AMBON, Siwalimanews – Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, dinilai tidak serius dalam membangun Maluku, lantaran hingga diakhir pemerintah justru kemiskinan sulit ditekan.
Koordinator LSM Lembaga PeÂmantau Penyelenggara Negara (LPPN), Minggus Talabessy menyaÂyangkan jika selama lima tahun pemerintah ini angka kemiskinan tidak dapat diturunkan, melainkan justru bertambah sebanyak 299,66 ribu orang.
Dikatakan, jika kemiskinan Maluku sulit ditekan maka Murad Ismail dan Barnabas Orno tidak mampu menÂjalankan tugas untuk menuntaskan kemiskinan selama periode kepeÂmimpinan, sebab tujuan utama dari pemimpin daerah adalah menuÂrunkan angka kemiskinan.
âKalau kemiskinan meningkat maka pemerintah saat ini tidak berhasil menurunkan kemiskinan. Padahal inti dan tujuan utama dari pemerintah harus menurunkan keÂmiskinan masyarakat,â ujar TalaÂbeÂssy saat diwawancarai Siwalima meÂlalui telepon selulernya, Rabu (25/1).
Menurutnya, kesejahteraan masÂyaÂrakat merupakan tugas utama yang harus dicapai gubernur dan wakil gubernur walaupun tidak signifikan tetapi yang terjadi saat ini masyarakat lebih sengsara dengan kebijakan yang dilakukan.
Talabessy menegaskan, sejak awal 16 poin janji kampanye Murad Ismail dan Barnabas Orno jika dilakukan dengan baik maka angka kemiskinan dapat ditekan sedikit demi sedikit sebab harus diakui juga bahwa pandemi covid-19 turun berdampak luas.
Selain itu, kebijakan Murad dan jajaran dalam melakukan pinjaman SMI senilai 683 miliaran rupiah juga tidak tepat sasaran, karena lebih baÂnyak dialokasikan kepada program infrastruktur yang terfokus pada Kota Ambon dan Maluku Tengah.
âSebagian besar dana itu diguÂnakan untuk belanja infrastruktur tetapi mengesampingkan PemberdaÂyaan, itu salah satu kesalahan MuÂrad dan Orno. Ini digunakan untuk jalan dan trotoar yang bikin susah orang karena licin, akibatnya masÂyarakat lebih sengsara bukan senang karena salah sasaran dana itu dipakai,â ujar Talabessy.
Dijelaskan, dana ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya digunaÂkan sebagian besar untuk belanja pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ekonomi, akhirnya dana pinjaman itu tidak berguna karena tidak meningkatkan ekonomi masyarakat.
Jadi Ancaman
Terpisah, Akademisi Ekonomi Unpatti Erly Leiwakbesy mengungÂkapkan jika secara umum program pemberdayaan masyarakat tidak mengalami penurunan tetapi diperÂhadapkan dengan kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Maluku.
Bahkan, indikator-indikator ekoÂnomi Provinsi Maluku kelihatannya baik-baik saja tetapi Badan Pusat Statistik mengeluarkan rilis jika kemiskinan Maluku meningkat 6007 orang selama tahun 2022, maka menjadi ancaman sehingga pemeÂrintah harus hati-hati dalam mengÂambil kebijakan.
âBeta pikir implementasi dari usaha pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan dan juga kegiatan yang lain khususnya untuk memulihkan perekonomian Maluku Pemda harus lebih selektif,â ujar Leiwakbesy.
Artinya keberadaan masyarakat yang berada dibawah garis kemisÂkinan harus didata dengan baik terÂmasuk program yang diimplemenÂtasikan harus langsung memberikan dampak terhadap pemulihan ekoÂnomi masyarakat, bukan saja meÂngejar target makro ekonomi.
Selain itu, kondisi masyarakat Maluku bukan seperti di daerah lain yang terbiasa untuk memanfaatkan dengan benar program pemberÂdayaan masyarakat yang digelonÂtorkan oleh pemerintah daerah.
âJadi memang pemerintah bukan saja memberikan bantuan seperti itu lalu tidak ada pantauan tetapi harus ada pendampingan terus menerus artinya pengawasan dan pendamÂping yang optimal,â beber Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti ini.
