AMBON, Siwalimanews – Realisasi anggaran Dana Bantuan Sosial Provinsi Maluku hingga OktoÂber tahun 2022 ini masih sangat rendah, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
Pasalnya, berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah KemenÂterian Keuangan RI terhitung hingga OktoÂber, penyerapan anggaran bantuan sosial baru mencapai 0.20 miliar rupiah dari total 9.45 miliar yang diangÂgarkan dalam APBD Provinsi Maluku.
Merespon persoalan ini, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir meminta Pemprov Maluku, khususnya Dinas Sosial untuk proaktif melakukan penyerapan anggaran dibidang bantuan sosial.
Dijelaskan, persoalan penyeraÂpan anggaran oleh pemprov ini menÂjadi keluhan yang sering disamÂpaikan Menteri Keuangan Sri MulÂyani Indrawati, dimana sampai deÂngan penghujung tahun masih begitu banyak APBD yang menumÂpuk di daerah.
âMemang ini yang disampaikan Menteri Keuangan, APBD masih numpuk di daerah dan belum terÂserap dengan baik. Jadi kita minta Dinsos agar segera merealisasiÂkan anggaran tersebut,â tegas Munaswir kepada Siwalima melaÂlui pesan Whatsapp, Rabu (26/10).
Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini sangat terpukul pasca pandemi Covid-19 maupun inflasi yang menyebabkan kenaikan beberapa bahan pokok di Maluku, sehingga anggaran yang ada harus dapat dioptimalkan kepada masyarakat yang terdampak.
Jumlah anggaran yang belum terserap kata Munaswir, cukup besar yang jika direalisasikan dapat membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang cukup rendah.
Apalagi, siklus anggaran telah memasuki bulan November, dimana tinggal satu bulan lagi pemprov akan menutup tahun anggaran, karena itu disisa waktu yang ada pemprov harus berupaya untuk menyelesaiÂkan semua persoalan ini. (S-20)