AMBON, Siwalimanews –Â Provinsi Maluku kembali masuk dalam kategori daerah rawan paÂngan yang cukup tinggi, PemeÂrintah Provinsi Maluku diminta untuk segera bergerak cepat antiÂsipasi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, Andi MuÂnaswir mengatakan masuknya Maluku kedalam deretan daerah yang rawan pangan menjadi ancaÂman besar bagi masyarakat.
Untuk melindungi masyarakat Maluku dari dampak krisis pangan maka harus ada langkah-langkah konkrit yang ditempuh pemerintah daerah dengan mengoptimalkan semua sumber-sumber pendukung termasuk transportasi antar wilayah.
Menurutnya, transportasi laut maupun darat dari daerah penyuplai bahan pangan ke daerah yang menÂjadi pangsa pasar sangat diperlukan, sebab jika transportasi tidak memaÂdai maka pasti akan mempengaruhi distribusi bahan pangan yang akan memicu terjadinya krisis pangan.
âMaluku ini masih dikategorikan sebagai provinsi yang masuk kateÂgori rawan pangan, untuk itu sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah penghasil pertanian diharapkan dapat difasiliÂtasi, agar muda memasok hasil perÂtanian tersebut ke wilayah-wilayah konsumen,â tegas Munaswir.
Munaswir mengakui, sampai deÂngan saat ini persoalan tranportasi belum juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, terbukti dengan masih adanya wilayah-wilayah produksi pangan yang belum memiliki akses transÂportasi transportasi yang lancar.
Munaswir pun meminta PemerinÂtah Provinsi Maluku untuk dapat melakukan upaya terukur guna mencegah terjadinya krisis pangan di Maluku yang berakibat pada kesengsaraan masyarakat.
Rawan Pangan
Seperti diberitakan sebelumnya, Tiga kabupaten di Provinsi Maluku yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), masuk dalam wilayah rawan pangan deÂngan kategori berat. Ketiganya yakni, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kapubaten Maluku Tenggara.
Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya, masuk dalam wilayah rawan pangan dengan kategori seÂdang, bersama dengan 32 kabupaten dan kota lain di Indoensia.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (BPN), Nita Yulianis memaparkan, faktor utama wilayah kerentanan pangan adalah, produksi pangan wilayah lebih kecil dibandingkan kebutuhan, sehingga terjadi defisit.
Persentase penduduk miskin makin tinggi, prevelensi balita stunting tinggi dan akses air bersih terbatas. Sedangkan sebaran wilaÂyah rentan rawan pangan, yakni wilayah Indonesia timur, wilayah jauh dari ibu kota provinsi/daerah perbatasan dan wilayah kepulauan.
âWilayah rentan rawan pangan juga tersebar di wilayah 3 T,â ungkap Nita dalam Rapat Koordinasi PerceÂpatan Penurunan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Pangan di Kawasan Perbatasan di Hotel MilleÂnium, Selasa (26/7) kemarin.
Nita juga menjelaskan, dalam Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 2021, di daerah perbaÂtasan terdapat 15 kabupaten/kota berstatus rentan aspek ketersediaan pangan. Hal ini disebabkan, karena penurunan luas tanam dan peningÂkatan luas puso. Sedangkan 5 kabuÂpaten/kota berstatus rentan pemanÂfaatan pangan, yaitu tingginya balita dengan indikasi berat badan kurang dan sangat kurang.
Dukungan program dan kegiatan ketahanan pangan di daerah perÂbatasan, berupa penguatan keterseÂdiaan dan stabilitas pangan yakni, pengendalian stabilitas pasokan dan harga, pengembangan sistem logistik pangan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah.
âSedangkan dukungan penangaÂnan kerawanan pangan dan gizi adalah, pencegahan dan pengenÂtasan daerah rentan rawan pangan, mitigasi dan penanganan kesiapsiaÂgaan krisis pangan. Selain itu penÂcegahan dan kesiapsiagaan kerawaÂnan pangan dan gizi termasuk antiÂsipasi stunting dan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan rawan gizi,â papar Nita.
Dukungan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan di kawasan perbatasan, lanjut Nita antara lain, pengembangan pengÂaneÂkaÂragaman pangan, promosi dan sosialisasi perubahan prilaku dan konsumsi. Selain itu, pengemÂbangan standar dan pengawasan keamanan pangan.
Berikut 22 Wilayah Rawan Pangan dengan Kategori Berat yakni, KaÂbupaten Kepulauan Meranti, KabuÂpaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Kepulauan SaÂngihe Talaud, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Sitaro, KabuÂpaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saat ini berganti nama menjadi KabuÂpaten Kepulauan Tanimbar, KabuÂpaten Maluku Tenggara, Kapupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, KaÂbupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, KabuÂpaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Sarmi serta Kabupaten Biak Numfor.
Sementara untuk wilayah rawan pangan dengan kategori Sedang terdapat 33 kabupaten dan kota yakni, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kota Langsa, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Roka Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kota Batam, Kabupaten Sambas, KabupaÂten Bengkayang, Kabupaten SangÂgau, Kabupaten sintang, Kabupaten kapuas Hulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Malinau, Kabupaten NuÂnukan, Kabupaten Belu, KabupaÂten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, KabupaÂten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kepulauan Talaud, KaÂbupaten Minahasa Utara, KabupaÂten Bolaang Mongondow Utara, KaÂbupaten Gorontalo Utara, KaÂbupaten ToliToli, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Merauke, Kabupaten Keerom dan kabupaten Jayapura. (S-20)