AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku diminta untuk serius memperhatikan warga Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang sampai saat ini masih berada di lokasi pengungsian.
Pasalnya, sudah hampir setahun masyarakat Kariu masih berada di tempat pengungÂsian, dan sudah semestinya PemÂprov perhatikan.
Demikian disampaikan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, MelÂkianus Sairdekut saat diwawancarai wartawan di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Kamis (20/10).
Menurutnya, DPRD Provinsi Maluku melalui pansus beberapa waktu lalu telah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan mendaÂtangi Bupati Maluku Tengah guna mendesak dilakukan langkah cepat penyelesaian konflik sekaligus mengembalikan pengungsi ke NeÂgeri asal.
Selain Pemprov Maluku, Sairdekut juga meminta perhatian Pemkab Maluku Tengah untuk bersama-sama pemprov menyelesaikan masalah pengungsi Kariu.
âPemda kabupaten dan Provinsi harus lebih serius menuntaskan persoalan pengungsi Kariuw yang ada di Negeri Aboru karena hampir satu tahun mereka hidup jauh dari kelayakan,â tegas Sairdekut
Sairdekut mengakui, beberapa waktu lalu tim gabungan Badan Pertanahan Nasional telah turun untuk melakukan pengukuran batas wilayah antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu, tetapi oleh masyarakat Kariu ditolak karena ada beberapa alasan.
Terhadap penolakan tersebut maka Pemerintah Daerah harus proaktif untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkeÂpenÂtingan, guna mempercepat peÂnyelesaian tapal batas kedua negeri.
âTahapan yang ada memang telah dilakukan tapi masih ada penolakan sedikit maka Pemda harus serius untuk diselesaikan secara tersisÂtematis, agar bisa segera terselesaiÂkan, kasihan masyarakatnya,â pinta Sairdekut.
Sairdekut berharap, semua tahaÂpan diselesaikan dalam waktu dekat agar sebelum perayaan hari natal dan tahun baru 2023 mendatang, masyarakat Kariu telah kembali ke daerah asal dan merayakan hari raya dengan damai. (S-20)