Terhadap persoalan ini, LeiwaÂkabessy menilai sering kali PemeÂrintah Provinsi Maluku hanya meÂnyalurkan bantuan pemberdayaan tetapi mengabaikan aspek pengaÂwaÂsan akibatnya tidak tepat sasaran.
Karenanya, Leiwakbesy berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat lebih serius untuk melihat persoalan ini agar dapat menekan angka kemiskinan.
Gagal
Sementara itu, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Ambon, Marwan Titahelu mengatakan, kinerja Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepeÂmimpinan gubernur Murad Ismial dan Wakil Gubernur Barnabas Orno mengalami degradasi sangat jauh, baik dari segi kesejahteraan masÂyarakat, pendidikan, kesehatan maupun penyediaan lapangan kerja.
âSaya menilai pembangunan Maluku di bawah kepemimpinan MI-Orno gagal,â ungkapnya kepada Siwalima melalui pesan Whatsapp, Rabu (25/1).
Dikatakan, kegagalan yang diÂsampaikan bukan tanpa alasan. Pasalnya visi-misi pemerintahan hari ini menurut Titahelu, tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masÂyarakat Maluku.
â16 program unggulan Mi-Orno yang awalnya sudah menjadi haÂrapan besar masyarakat Maluku samÂpai saat ini tidak ada satupun yang terealiÂsasikan dengan baik,â katanya.
Dikatakan, dirinya melihat masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus di selesaikan MI-Orno di akhir kepemimpinan mereka berdua.
âDi akhir periode MI-Orno, MaÂluku masih terlilit hutang yaitu peÂminjaman dana SMI sebesar 700 miliar yang di lakukan Pemerintah Provinsi, bahkan sangat disayangÂkan dana SMI sama sekali tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Maluku secara umum,â ungkapnya.
Ia menambahkan, angka pengÂangÂguran melonjak akibat tidak adanya lapangan kerja sebagaimana yang telah dijanjikan. bahkan angka kemiskinan terus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan data BPS.
âBelum lagi Maluku masuk pada peringkat pertama Infrastruktur terÂburuk dan masih banyak Peringkat-peringkat buruk lainnya. Artinya MI-Orno gagal mengeluarkan MaÂluku dari posisi ke empat provinsi terÂmiskin di Indonesia,â tegas MarÂwan.
Kata dia, apa yang harus dibangÂgakan dari kepemimpinan Murad-Barnabas yang hanya terkesan euÂforia tanpa memikirkan nasib Rakyat Maluku.
âMasyrakat sudah resah dengan semua rencana baik itu rencana nasioanl maupun lokal dan semua ini hanya sebatas. wacana,â tuturÂnya.
âHarapan besar kita semua masÂyarakat Maluku dengan peminjaman dana SMI sebesar 700 Miliar dapat mengatasi angka kemiskinan dan juga memperbaiki fasilitas pelayaÂnan publik,â tuturnya.
Janji Manis
16 Progaram Unggulan MI-Orno, hanyalah janji manis yang sengaja ditebar untuk meraih simpati publik kala kampanye.
Pasalnya, hingga saat ini, tak satupun program mereka yang bisa diimplementasikan. Mereka bahkan dinilai gagal mengawasi 16 program unggulan dalam rangka meningÂkatkan kesejahteraan masyarakat.
Andai saja ada program yang diÂarahkan untuk mendongkrak keseÂjahteraan rakyat, otomatis angka kemiskinan di Maluku tidak akan meningkat.
Akademisi FISIP Unpatti, Paulus Koritelu menilai, 16 program ungÂgulan yang diusung MI-Orno seÂbagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku jika itu diawasi dan dijaÂlankan, tentu saja tingkat kesejahÂteraan masyarakat Maluku akan bertambah, dan angka kemiskinan juga dengan sendirinya bisa ditekan.
âJadi memang saya salut dengan konstruksi program dari pasangan MI-Orno yang idal untuk masyaÂrakat Maluku terkhususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masÂyarakat Maluku,â kata Koritelu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (24/1).
Namun dia berpendapat, upaya untuk menurunkan angka kemiskiÂnan belum secara maksimal dilaÂkukan.
