SIWALIMA.id > Berita
OJK Belum Terima Usulan Calon Direksi, Akademisi Desak KNR Gerak Cepat
Daerah , Headline | Jumat, 11 April 2025 pukul 21:09 WIT

AMBON, Siwalimanews – Kepala OJK Maluku, Andi Muham­mad Yusuf, memastikan pihaknya belum menerima usulan calon pengurus baru Bank Maluku-Malut dari Komite Nominasi dan Remu­nerasi (KNR).

Dikatakan OJK tidak menetapkan batas waktu pengajuan calon direksi dan komisaris bank pasca RUPS Luas Biasa yang di­laksanakan di Hotel Bela, Kota Ternate, Jumat (21/3) lalu.

“Kewenangan pengajuan berada pada bank dan proses internal yang harus dilalui sesuai ketentuan memerlukan waktu dan ketelitian,” ujar Yusuf kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Kamis (10/4).

Menurutnya, bank perlu melaku­kan penilaian internal awal terhadap calon, mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap sesuai ketentuan OJK terkait fit and proper test, termasuk identitas, riwayat hidup, surat pernyataan, rekomendasi KNR dan dokumen pendukung lainnya, termasuk bukti pemenuhan sertifikat kompetensi manajemen risiko sesuai ketentuan.

Selain itu bank juga memastikan apakah calon telah memenuhi kri­teria integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

“Setelah bank menilai seluruh persiapan internal dan dokumen lengkap, barulah pengajuan resmi disampaikan kepada OJK untuk diproses lebih lanjut sesuai keten­tuan yang berlaku dengan memas­tikan terpenuhinya standar tata kelola dan kehati-hatian di sektor perbankan, jadi kami hanya menu­nggu,” jelasnya.

KNR Belum Usul

Terpisah KNR Bank Maluku-Malut mengaku sampai dengan saat ini belum mengusulkan calon direksi dan komisaris kepada OJK.

Hal ini dibenarkan Ketua KNR Najib Bachmid kepada Siwalima di ruang kerjanya, Kamis (10/4).

Najib mengatakan RUPS Luar Biasa di Ternate 21 Maret telah menetapkan empat 4 calon pengurus bank Maluku masing-masing 2 direktur dan 2 komisaris.

Namun, keputusan RUPS itu tidak langsung diajukan ke OJK sebab harus diproses melalui KNR dengan mempersiapkan dokumen yang sudah diatur dalam peraturan OJK.

“Memang para calon pengurus yang baru ini belum diusulkan ke OJK untuk mendapatkan persetu­juan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan,” ungkap Najib.

Dia berdalih para calon pengurus baru belum diusulkan karena me­lengkapi semua persyaratan admi­nistrasi yang disyaratkan dalam Peraturan OJK.

Dijelaskan, berdasarkan peraturan OJK para pengurus baru harus melengkapi persyaratan seperti KTP, riwayat hidup, rekam jejak, surat pernyataan, spesimen tanda tangan, ijazah terakhir dan juga sertifikat manajemen resiko.

“Memang ada yang sudah me­nye­rahkan dokumen tetapi belum sesuai dengan yang disyaratkan dalam POJK sehingga harus dileng­kapi,” jelas Najib.

Terkait dengan sertifikat mana­jemen resiko untuk calon komisaris harus jenjang 6 sedangkan calon direktur jenjang 7.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut KNR telah berkoordinasi dengan penyedia di Jakarta untuk mempercepat pembekalan maupun ujian yang nantinya diikuti oleh empat calon pejabat baru tersebut.

“Kita sudah mempersiapkan se­gala sesuatu untuk proses ujian sertifikasi manajemen resiko supaya proses ini lebih cepat sehingga sya­rat ini dapat dipenuhi oleh keempat calon pengurus baru,” kata dia.

Najib mengaku pengalaman pengusulan calon pengurus baru ke OJK dilakukan maksimal 3 bulan, namun jika prosesnya berjalan cepat dengan pemenuhan berkas persya­ratan maka pasti lebih cepat dila­kukan uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.

Disinggung terkait dengan mana­jemen bank yang belum menyurati resmi para calon pengurus baru, Najib tidak membantahnya hal tersebut.

Najib pun mengaku belum disu­ratinya para calon pengurus baru dikarenakan pihaknya baru men­dapatkan akta notaris terkait peng­urus Bank Maluku-Malut pada, Rabu (9/4) kemarin.

