AMBON, Siwalima.id - Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap pelabuhan rakyat.
Pengawasan ketat ini wajib dilakukan, sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya kecelakaan laut ditengah kondisi cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Samuel Huwae mengaku, salah satu pelabuhan dengan aktivitas cukup padat selama ini termasuk pada arus mudik Idul Fitri beberapa hari lalu terjadi di pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan rakyat.
“Kita harus akui, bahwa pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan rakyat itu juga aktivitasnya sangat padat dan ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya di kabupaten/kota agar ada pengawasan yang ketat disana,” pinta Huwae kepada wartawan di Ambon, Senin (23/3).
Huwae menjelaskan, letak kondisi geografis Provinsi Maluku yang adalah daerah kepulauan, tentu membawa konsekuensi akan tumbuh pelabuhan-pelabuhan rakyat yang bahkan disinyalir tidak resmi.
Menurutnya, pada pelabuhan resmi tentu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayaran cukup ketat, dengan adanya aparatur perhubungan sementara untuk pelabuhan rakyat tentu penerapan SOP akan menjadi masalah karena minim aparatur.
“Dengan pintu yang digunakan untuk menghubungkan daerah, tentu itu harus diawasi ketat oleh Dishub kabupaten/kota. Apalagi Basarnas Ambon sudah mewanti-wanti hal ini dengan kondisi cuaca yang tidak menentu sesuai informasi BMKG,” jelas Huwae.
Ia mengaku, beberapa kejadian kecelakaan laut yang menimpa speed boat beberapa waktu lalu, menjadi contoh besar belum maksimalnya pengawasan di pelabuhan rakyat khususnya disaat cuaca ekstrem.
Fatalnya lagi, kondisi masyarakat yang biasanya memaksakan kehendak untuk menyebrang dengan menggunakan speed boat dari pelabuhan rakyat ditengah kondisi cuaca yang mengancam, tentu memerlukan ketegasan dari aparatur perhubungan di kabupaten/kota.
“Apapun upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk Badan SAR untuk menghimbau masyarakat agar tidak nekat menyebrang antar pulau ditengah kondisi cuaca ekstrem, tapi kalau masyarakat tidak mendukung, maka sama saja akan jebol juga,” tegas Huwae.
Disamping itu, upaya publikasi terkait informasi peringatan cuaca dari BMKG harus dilakukan secara efektif dan maksimal, agar publik mengerti dan mengetahui kondisi cuaca yang turut berpengaruh pada setiap saat.
Untuk itu, diharapkan Dinas Perhubungan di setiap kabupaten/kota dapat memainkan peran secara maksimal guna mencegah pelayaran yang berpotensi melanggar aturan. (S-20)
