AMBON, Siwalimanews – Alasan Kejaksaan TiÂnggi Maluku yang maÂsih membutuhkan data proyek air bersih SMI Haruku dinilai terlalu dibuat-buat dan tak masuk akal.
Pasalnya, Kejaksaan TiÂngÂgi Maluku memiliki keweÂnangan sesuai aturan perunÂdang-undangan yang berlaku untuk meÂnggali data dan bukti, apalagi proyek air berÂsih senilai Rp12,4 miliar tersebut mengkrak.
Karena itu, tim peÂnyeÂlidik Kejaksaan Tinggi Maluku harus transparan dan jangan mengada-ada.
Demikian diungkapkan praÂkÂtisi hukum, Fileo PisÂtos Noija saat diwaÂwanÂcarai SiÂwalima melalui telepon seluÂlernya, Selasa (25/4).
Noija manyayangkan kiÂnerja KeÂjaksaan Tinggi Maluku yang hingga kini belum juga menuntaskan kasus dugaan penyalahgunan angÂgaran daerah dalam proyek pembangunan air bersih di Pulau Haruku.
Menurutnya, alasan yang diungÂkapkan Kejaksaan Tinggi Maluku yakni masih membutuhkan data yang berkaitan langsung dengan pembangunan proyek air bersih di pulau terlalu dibuat-buat.
Dijelaskan, kasus dugaan koÂrupsi dalam pembangunan proÂyek air bersih di Pulau Haruku bukan proyek baru melainkan proyek yang sudah terjadi di tahun 2020 dan terbukti proyek miliaran rupiah tersebut mangkrak dikerjakan.
âKalau dari sampai sekarang KeÂjaksaan Tinggi belum mendaÂpatkan bukti yang kuat dan masih memÂbutuhkan data lagi maka tidak masuk akal,â kesal Noija kepada SiÂwaÂlima melalui telepon selulerÂnya, Sabtu (22/4).
Noija pun mempertanyakan kerja pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku yang sampai hari ini belum juga mendapatkan alat bukti guna ditingkatkan menjadi penyiÂdikan.
âItu berarti dong kerja apa, kasus korupsi ini kan gampang tidak seÂperti kasus lain yang membuÂtuhÂkan kerja keras untuk mendaÂpatÂkan bukti. Cukup adanya kejaÂnggalan dalam administrasi saja,â ujar Noija.
Menurutnya, jika ada bukti yang belum diperoleh maka Kejaksaan Tinggi Maluku wajib menyampaiÂkan kepada publik terkait bukti yang belum diperoleh, agar masyarakat mengetahui.
âAlat bukti apa yang belum dapat harus diumumkan kepada masyaÂraÂkat. Kasus korupsi mau cari bukti cukup memeriksa pemerintah saja dan mestinya tidak harus sampai berlarut-larut seperti ini,â teÂgasnya.
Diminta Serius
Terpisah, praktisi hukum Paris Laturake meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk lebih serius lagi dalam upaya menuntaskan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan air bersih di Pulau Haruku.
Dikatakan, Kejaksaan Tinggi MaÂluku harus tranparan kepada masÂyarakat terkait data apa yang diÂbutuhkan untuk melengkapi syarat peningkatan kasus ke penyelidikan maupun penyidikan.
âData apa yang diperlukan mestiÂnya disampaikan sebab dalam unÂdang-undang masyarakat juga dapat dilibatkan untuk mengungÂkapkan kasus korupsi,â tegasnya.
Masyarakat kata Laturake terus mengharapakan adanya keseriuÂsan dari Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menuntaskan kasus ini agar tidak berlarut-larut dan menimÂbulkan keÂtidakpercayaan dari publik terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku.
Masih Butuh Data
Diturunkannya ahli untuk meninÂjau mangkraknya proyek air bersih di pulau Haruku belum memungÂkinkan untuk meningkatkan status kasus ke tahap penyelidikan.
Penyidik Kejaksaan Tinggi MaÂluku mengaku masih membutuhÂkan banyak data dan fakta yang meÂngarah ke tindak pidana.
âMasih jauh, penyidik masih butuh banyak data dan pembuktian yang mengarah ke ada tidaknya tindak pidana dalam proyek terseÂbut,â jelas Kasi Penkum dan HuÂmas Kejaksaan Tinggi Maluku, Wahyudi Kareba kepada wartawan diruang kerjanya Senin (10/4).
Kendati demikian, Wahyudi meÂngaku penyidik masih terus bekerja melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.
