AMBON, Siwalimanews – LSM Nanaku dan LSM RUMMI Maluku sebagai pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan bendungan dan jaringan Irigasi Bubi di Kabupaten SBT meminta Ditreskrimsus PolÂda Maluku untuk konsisten mengusut kasus tersebut.
Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Gurium memÂberiÂkan apresiasi dan pengÂhargaan atas langkah konkrit Ditreskrimsus yang telah memeriksa kontraktor pelakÂsana proyek tersebut.
Pemeriksaan ini dinilai sebagai langkah awal dalam mengungkap aktor-aktor yang bertanggung jawab di balik mandeknya proyek bernilai Rp226,9 miliar ini.
âKan kontraktornya sudah diperiksa tuh, tinggal penyidik tanya saja siapa-siapa yang terlibat,â ujar Gurium, kuasa hukum kedua LSM dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (14/5).
Ia juga mempertanyakan soal pemeriksaan terhadap pihak BWS.
âYang kami laporkan kontraktor dan pihak BWS. Informasinya BWS itu sudah diperiksa duluan, kemuÂdian besoknya kontraktor. Jika deÂmikian, kami kira ini langkah yang baik, sehingga kami berharap Polda tetap konsisten dalam peÂnanganan kasus dan juga lebih transparan soal perkembaÂnganÂnya,â katanya.
Gurium mengungkapkan, dari hasil pemantauan mereka ada indikasi kuat bahwa proyek tersebut hanya dikendalikan oleh satu pemain utama. Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyidik agar tetap konsisten dan serius meneÂlusuri keterlibatan pihak-pihak lain.
âSaya melihat ada pemain tungÂgal di sini. Olehnya itu, saya menÂdorong penyidik agar tetap konÂsisten sampai menemukan aktor dibalik mangkraknya proyek ini,â tegasnya.
Proyek irigasi Bubi dilaporkan mengalami stagnasi meski anggaÂran telah digelontorkan sejak beberapa tahun terakhir. Laporan dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut telah dilayangkan ke Polda Maluku pada Maret lalu oleh kedua LSM.
Ditreskrimsus Polda Maluku hingga kini masih terus mendaÂlami kasus tersebut dengan memeÂriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek
KontraktorDiperiksa
Diberitakan sebelumnya, DitresÂkrimsus Polda Maluku mulai meÂngusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan bendungan dan jaringan Irigasi Bubi di KabuÂpaten Seram Bagian Timur (SBT).
Proses penyelidikan dilakukan dengan memeriksa kontraktor pelaksana proyek bernilai Rp229,6 miliar. Proyek ini diketahui dikerjaÂkan oleh perusahaan gabungan PT. Gunakarya Basuki KSO.
Identitas direktur perusahaan tersebut belum diungkap secara resmi. Namun Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku telah memastikan bahwa pemerikÂsaan terhadap pihak kontraktor sudah dilakukan.
âUntuk Irigasi Bubi, kita sudah klarifikasi ke pihak swastanya,â ujar Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminulla, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa kepada Siwalima, Selasa (6/5).
Haurissa membenarkan bahwa pihak yang diperiksa adalah konÂtraktor pelaksana proyek milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku itu.
âIya benar, pemeriksaan dilakuÂkan hari ini (kemarin-red),â tamÂbahnya.
Proyek Irigasi Bubi berlokasi di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten SBT didanai dari anggaran Tahun 2017â2020.
Dipolisikan
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek Irigasi Bubi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang pekerÂjaanÂnya mangkrak, resmi dilaporÂkan ke Polda Maluku, Senin (17/3).
Laporan dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh dua lembaga swadaya masyarakat yaitu
Usman Bugis, Ketua Lembaga Nanaku Maluku dan Fadel Rumakat, Ketua LSM Rumah Muda Anti Korupsi, yang didampingi pengacara Muhamad Gurium.
Mereka melaporkan proyek senilai Rp226,9 miliar yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, dengan terlapor PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor dan Kepala BWS Maluku.
Menurut laporan mereka, proyek pembangunan bendungan dan irigasi Bubi ini merupakan bagian dari proyek nasional yang dicaÂnangÂkan oleh Kementerian PekerÂjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui BWS Maluku.
Menurut kedua LSM itu, proyek Bubi dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp226.904.174.000.
Namun, berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh pelapor, proyek tersebut ditemukan dalam kondisi mangkrak, terbeÂngkalai, dan tidak dapat dimanÂfaatkan oleh masyarakat.
âSejak 2017 hingga 2020, anggaran proyek ini telah dicairkan 100 persen. Namun, dari hasil investigasi di lapangan, proyek ini tidak selesai sebagaimana yang diharapkan. bendungan dan irigasi tidak terurus secara efektif, bahkan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,â ungkap Usman BuÂgis kepada wartawan di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku.
Usman menambahkan bahwa dari hasil pengkajian hukum yang mereka lakukan, terdapat dugaan bahwa pihak kontraktor dan BWS Maluku telah melakukan perÂmufakatan jahat untuk memÂperkaya diri sendiri dengan mengorbankan proyek yang seÂharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
âPerbuatan mereka ini diduga melanggar berbagai aturan hukum, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberanÂtasan Tindak Pidana Korupsi, serta beberapa regulasi terkait pengeÂlolaan sumber daya air dan irigasi,â tegasnya.
Selain itu, proyek ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Irigasi.
Atas dasar temuan ini, Usman Bugis dan Fadel Rumakat menÂdesak Ditreskrimsus Polda Maluku untuk segera: memanggil dan meÂmeÂriksa Kepala BWS Maluku, DiÂrektur PT Gunakarya Basuki KSO sebagai kontraktor pelaksana, serta memeriksa semua pihak yang terliÂbat dalam proyek ini dan meminta Badan Pemeriksa KeÂuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Maluku untuk mengÂhitung potensi kerugian negara akibat proyek ini. (S-25)