AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku resmi menÂcoret rencana Masohi sebagai calon ibu kota Provinsi Maluku.
Pasalnya, dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemerintah Provinsi tidak lagi memasukkan Masohi sebagai lokasi ibu kota provinsi.
Padahal dalam Perda RTRW sebelumnya secara tegas PeÂmerintah Provinsi Maluku meÂnetapkan Masohi sebagai lokasi ibu kota baru.
Sikap Pemerintah Provinsi Maluku yang tidak lagi mengÂakomodir Masohi sebagai lokasi pemindahan ibu kota disayangÂkan Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku.
Sekretaris Fraksi PDIP, Samson AtaÂpary kepada wartawan di Baileo RakÂyat Karang Panjang, Selasa (10/10) menÂjelaskan, saat ini DPRD Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku sedang membahas rancangan Perda tenÂtang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku tersebut akan berlaku untuk 20 Tahun kedepan.
Namun di Draf Ranperda RTRW, tidak secara tegas mencantumkan rencana Pemindahan Pusat PemerintaÂhan Provinsi Maluku ke Pulau Seram tepatnya di Kota Masohi Lokasi Negeri Makariki Maluku Tengah.
âDi draf Ranperda RTRW lokasi yang ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku di Negeri Makariki telah ditetapkan sebagai jalur hijau, itu berarti lokasi tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk membangun bangunann fisik atau fasilitas umum di tempat tersebut,â ungkap Samson.
Menurutnya, rencana PemindaÂhan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku di Masohi adalah Amanat Presiden Pertama RI Ir. Soekarno dan telah dipertegas oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dengan melakukan pencanangan Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Provinsi Maluku di Masohi Lokasi Negeri Makariki. Fraksi PDI Perjuangan kata Samson meminta Gubernur untuk memasukan Kembali Kota Masohi Lokasi Negeri Makariki di RTRW sebagai tempat PeÂrenÂcanaan Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Provinsi Maluku di Pulau Seram.
âFraksi PDIP juga meminta Gubernur berkoordinasi dengan Pj. Bupati Maluku Tengah agar Negeri Makariki dimasukan sebagai bagian dari Wilayah Administrasi Kota Masohi,â tegasnya.
Hal ini bertujuan agar dalam dokuÂmen resmi Ibu Kota Pemerintahan Provinsi Maluku di Pulau Seram adalah Kota Masohi berdasarkan Amanat Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, walaupun letak Perkantoran PemeÂrintahan di Negeri Makariki.(S-20)