AMBON, Siwalimanews – Keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku kepada mas­yarakat kecil ditengah kenaikan harga beras yang melambung dari Harga Eceran Tertinggi kembali dipertanyakan.

Pasalnya ditengah polemik kenaikan harga be­ras yang mencekik rak­yat, na­mun Di­nas Perin­dustrian dan Per­da­gangan jus­tru memilih bung­kam seribu bahasa.

Pantauan Siwa­lima pada be­berapa lapak di Pasar Mar­dika maupun kios-kios kecil terlihat harga beras meng­alami kenai­kan signifikan.

Harga beras premium yang semula hanya Rp15. 000 per kilogram pada Juni lalu, kini menembus angka Rp20.000 per kilogram pada akhir Juli hingga awal Agustus ini.

Kondisi kenaikan harga beras jenis premium tersebut secara tidak langsung telah membuat masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah me­ngeluh.

Namun sayangnya, ditengah ketidakpastian harga beras jenis premium yang dirasakan mas­yarakat justru Pemerintah Provinsi Maluku khususnya Dinas Perda­gangan dan Perindustrian justru memilih bungkam.

Sikap bungkam ini ditunjukan Plh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Achamd Jais Ely dengan tidak memberikan penjela­san apapun kepada masyarakat terkait penyebab harga beras naik.

Fatalnya lagi, Jais justru memilih menghindar saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon seluler­nya, Senin (4/8) terkait kenaikan harga beras jenis premium tersebut.

“Saya ada kegiatan di Unpatti nanti baru saya whatsapp,” kata Jais singkat sambil menutup telepon selulernya.

Bukan baru hari ini, sejak Jumat (1/8) lalu Jais memilih enggan memberikan penjelasan terkait kenaikan harga beras je­-nis premium baik melalui telepon seluler­nya maupun whatsapp.

Keluhkan

Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga beras yang men­cekik, bahkan mencapai harga Rp20.000,-. Bukan saja beras premium, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dijual dengan harga 5 kilogram Rp67. 500 sampai Rp75.000,- padahal harga biasanya Rp63.000,-

Karena itu warga mengharapkan Pemprov maupun Pemkot Ambon melakukan operasi pasar se­hingga harga beras bisa ditekan. (S-20)