AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku mendukung Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan sekaligus mengelola infrastruktur energi terbarukan melalui koperasi desa.
Dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath usai pertemuan bersama pimpinan MUI terkait inisiatif organisasi ini untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis koperasi di wilayah kepulauan yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur, Kamis (9/4).
Wagub juga mendorong adanya penguatan energi terbarukan di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Provinsi Maluku.
Dorongan ini sejalan dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi umat yang di inisiasi oleh MUI melalui koperasi desa.
Untuk itu, pemerintah provinsi tentu akan mendukung penuh setiap inisiatif dan terobosan dari lembaga manapun, termasuk oleh MUI guna memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dalam setiap pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi untuk kemajuan masyarakat Maluku, kami selalu membuka karpet merah. Saya pastikan bahwa rencana ini kami dukung secara umum,” ucap wagub.
Wagub menjelaskan, program pengembangan energi terbarukan berbasis koperasi di wilayah kepulauan yang diinisiasi MUI, merupakan terobosan besar, terutama bagi wilayah 3T yang hingga kini masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan energi.
Apalagi, selama ini hampir sebagian besar masyarakat di Maluku masih bergantung pada energi fosil dan diharapkan dengan program ini dapat memfasilitasi desa untuk memenuhi setidaknya 60 persen kebutuhan energinya sendiri.
Jika rencana ini dikembangkan secara nasional dan MUI dapat menghadirkan terobosan bagi wilayah-wilayah 3T, maka ini merupakan langkah luar biasa, apalagi program ini melibatkan Kementerian Koperasi dan berbagai mitra strategis lainnya.
“Prinsip dasarnya adalah kami menyambut baik ide besar ini. Silahkan dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait,” tandas wagub.
Ditempat yang sama, Ketua MUI Bidang Ekonomi, M Azrul Tanjung mengungkapkan, MUI tengah menyiapkan program strategis pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi, yang diarahkan sepenuhnya pada pemanfaatan energi terbarukan, sejalan dengan arahan Presiden.
“Program ini akan segera kita gerakkan. ke depan, sesuai arahan bapak presiden, kita akan berbasis pada energi terbarukan. Pembangkit ini akan dibangun di pulau-pulau dan berfungsi bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai pusat konstruksi dan pusat pembuatan es,” jelasnya.
Ia mengaku, kehadiran pembangkit tersebut akan membantu memenuhi kebutuhan listrik bagi desa atau kawasan yang belum terlayani atau masih minim penerangan.
Disamping itu, dengan ada program ini maka koperasi akan dijadikan sebagai wadah utama dan pusat bisnis dimana pola pengelolaannya akan diubah agar seluruh anggota dapat merasakan dampak positifnya.
Program ini bertujuan mengubah peran masyarakat dari sekadar konsumen listrik menjadi pengelola aset energi terbarukan seperti menggunakan PLTS, mikrohidro, atau biogas yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi lokal dan mendukung target Net Zero Emission.
“Jadi nantinya pembangunan pembangkit energi terbarukan seperti surya, mikrohidro, atau biomassa di wilayah pedesaan atau kepulauan pengelolaannya diserahkan langsung kepada koperasi setempat,” jelasnya.
Tanjung berharap, dengan kolaborasi yang terus-menerus, diyakini dapat membangkitkan ekonomi umat melalui koperasi.(S-20)
