AMBON, Siwalimanews – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa NasioÂnal Indonesia (GMNI) Ambon menuduh SekÂreÂtaris Daerah ProvinÂsi Maluku, Sadli Ie mangkir dua kali dari panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku.
Pemanggilan terhadap orang nomor tiga di Pemprov Maluku itu terkait kasus dugaan korupsi koÂrupsi dana tanggap darurat Covid-19 pada tahun anggaran 2020 dan 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, serta dugaan koÂrupsi anggaran kegiatan reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku TeÂngah pada tahun anggaran 2022.
Demikian diungkapkan, Ketua DPC GMNI Ambon, M. Nasir Mahu dalam rilisnya kepada Siwalima, Selasa (10/6).
Mahu bilang, ketidakhadiran Sekda Maluku dalam pemanggilan tersebut dinilai tidak kooperatif dalam proses penyelidikan dua kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
Dua kasus yang menyeret nama Sadli Ie lanjut dia, berkaitan dengan dugaan korupsi dana tanggap daÂrurat Covid-19 pada tahun angÂgaran 2020 dan 2021 di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, serta dugaan korupsi anggaran kegiatan reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun angÂgaran 2022.
Mahu menilai sikap Sadli Ie menÂcerminkan ketidakpatuhan terhaÂdap proses hukum yang sedang berjalan.
âTidak mungkin dinas luar daerah setiap hari. Setidaknya ketika sudah kembali ke Ambon, beliau bisa menyempatkan diri datang memenuhi panggilan jaksa. Jika tidak, penyelidikan akan jalan di tempat,â ujar Mahu.
Ia juga meminta Kejati Maluku agar bersikap tegas dan tidak memberi kesan bahwa Sadli Ie mendapat perlakuan istimewa di mata hukum.
âJaksa jangan acuh. Kalau perlu, surat panggilan diberikan langsung kepada yang bersangkutan di pagi hari. Harus ada ketegasan agar dia bersikap kooperatif,â tegasnya.
âMahu menekankan bahwa keteÂraÂngan Sadli Ie sangat dibutuhkan guna mengungkap dugaan tindak pidana dalam dua kasus tersebut.
Masyarakat butuh kejelasan. Apakah ada unsur korupsi, dan siapa yang bertanggung jawab. Ini penting demi tegaknya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,â katanya.
Sudah Dihentikan
Sementara itu, Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Ardy ketika dikonfirmasi terkait peÂmanggilan Sadli Ie mengungkapÂkan bahwa, kasus tersebut sudah dihentikan penyelidikannya.
âUntuk kasus Reboisasi ini telah dihentikan penyelidikan bulan Agustus tahun 2024,â ujarnya.
Ardy mengakui, jaksa pernah memang Sekda untuk dimintai keÂterangan namun yang bersangÂkutan tidak hadir dan ada surat resmi sementara melaksanakan dinas di luar daerah.
âMemang kita pernah panggil betul 2 kali di kasus berbeda yaitu kasus Reboisasi dan Covid, tapi tidak hadir dan ada bukti surat resmi,â ujar Ardy kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Selasa (10/6).
Sementara untuk kasus Covid, lanjut Ardy masih sementara dalam proses penyelidikan.âUntuk kasus Covid masih penyelidikan,â katanya.
Disinggung apakah akan dipanggil Sekda diperiksa terkait kasus Covid, Ardy meminta untuk menanyakan ke tim penyelidik.âBeta masih cuti, tanyakan ke tim,â ujarÂnya singkat.
Ditanya lagi apakah akan dibuka kasus Reboisasi Kabupaten MalÂteng, Ardy tidak berkomentar.
Tak Respon
Sementara itu, Sekda Maluku, Sadli Ie tidak berhasil ditemui Siwalima, sejak pagi hingga sore mantan penjabat Gubernur Maluku itu tidak keluar dari ruangannya Siwalima mencoba konfirmasi melalui sambungan seluler dan pesan singat Whatsapp namun tidak direspon.
Tak Temukan Bukti
Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan sejak 2023 lalu, akhirnya Kejaksaan Tinggi Maluku menghentikan kasus dugaan korupsi proyek Reboisasi Maluku Tengah milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Kejati klaim penghentian kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tanaman hutan rakyat di Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 2,5 miliar, yang dialokasikan dari dana alokasi khusus tahun 2022 tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. (S-29)