AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Daerah baik kabupaten dan kota diminta untuk responsif dalam meÂnyelesaikan persoalan seÂngÂketa batas tanah.
Demikian dikatakan GuÂbernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada wartaÂwan di Kantor Gubernur, Senin (21/5) merespon poÂlemik batas tanah antar desa di Maluku.
Gubernur mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Dirjen Bidang SeÂngÂketa Batas Tanah KemenÂterian Dalam Negeri, saat melakukan retreat MageÂlang Februari lalu terkait dengan penyelesaian batas tanah di Maluku.
âYang paling menjadi masalah bagi kami adalah kawan-kawan di daerah itu terlambat mensuplai data dan tidak pernah agresif, sebab sekali datang langsung tidak kembali juga,â ucap Gubernur.
Persoalan ini kata Gubernur harus menjadi catatan penting artinya jika ingin menyelesaikan sengketa batas-batas di Ditjen, maka harus responsif termasuk menyiapkan data secara lengkap.
Menurutnya, jika penyelesaian batas tanah tidak ingin dilakukan dengan mekanisme di Kemendagri maka dapat dilakukan melalui jalur hukum namun yang pasti masalah-masalah batas tanah seperti ini harus diselesaikan.
Gubernur menegaskan, dalam penyelesaian batas tanah antar desa, ada porsi dan kewenangan kabupaten/kota tetapi juga ada provinsi artinya tidak semuanya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
âSaya mau bilang kalau itu porsi provinsi kami tidak akan membiarkan begitu saja, asalkan itu dalam batas-batas kemenangan kami sebagai pimpinan di provinsi,â tandas Gubernur. (S-20)