AMBON, Siwalimanews – Pemerintah ProÂvinsi Maluku pasÂrah Pemerintah PuÂsat benar-benar menghapus Ambon New Port dari program strategis nasional.
Sekretaris DaeÂrah Provinsi Maluku, Sadli Ie kepada wartawan di Ambon, Selasa (31/7) mengaku belum mengetahui secara resmi informasi dicoretnya Ambon New Port.
Sekda mengungkapkan, kebijakan Ambon New Port merupakan program strategis nasional yang ditenÂtukan oleh Pemerintah Pusat. Artinya pemerintah daerah hanya mengikuti setiap arahan Pempus.
âAmbon New Port dicoret, saya beÂlum ketahui informasi pasti soal itu, itu kebijakan Pemerintah Pusat kita ikut saja apa yang menjadi arahan Pemerintah Pusat,â ungkap Sekda.
Bahkan Sekda mengklaim bila Pemerintah Provinsi sejak dahulu telah siap jika dipercayakan PemeÂrintah Pusat untuk pembangunan Ambon New Port di Maluku.
Kesiapan Pemprov tersebut kata Sekda, mulai dari ketersediaan lahan bagi pengembangan proyek strategis nasional Ambon New Port tetapi Pemprov mengembalikan kepada Pempus.
âKan kita sudah persiapan lahan tapi seluruh itu menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Pokoknya pemerintah provinsi mengikuti arahan dan keputusan Pemerintah Pusat saja,â cetusnya.
Diketahui, Ambon New Port meÂrupakan salah satu dari 24 proyek strategis nasional yang dicoret Presiden Joko Widodo dengan berbagai alasan.
Pencoretan Ambon New Port dari daftar program strategis nasional ini ditegaskan langsung Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo beberapa waktu lalu
Dewan Minta Evaluasi
Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Maluku meminta Pemprov segera melakukan evaÂluasi, terkait Ambon New Port dari daftar program strategis nasional oleh Pemerintah Pusat.
Sekretaris Komisi II DPRD MaÂluku, Ruslan Hurasan mengaku kaÂget mendengar informasi terseÂbut.
Kata dia, Komisi II selama ini mengharapakan adanya realisasi pembangunan Ambon New Port guna meningkatkan pendapatan masyarakat Maluku.
âKami merasa kaget juga terkait program strategis nasional yang sudah ditetapkan di Maluku ini diÂcoret, padahal kita sudah semaÂngat dan optimis kedepannya akan ada pertumbuhan ekonomi melaÂlui program strategis nasional ini,â kesal Hurasan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/8).
Hurasan mengatakan,Pemprov Maluku harus segera merespon infomasi tersebut dengan membaÂngun komunikasi bersama PemeÂrintah Pusat melalui kementerian terkait, guna mendapatkan penÂjelasan terkait alasan pasti ANP tidak lagi ditindaklanjuti.
Kata dia, Pemerintah Provinsi Maluku harus kembali melakukan evaluasi terhadap upaya perjuaÂngan mendatangkan program strategis nasional di Maluku.
Apalagi, begitu banyak potensi sumber daya alam di Maluku yang harus dimaksimalkan oleh pemeÂrintah provinsi artinya, jika kedeÂpannya ada lagi program strategis nasional mestinya diperjuangkan dengan baik.
âKami berharap Pemprov kemÂbali mengevaluasi dan mengkoÂmunikasikan ke kementerian terÂkait untuk melihat kembali program strategis nasional yang suÂdah ditetapkan di Provinsi Maluku, untuk kembali dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti lagi,â teÂgasnya.
Ditambahkan, jika program straÂtegis nasional hadir di Maluku maka dapat menjawab persoalan kemiskinan, meningkatkan perÂtumÂbuhan ekonomi termasuk peÂmerataan pembangunan sebab Maluku sebagai masih memÂbutuhkan sentuhan pembangunan lagi. (S-20)