“Akta notaris itu baru kemarin sore kita terima dari Notaris pak Roy, makanya hari ini atau besok kita sudah surati resmi para calon pe­ngurus baru. Tapi komunikasi lewat telepon sudah kita lakukan dua hari setelah RUPS agar mereka menyiap­kan bekas yang dimintakan,” ucap Najib.

Menurutnya setelah berkas dise­rahkan, KRN juga akan melakukan pengecekan rekam jejak kepada institusi dimana masing-masing pengurus baru bekerja sebelum termasuk ke lembaga pemerintahan sesuai dengan peraturan OJK.

Najib menegaskan KRN tidak pernah menghambat proses peng­usulan calon pejabat baru ke OJK tetapi sebaliknya KRN justru ber­upa­ya untuk mempercepat proses­nya.

Bahkan seandainya tidak ada persyaratan artinya aturan OJK memperbolehkan calon pejabat baru langsung bekerja maka hal itu lebih bagus.

“Kenapa, karena kelengkapan pengurus itu bagian dari tingkat penilaian kesehatan bank apalagi saat ini komisaris kita tinggal 2 pa­dahal dalam OJK minimal 3 direktur dan hanya dua direktur, tentu ini berdampak pada kesehatan bank. Tapi sayangnya kita harus melewati proses di OJK juga,” tegasnya.

Najib memastikan pihaknya me­nargetkan proses pengusulan calon pejabat baru ke OJK akan dilakukan di bulan Mei sementara di bulan April ini para calon pengurus baru diusahakan dapat melengkapi per­syaratan yang diminta dalam peraturan OJK.

Sementara itu,  motaris  Roy Le­nggono ketika dikonfirmasi Siwa­lima mengakui bahwa kta notaris calon direksi dan komisatis Bank Maluku Malut baru diserahkan pada Rabu.9 April 2025 ke Bank Maluku.

“Saya serahkan pada tanggal 9 April 2025 ke Bank Maluku,” ujarnya melalui pesan Whatsappnya, Kamis (10/4)

Kata Roy, RUPS digelar tanggal 21 Maret 2025, namun dikarenakan menunggu beberapa dokumen administrasi untuk dilengkapi dan bertepatan dengan libur Idul Fitri dan cuti bersama, maka aktanya kdiserahkan ke Bank pada tanggal 9 April,

“ Bila kita hitung sejak ditutup Rapat tanggal 21 Maret, maka hari kerja tgl 25, 26 dan 27 Maret dilanjut tgl 8 April

Dengan demikian 4 hari kerja untuk keperluan kelengkapan administrasi,” ujarnya singkat.

Bergerak Cepat

Akademisi Ekonomi UKIM Elia Radianto meminta KNR untuk bekerja lebih cepat untuk menun­taskan proses tersebut.

Dikatakan proses di sebuah lembaga perbankan biasa dilakukan secara hati-hati sesuai dengan atu­ran yang berlaku.

Namun jika proses pengusulan calon pejabat baru belum dilakukan padahal RUPS Luar Biasa sudah dilakukan sejak beberapa Minggu lalu maka ada tarik ulur yang terjadi.

“Kalau hampir satu bulan belum diusulkan maka ini namanya tin­dakan berlarut-larut dan tidak baik baik lembaga perbankan,” ujar Elia.

Menurutnya, Komite Remunerasi dan Nominasi harus berkerja keras dan cepat sehingga proses pengi­sian jabatan direksi dan komisaris yang baru dapat segera tuntas.

Pasalnya jika belum tuntas dan berlarut-larut maka pasti akan mempengaruhi kinerja Bank dite­ngah pelemahan ekonomi dunia.

“Kita berharap proses ini segera selesai agar tidak menganggu ki­nerja bank Maluku-Malut kedepan,” harap Elia.

Segera Tuntaskan

Senada dengan Elia, Akademisi Ekonomi Unpatti Erly Leiwakabessy juga meminta KNR dapat menun­taskan pengusulan calon pengurus baru ke OJK.

Leiwakabessy menjelaskan proses pengusulan calon pengurus baru sebuah lembaga perbankan tidak mudah sebab harus disesuaikan dengan aturan dari OJK.

