AMBON, Siwalimanews – Kepala Ombudsman PerÂwakilan Maluku, Hasan Slamat mengungkapkan, jika Pemprov Maluku maupun kabupaten/kota cuek memperbaiki pelaÂyanan publik pada sejumlah Organisasi Perangkar Daerah (OPD) maka hal itu akan berÂpengaruh terhadap alokasi Dana Intensif Daerah (DID).
Karena itu, Slamat mengÂingatkan pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Maluku untuk segera meninÂdaklanjuti rekomendasi terkait perbaikan pelayanan publik.
Slamat menegaskan, besar Dana Insentif Daerah yang diberikan Pemerintah Pusat saÂngatlah dipengaruhi oleh kinerja pelayanan publik.
âSalah satu indikator penentuan besaran Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat yakni seberapa besar peningkatan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat,â ujar Slamat saat diwawancarai wartawan di Ambon, Sabtu (24/2).
Menurutnya, jika pemda tidak memÂperhatikan rekomendasi perbaiÂkan peÂlayanan publik maka sudah pasti, akan menjadi pertimbangan bagi Bappenas dalam menentukan besar DID.
Menurutnya, jika pemerintah daeÂrah ingin meningkatkan Dana InÂsentif Daerah untuk mempercepat pembangunan maka rekomendasi ombudsman harus diperhatikan.
âKita berharap bahwa ada perÂbaikan perbaikan ke depan sehingga tidak berpengaruh kepada peningÂkatan DID yang diterima Pemda,â tegasnya.
Empat OPD Pemprov Rendah
Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada empat OPD di lingkungan Pemprov Maluku sangat rendah. Empat OPD tersebut masing-maÂsing Dinas Sosial, Dinas PendiÂdikan dan Kebudayaan, Dinas PelaÂyanan TerÂpadu Satu Pintu dan RSUD HauÂlussy.
Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamat kepada wartawan di kantornya, Senin (19/2) menjelaskan, Ombudsman telah melakukan survei terhadap tingkat KeÂpatuhan Penyelenggaraan PelaÂyaÂnan Publik baik terhadap PemeÂrintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
âHasil penilaian kepatuhan peÂnyeÂlenggaraan pelayanan publik di 2024 pemerintah provinsi, terdapat 4 OPD dengan nilai 54, 3 dari 61 atau masuk kategori C dengan opininya kualitas sedang,â ujar Slamet.
Penilaian kata Slamet dilakukan terhadap empat dimensi. Pertama, dimensi input, dimana Ombudsman menemukan secara keseluruhan kompetensi pelaksanaan dari para SDM yang ada di OPD itu masih sangat rendah.
Rendahnya kompetensi SDM kata Slamet terkait pelayanan publik dan mengetahui tentang tugas-tugas pemerintahan yang sangat rendah
Kedua, dimensi proses dimana hampir seluruh OPD telah tersedia website masing-masing, namun kurang dimaksimalkan dengan mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan publik.
Ketiga, dimensi pengaduan terkait dengan mesin pengaduan dimana instansi penyelenggara belum seÂcara maksimal melaksanakan kewaÂjibannya dalam hal pengelolaan pengaduan. âJadi pengelolaan peÂngaÂduan hampir seluruh OPD itu kurang maksimal, padahal itu orang-orang yang bertugas untuk melayani pengaduan itu harus memahami,â pungkasnya.
Slamet pun berharap masing-masing OPD dapat memperbaiki kuaÂlitas pelayanan publik kepada masÂyarakat agar kedepannya ada perÂbaiÂkan dalam layanan publik. (S-20)