DOBO, Siwalimanews – Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Aru sejak tahun 2024 hingga 2025 ini cukup tinggi. Hal itu membuat Bupati Aru Timotius Kaidel prihatin.

Pasalnya ditahun 2024 saja, terjadi 61 kasus yang terdiri dari 23 ka­sus keke­rasan ter­hadap anak dan 38 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara dari Januari hingga Agustus 2025, sudah terjadi 18 kasus, dimana 4 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 14 kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data tersebut kata bupati, kekerasan pada perem­puan dan anak merupakan hal yang harus kita tangani secara serius dan memer­lukan kerja sama yang baik dari semua pihak, yakni keluarga, mas­yarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

“Ini harus dimulai dari sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan juga diperlukan untuk menghapus faktor-faktor penyebab kekerasan yang sangat kompleks,” tandas bupati dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Aru Elita Mailissa, saat membuka raapt koordinasi dan kerjasama lintas sektor terhadap pencegahan keke­ra­san terhadap anak dan perem­puan, tindak pidana perda­gangan orang serta perkawinan anak yang digelar Dinas Pember­dayaan Perempuan dan Perlindu­ngan Anak (P3A) di aula BKD, Selasa (19/8).

Menurut bupati, ketika terjadi kekerasan, penanganannya juga diperlukan kerja bersama dari semua pihak, dengan kolaborasi, koordinasi dan aksi sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi dan memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku.

“Saya berikan apresiasi kepada Dinas P3A Aru yang telah menga­gendakan kegiatan ini dan ber­harap dapat berdampak positif un­tuk meminimalisir resiko potensi kekerasan pada objek perempuan dan anak,” tandas bupati.

Untuk itu menurut bupati, mo­men ini merupakan forum kesepakatan untuk meningkatkan kesadaran bersama, mendorong advokasi ko­legial lintas sektor, untuk menekan tingginya angka kekerasan ter­hadap perempuan dan anak, yang memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif de­ngan memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekera­san, dampaknya, serta pentingnya melaporkan jika terjadi kekerasan.

Penguatan koordinasi inilah, yang menjadi salah satu kunci keber­hasilan dalam menghadir­kan peran negara dalam menja­wab tantangan dan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. Untuk itu, mari bangun komitmen untuk perkuat jejaring koordinasi antar stakeholder yang merupakan faktor penting dalam proses pencegahan dan penanganan kasus.

“Saya juga berpesan kepada kita semua, mari tanamkan nilai-nilai karakter serta kasih sayang, sehi­ngga dapat terhindar dari praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga disamping penguatan lembaga layanan pencegahan dan penanganan kasus dari semua jajaran juga harus diterapkan se­cara konsisten, yakni mengefek­tifkan unit pelayanan teknis perlin­dungan perempuan dan anak (UPTD PPA),” pinta bupati.

Bupati berharap, unit layanan ini dapat bekerja secara maksimal da­lam memberikan pendampi­ngan dan penanganan dalam setiap pe­nye­lesaian kasus keke­rasan terha­dap anak maupun perempuan. (S-11)