AMBON, Siwalimanews – Â Wakil Ketua Komisi II DPRD MaÂluku, Suanthie John Laipeny meÂnyalahkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai penyebab terjadinya keÂlangkaan minyak tanah (mitan).
Pasalnya, beberapa hari belakaÂngan ini masyarakat kesulitan memÂperoleh miÂtan, bahkan untuk memÂperolehnya, masyarakat harus rela antrian.
Kepada wartawan di BaiÂleo Rakyat Karang Panjang, Rabu (11/12) Laipeny meÂnyayangkan kelangkaan mitan yang harus dialami masyaÂrakat Maluku.
Laipeny menjelaskan, Komisi II sejak awal telah mengingatkan peÂmerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terkait potensi kelangkaan minyak tanah yang akan terjadi di akhir tahun 2024.
Namun sayangnya, peringatan DPRD itu tidak digubris oleh pemÂda akibatnya kelangkaan itu terÂjadilah dan dirasakan masyarakat.
âBukan berarti kita mau menyaÂlahkan siapa-siapa, cuma selama ini memang tidak dilakukan kajian berapa besar kebutuhan minyak tanah untuk satu tahun. Artinya kuota kita sebagian besar itu adalah asumsi,â ujar Laipeny.
Pemda kata Laipeny, tidak bisa juga menyalahkan pihak pertamina sebab Pertamina hanya melaÂkukan penyaluran minyak tanah sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan setiap tahun, maka Pemprov dan kabupaten/kota harus berbenah diri.
âKita harus bicara jujur berapa banyak kebutuhan minyak tanah yang harus disediakan pertamina, misalnya berapa yang dipakai untuk perhubungan laut, untuk nelayan lalu berapa yang dipakai oleh masyarakat sebagai konÂsumsi rumah tangga. Ini yang selama ini tidak ada,â kesalnya.
DPRD setiap awal tahun dalam rapat dengan mitra, lanjut dia, terus mengingatkan agar pemerintah daerah masing-masing menghiÂtung data rill kebutuhan masyaÂrakat, tapi sampai akhir tahun data tersebut tidak sampai ke meja komisi II.
âKami di DPRD sangat menyaÂyangkan sebab belum ada data rill yang masuk dari 11 kabupaten/kota terkait pemakai minyak tanah, berapa banyak kalau minyak tanah ini hilang tiba-tiba dan kita operasi pasar pun tidak akan menjawab ini, sebab Pertamina tidak meÂnyiapkan sesuatu diluar usulan,â tegasnya.
Laipeny menambahkan, dengan kewenangan yang ada, pemda harus mampu menyelesaikan masalah mitan ini dengan pihak Pertamina.
Stok Mitan
Sementara itu, Kepala Dinas PeÂrindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Josias Loppies meÂmastiÂkan kepada seluruh masyarakat bahwa mitan tidak Langka. Stok yang dimiliki mampu mengakomodir seluruh kebutuhan warga kota.
âMasyarakat jangan panik, teman-teman dari dinas ini turun langsung cek di delapan agen termasuk pangkalan minyak, stok masih bagus,â ujar Loppies dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Rabu (11/12).
Menurutnya, terjadi kelangkaan di lingkungan masyarakat atau tidak tersedianya minyak tanah di pangkalan, lantaran keterlambatan setor sehingga hal itu berdampak pada dropping yang tidak tepat waktu.
âJadi stok minyak tanah itu masih ada, dari Pertamina jamin sampai Natal tetap terjaga, âterangnya.
Kadis mengakui bahwa DispeÂrindag telah menyurati Pertamina guna menambah stok agar tidak terjadi kelangkaan mitan menjeÂlang natal dan Tahun baru.
Selain itu,dia memastikan tidak akan ada penimbunan di pangÂkalan, karena sanksi yang akan diterima pangkalan cukup berat yakni pencabutan izin.
âKami Disperindag hanya melakukan fungsi kontrol dan pengawasan serta memberikan saran, soal sanksi itu menjadi tanggung jawab Pertamina. Kami juga telah menyurati Pertamina agar stok mitan ditambah agar tidak terjadi kelangkaan menjelang natal dan tahun baru,â ujarnya. (S-20/S-29)