âSampai saat ini proses pulÂbaket dan puldata masih dilakuÂkan,â ungkapnya.
Informasi yang diperoleh SiwaÂlima, sebanyak 8 pejabat Dinas PUÂPR yang telah dimintai keteraÂngan oleh kejaksaan terkait proyek air bersih Haruku. Baik itu Pejabat PemÂbuat Komitmen (PPK), PejaÂbat Pembuat Teknis Kegiatan (PPÂTK) bendahara pengeluaran, benÂdahara hingga pembantu PPTK.
Kata sumber tersebut, selanjutÂnya penyelidik Kejaksaan Tinggi akan mempelajari dan mendalami hasil pemeriksaan tersebut ditamÂbah dengan hasil on the spot yang diÂperiksa oleh ahli untuk diseÂlanjutnya akan mengambil keputuÂsan apakah kasus tersebut akan ditingkatkan ataukah tidak.
Namun sumber ini berharap, kasus ini bisa dituntaskan mengÂingat nilai anggaran yang gelontorÂkan untuk proyek air bersih Haruku ini sangat fantastis mencapai 12,4 miliar yang jika dihitungan secara detail maka akan memperoleh keÂrugian negara yang sangat besar.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba yang dikonfirmasi Siwalima meÂnyangkut pemeriksaan Andrianita melalui pesan whatsapp mengÂungÂkapkan, kasus tersebut masih didalami oleh tim jaksa.
âKasusnya masih didalami oleh tim,â ujarnya singkat.
Wahyudi belum mau berkoÂmentar lebih jauh terkait dengan pemerikÂsaan tersebut ataupun soal kasus proyek air bersih Haruku ini, karena masih dalam pengÂumpulan data dan keterangan.
Ahli Turun Periksa
Diberitakan sebelumnya, tim Kejati Maluku, bersama Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM, turun langsung memeriksa proyek air bersih tersebut di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Informasi yang berhasil diperÂoleh Siwalima, tim penyelidik Kejati Maluku bersama dengan Dinas PUPR dan ahli dari Fakultas Teknik UKIM turun langsung memeriksa proyek air bersih tersebut pada lima lokasi.
âJadi tim jaksa bersama dengan Dinas PUPR ada 2 orang dan ahli dari akademisi Fakultas Teknik UKIM turun pekan lalu di Haruku periksa proyek air bersih pada 7 titik di pulau Haruku itu,â ujar sumber yang meminta namanya tak dikoranÂkan kepada Siwalima, Sabtu (25/3).
Kata sumber, tim jaksa, ahli dan Dinas PUPR turun pada Jumat lalu tim telah melakukan pemeriksaan pada lima lokasi yaitu, Kailolo, Peluaw, Naama, Naira dan Wassu.
âDari lima lokasi ini tidak tahu ini ahli menghitung kontrak. Dan inÂformasinya itu menghitung semua. Itu bagus berarti kerugian negaraÂnya besar. kalau kontrak itu ada tujuh lokasi, dua lokasi yaitu RohoÂmoni dan Kebauw. Di Rohomoni juga awalnya mesin bautnya sudah di lokasi tetapi tiba-tiba tidak ada,â tuturnya.
Akui Kumpul Data
Akhirnya Kejaksaan Tinggi MaluÂku bicara terbuka soal progres pengusutan kasus penyalahguÂnaan anggaran proyek air bersih di Pulau Haruku.
Wahyudi Kareba mengakui, tim Kejati yang menijau langsung proyek tersebut ke Pulau Haruku, dipimpin oleh jaksa pidana khusus, Ajid Latuconsina.
Mereka ke sana, kata Kareba, unÂtuk mengumpulkan bukti pelangÂgaÂran hukum dalam proyek air bersih yang dilaporkan masyarakat di Haruku.
âBenar tim sudah turun guna meÂlakukan on the spot ke Haruku, menindaklanjuti laporan masyaraÂkat. Jadi tim yang turun ini melaÂkukan pul data pul baket untuk selanjutnya mengetahui apa ada pelanggaran hukum, sekaligus menentukan status kasus,â ungkap Kareba kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (27/3).
Proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman PT SMI sebesar 12,4 miliar ini hingga saat ini tak dapat dinikmati masyarakat.
On the spot ke Haruku itu, lanjut Kareba, untuk melakukan pengÂumÂÂpulan data atau keteraÂngan. âJadi ini masih pengumÂpulan data atau keterangan, atau pul data dan pul baker,â ujarnya sembari belum mau berkomentar lebih jauh terkait kasus air bersih Haruku ini. (S-20)