Data BPS yang dirilis pada perÂtengahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin pada September 2022 mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.
Paparan angka kemiskinan yang meningkat di Maluku, lanjut KoÂritelu, adalah sesuatu yang objektif dan wajar ketika memang kinerja pemrpov yang dirasakan masyarakat belum maksimal berdasarkan angka kemiskinan yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Secara objektif kita tahu sampai saat ini kriteria kemiskinan lokal itu belum cukup dominasi blantika akademik soal angka-angka kemisÂkinan.
Selain itu, lanjut Koritelu, bentuk kemiskinan yang sangat mempriÂhatinkan itu adalah, mentalitas rakyat Maluku yang mungkin terlalu diterpa oleh bencana maupun nilai-nilai budaya yang terabaikan karena variabel-variabel politik yang terlalu dominan, karena itu manivestasi munculnya kemiskinan dalam masÂyarakat makin merajalela dimana-mana.
âArtinya kalau masyarakat kita dibilang miskin tentu mereka tidak mau, tetapi ketika diberikan bantuan baru rame-rame,â katanya.
Menurut, tidak jalannya 16 program unggulan ini akibat keroposnya koordinasi internal pada pemprov sendiri.
âBerpacu pada 16 program yang sudah disusun itu sebentarnya fokus kesitu, sehingga menurut saya konselasi pemenangan pada Pilkada yang akan datang itu bukan pada basis massa, tetapi maksimalkan program,â tuturnya.
Janji Kampanye
Untuk diketahui, 16 program ungÂgulan MI-Orno adalah (1) PeminÂdahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangunan PerÂkantoran Provinsi. (2) Rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan komÂperensi dan mempertimbangan keÂterÂwakilan suku, agama, dan kewiÂlayahan. (3) Penerapan sistem e-goverment dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelaÂyanan publik. (4) Harga sembako stabil dan murah. (5) mewajibkan peÂrusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku. (6) Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. (7) Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berpresÂtasi yang kurang mampu. (8) PeÂngembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional. (9) Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. (10) Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. (11) Bedah rumah untuk keÂluarga miskin. (12) menciptakan produk lokal âone sub distric/one village, one product. (13) PengemÂbangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. (14) Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku. (15) Maluku terang dengan listrik masuk desa. (16) Revitalisasi lembaga-lembaga adat.
Koritelu menyayangkan 16 program unggulan MI-Orno tersebut tidak dijalankan hingga diakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Rakyat Dikorbankan
Terpisah, Akademisi Unidar Rauf Pellu menyayangkan sikap Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno yang tidak merealisasikan 16 program prioritas yang disampaikan saat kampanye pemilihan Gubernur 2018 lalu.
Menurutnya, 16 poin janji kamÂpanye tersebut telah membuat masyarakat Maluku menjatuhkan pilihan kepada Murad Ismail dan Barnabas Orno, namun tidak ada satu pun yang direaliasi oleh pasangan yang bertajuk Baileo ini.
Murad dan Orno kata Pellu sehaÂrusnya konsisten untuk menjalanÂkan seluruh janji yang disampaikan kepada masyarakat, sebab itu merupakan beban moral kepada rakyat Maluku yang telah memÂpercayakan Murad-Orno sebagai pemimpin lima tahun.
Apalagi, dalam janji tersebut terÂdapat beberapa poin yang bersenÂtuhan langsung dengan kesejahÂteraan masyarakat, tetapi faktanya saat ini justru angka kemiskinan justru meningkat dan ditindak berbanding lurus dengan semangat Murad-Orno di awal kampanye.
Pellu menegaskan, jika sediakala Murad-Orno konsisten untuk menÂjalankan janji kampanye maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin akan menurun sehingga Maluku dapat keluar dari status daerah miskin ke empat di Indonesia.
Orang Miskin Bertambah
Badan Pusat Statistik Provinisi Maluku mencatat, angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup drastis pada September 2022.
Data BPS yang dirilis pada perteÂngahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.
Adapun presentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.
Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tercatat sebesar 245,45 ribu orang. jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemikinan di perdesaan pada September 2022 (24,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.
Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukkan angka 45,12 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen. (S/20-S-25)