“KNR harus terus berkoordinasi dengan para calon pengurus yang baru agar seluruh dokumen dapat dipenuhi sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar,” jelas Leiwa­kabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (10/4).

Leiwakabessy juga berharap keempat calon pengurus baru juga dapat berkoordinasi dengan KRN untuk mempercepat proses peme­nuhan syarat sesuai aturan OJK.

Tak Patuh

Diberitakan sebelumnya, mana­jemen Bank Maluku-Malut dinilai tidak mengindahkan keputusan RUPS LB, tentang penetapan direksi dan komisaris.

Hal itu dibuktikan dengan belum diprosesnya keputusan RUPS LB soal penetapan direksi dan komisaris baru.

Pasalnya sejak pemegang saham pengendali menetapkan empat pe­jabat baru dalam RUPS LB di Ternate Jumat (21/3) lalu, manajemen Bank Maluku-Malut belum juga menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk dilakukan uji ke­layakan dan kepatutan.

Padahal setelah manajemen mene­rima akta notaris terkait pengurus Bank Maluku-Malut yang diusulkan, mestinya empat nama baik dreksi maupun komisaris, sudah harus dikirimkan kepada OJK.

Berdasarkan akte notaris hasil RUPS LB, terdapat dua komisaris Bank Maluku-Malut yang baru masing-masing, calon komisaris independen akan diisi Ichwan yang sebelumnya pernah berkarir di Bank Negara Indonesia dan Maichel Papilaya sebagai calon komisaris.

Sementara untuk jajaran direksi, terdapat nama Ingrid Maureen Sahusilawane sebagai calon direktur umum dan Ferdinand Alexander Hitipeuw sebagai calon direktur pemasaran menggantikan Jetty Likur yang dicopot.

Sayangnya hingga saat ini Ma­najemen Bank Maluku-Malut belum juga menyampaikan dokumen dari empat calon pejabat kepada OJK.

Dari berbagai sumber diketahui manajemen Bank Maluku-Malut tidak pernah menyurati para pen­jabat bank yang baru, untuk me­nyerahkan berkas persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART Bank Maluku-Malut.

Salah satu calon pejabat Bank Maluku-Malut yang baru kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (9/4) mengaku sampai saat ini belum menerima surat resmi dari manajemen terkait permintaan memasukkan berkas.

“Surat resmi untuk memasukkan berkas persyaratan tidak pernah saya terima sampai sore ini. Kan sesuai aturan, mestinya KNR me­nyurati resmi ke saya,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dipublis.

KNR adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait de­ngan kebijakan Nominasi dan kebijakan remunerasi.

Menurut POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, khususnya Pasal 33:

Berikut ini adalah ketentuan resmi tentang anggota KNR menurut POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pada Pasal 33 disebutkan,

(1): Komite Nominasi dan Remu­nerasi paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota.

(2): Anggota KNR terdiri dari: Seorang Komisaris Independen, Wajib sebagai anggota, dan biasa­nya ditetapkan sebagai ketua komi­te, pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang remunerasi dan/atau nominasi

Pihak independen adalah individu dari luar bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengu­ru­san, kepemilikan saham, atau hu­bungan keluarga dengan direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali.

Anggota dewan komisaris lainnya bisa ditunjuk sebagai anggota, selain Komisaris Independen.

Sedangkan anggota KNR adalah Kepala Divisi Sumber Daya Ma­nusia.

Kepala Divisi SDM Bank Maluku-Malut, yang juga anggota KNR, Rida Hasanusi juga menolak berkomentar terkait dengan proses pengusulan calon pejabat Bank Maluku-Malut ke OJK.

“Kalau soal ini tanyakan ke direksi dan komisaris karena itu kewe­na­ngan mereka,” tulis Hasanusi dalam pesan singkat kepada Siwalima, Rabu (9/4).

Sementara itu, Direktur Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar yang dikonfirmasi terkait dengan proses pengusulan calon pejabat Bank Maluku-Malut yang baru, enggan berkomentar.

Imbar pun mengarahkan agar me­ngkonfirmasi langsung ke dewan komisaris yang memiliki kewena­ngan untuk mengusulkan ke OJK.

“Soal itu lebih baik tanyakan ke Dewan Komisaris, tapi yang saya tahu sudah berproses,” singkatnya kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Rabu (9/4) lalu. (S-20)


Tags :

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps