidak berguna karena tidak meningkatkan ekonomi masyarakat.
Jadi Ancaman
Terpisah, Akademisi Ekonomi UnÂpatti Erly Leiwakbesy mengungÂkapkan jika secara umum program pemberdayaan masyarakat tidak mengalami penurunan tetapi diperÂhadapkan dengan kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Maluku.
Bahkan, indikator-indikator ekoÂnomi Provinsi Maluku kelihatannya baik-baik saja tetapi Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis jika kemiskinan Maluku meningkat 6007 orang selama tahun 2022, maka menÂjadi ancaman sehingga pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan.
âBeta pikir implementasi dari usaha pemerintah daerah untuk peÂngentasan kemiskinan dan juga kegiatan yang lain khususnya untuk memulihkan perekonomian Maluku Pemda harus lebih selektif,â ujar Leiwakbesy.
Artinya keberadaan masyarakat yang berada dibawah garis kemisÂkinan harus didata dengan baik terÂmasuk program yang diimplemenÂtasiÂkan harus langsung memberikan dampak terhadap pemulihan ekoÂnomi masyarakat, bukan saja meÂngejar target makro ekonomi.
Selain itu, kondisi masyarakat MaÂluku bukan seperti di daerah lain yang terbiasa untuk memanfaatkan dengan benar program pemberÂdaÂyaan masyarakat yang digelontorÂkan oleh pemerintah daerah.
âJadi memang pemerintah bukan saja memberikan bantuan seperti itu lalu tidak ada pantauan tetapi harus ada pendampingan terus menerus artinya pengawasan dan pendamÂping yang optimal,â beber Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UnÂpatti ini.
Terhadap persoalan ini, LeiwaÂkabessy menilai sering kali PemeÂrintah Provinsi Maluku hanya meÂnyalurkan bantuan pemberdayaan tetapi mengabaikan aspek pengaÂwaÂsan akibatnya tidak tepat sasaran.
Karenanya, Leiwakabessy berÂharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat lebih serius untuk melihat persoalan ini agar dapat menekan angka kemiskinan.
Janji Manis
16 Progaram Unggulan MI-Orno, hanyalah janji manis yang sengaja ditebar untuk meraih simpati publik kala kampanye.
Pasalnya, hingga saat ini, tak satuÂpun program mereka yang bisa diimplementasikan. Mereka bahkan dinilai gagal mengawasi 16 program unggulan dalam rangka meningkatÂkan kesejahteraan masyarakat.
Andai saja ada program yang diÂarahkan untuk mendongkrak keseÂjahÂteraan rakyat, otomatis angka kemiskinan di Maluku tidak akan meningkat.
Akademisi FISIP Unpatti, Paulus Koritelu menilai, 16 program ungÂgulan yang diusung MI-Orno sebaÂgai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku jika itu diawasi dan dijaÂlanÂkan, tentu saja tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku akan bertambah, dan angka kemiskinan juga dengan sendirinya bisa ditekan.
âJadi memang saya salut dengan konstruksi program dari pasangan MI-Orno yang idal untuk masyaÂrakat Maluku terkhususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyaÂrakat Maluku,â kata Koritelu saat diwawancarai Siwalima melalui teÂlepon selulernya, Selasa (24/1).
Namun dia berpendapat, upaya untuk menurunkan angka kemiskiÂnan belum secara maksimal dilaÂkukan.
Data BPS yang dirilis pada perÂtengahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin pada September 2022 mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.
Paparan angka kemiskinan yang meningkat di Maluku, lanjut KoriÂtelu, adalah sesuatu yang objektif dan wajar ketika memang kinerja pemrpov yang dirasakan masyarakat belum maksimal berdasarkan angka kemiskinan yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Secara objektif kita tahu sampai saat ini kriteria kemiskinan lokal itu belum cukup dominasi blantika akademik soal angka-angka kemisÂkinan.
Selain itu, lanjut Koritelu, bentuk kemiskinan yang sangat mempriÂhatinkan itu adalah, mentalitas rakyat Maluku yang mungkin terlalu diterpa oleh bencana maupun nilai-nilai budaya yang terabaikan karena variabel-variabel politik yang terlalu dominan, karena itu manivestasi munculnya kemiskinan dalam masÂyarakat makin merajalela dimana-mana.
âArtinya kalau masyarakat kita dibilang miskin tentu mereka tidak mau, tetapi ketika diberikan bantuan baru rame-rame,â katanya.
Menurut, tidak jalannya 16 program unggulan ini akibat keroposnya koordinasi internal pada pemprov sendiri.
âBerpacu pada 16 program yang sudah disusun itu sebentarnya fokus kesitu, sehingga menurut saya konselasi pemenangan pada Pilkada yang akan datang itu bukan pada basis massa, tetapi maksimalkan program,â tuturnya.
Janji Kampanye
Untuk diketahui, 16 program ungÂgulan MI-Orno adalah (1) PeminÂdahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangunan PerÂkantoran Provinsi. (2) Rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan komÂperensi dan mempertimbangan keÂterwakilan suku, agama, dan kewiÂlayahan. (3) Penerapan sistem e-goverment dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelaÂyanan publik. (4) Harga sembako stabil dan murah. (5) mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerÂjakan minimal 60% anak Maluku. (6) Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. (7) Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. (8) Pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional. (9) Meningkatkan status puskesÂmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. (10) Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. (11) Bedah rumah untuk keluarga miskin. (12) menciptakan produk lokal âone sub distric/one village, one product. (13) PengemÂbangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan NaÂsional. (14) Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku. (15) Maluku terang dengan listrik masuk desa. (16) Revitalisasi lemÂbaga-lembaga adat. (S-20)