SIWALIMA.id > Berita
Pemda Diminta Responsif Selesaikan Sengketa Batas Tanah
Daerah , Headline | Selasa, 22 April 2025 pukul 23:29 WIT

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Daerah baik kabupaten dan kota diminta untuk responsif dalam me­nyelesaikan persoalan se­ng­keta batas tanah.

Demikian dikatakan Gu­bernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada warta­wan di Kantor Gubernur, Senin (21/5) merespon po­lemik batas tanah antar desa di Maluku.

Gubernur mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Dirjen Bidang Se­ng­keta Batas Tanah Kemen­terian Dalam Negeri, saat melakukan retreat Mage­lang Februari lalu terkait dengan penyelesaian batas tanah di Maluku.

“Yang paling menjadi masalah bagi kami adalah kawan-kawan di daerah itu terlambat mensuplai data dan tidak pernah agresif, sebab sekali datang langsung tidak kembali juga,” ucap Gubernur.

Persoalan ini kata Gubernur harus menjadi catatan penting artinya jika ingin menyelesaikan sengketa batas-batas di Ditjen, maka harus responsif termasuk menyiapkan data secara lengkap.

Menurutnya, jika penyelesaian batas tanah tidak ingin dilakukan dengan mekanisme di Kemendagri maka dapat dilakukan melalui jalur hukum namun yang pasti masalah-masalah batas tanah seperti ini harus diselesaikan.

Gubernur menegaskan, dalam penyelesaian batas tanah antar desa, ada porsi dan kewenangan kabupaten/kota tetapi juga ada provinsi artinya tidak semuanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

“Saya mau bilang kalau itu porsi provinsi kami tidak akan membiarkan begitu saja,  asalkan itu dalam batas-batas kemenangan kami sebagai pimpinan di provinsi,” tandas Gubernur. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps