AMBON, Siwalimanews – Selain Kapal Siwalima 01 yang sudah bertahun-tahun terlantar, Mess Maluku yang beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 20 Jakarta, sudah empat tahun tak beroperasi.
Terakhir aset Pemerintah ProÂvinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said Assagaff, hingga tahun pertama Murad Ismail menjabat.
Kini di tangan Murad Ismail dan Barrnabas Orno, aset yang dibangun pada era Karel RalaÂhalu menjabat Gubernur Maluku, seperti menjadi bangkai yang tidak terurus.
Padahal, jika difungsikan tenÂtu saja akan menunjang peningÂkatan pendapatan asli daerah.
Mirisnya empat tahun berlalu sudah Pemprov Maluku dibaÂwah kendali Murad-Orno, dinilai tak mampu mengelola aset daeÂrah itu dengan baik, bahkan membiarkannya tidak terurus.
Pasalnya sejak tahun 2019 hingga kini Mess Maluku tak mampu difungsikan dan sayangÂnya kurang adanya perhatian serius dari Pemprov Maluku, paÂdahal sudah miliaran rupiah anggaran yang digelontorkan untuk rehabilitasi aset tersebut, yang bersumber dari uang rakyat.
Demikian diungkapkan, Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat BerÂkarya DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno.
Dia menyayangkan, buruknya pengelola aset milik daerah yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2022 lalu.
Dijelaskan, persoalan Mess MaÂluku telah menjadi keprihatian di lembaga DPRD sebab setiap pemÂbahasan anggaran dari tahun ke tahun, Mess Maluku termasuk yang mendapat sorotan dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku.
Hal ini karena suudah sekian taÂhun anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku dialokasikan untuk renoÂvasi Mess Maluku, ternyata sampai hari ini belum ada tanda-tanda Mess Maluku selesai dan dapat difungÂsikan.
Padahal DPRD sangat berharap, dengan digelontorkannya anggaran miliaran rupiah dapat digunakan untuk pembenahan mess Maluku, agar dapat difungsikan kembali guna menghasilkan PAD bagi daerah.
Bahkan, jika pengelolaan mess Maluku dilakukan seperti yang dahulu, dimana bagi pemerintah dan masyarakat yang memiliki KTP Maluku ada diskon secara tidak langsung, dapat mengurangi beban masyarakat Maluku yang ada di Jakarta maupun pemerintah.
âDari pengawasan yang kita lakukan di Mess Maluku selama ini, janji mereka bahwa bulan September 2022 lalu sudah harus difungsiÂkan, tetapi kalau sampai 2023 ternyata belum terpenuhi. Mestinya diberikan penjelasan kepada rakyat Maluku, kenapa sampai mess MaÂluku belum bisa difungsikan, kenÂdalanya apa,â kesal Wenno kepada wartawan di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Kamis (19/1).
Menurutnya, alokasi anggaran yang dilakukan Pemda Maluku haÂnya terkesan buang-buang anggaÂran daerah dan menunjukkan jajaran pemerintah daerah tidak mampu untuk mengelola Mess Maluku.
Bukan hanya Mess Maluku, perÂsoalan kapal Siwalima 01 yang saat ini tidak terurus di pelabuhan Kate-Kate Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon juga menujukan tidak adanya keberpihakan Pemerintah Provinsi dalam mengelola aset yang dimiliki daerah ini.
âKapal Siwalima 01, salah satu contoh besar, kelihatanya dibiarkanÂnya lama kelamaan rusak padahal ini aset yang bernilai miliaran rupiah, mesÂtinya dijaga dan dikelola secara baik bukan dibiarkan begitu,â ucap Wenno.
Karenanya, Wenno meminta GuÂbernur dan Wakil Gubernur dapat lebih memperhatikan setiap aset yang dimiliki daerah, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pemeÂrintah dan masyarakat.
Harus Difungsikan
Terpisah, Ketua PMKRI Maluku, Johan Kapres meminta, Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk harus seÂgera memfungsikan dan mengeÂloÂla Mess Maluku secara profesional.
Dikatakan, Gubernur MI harus mampu mengambil langah untuk memoperasionalkan atau memfungÂsiÂkan kembali Mess Maluku.
âGubernur harus mampu mengÂambil langkah apa untuk menyeÂlesaikan persoalan pada Mess MaÂluku, kemudian fungsikan kembali. Artinya kalau Pengelola tidak bisa, ketika diberikan tanggung jawab, maka itu mestinya menjadi catatan penting bagi Gubernur. Gubernur harus memberikan perhatian khuÂsus, mengingat Mess Maluku ini merupakan aset daerah,âtandasnya saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (19/1).
Dikatakan, dirinya ketika melakuÂkan kroscheck ada persoalan deÂngan Pengelola, yang belum diseÂlesaikan.
âTernyata bahwa ada persoalan yang kemudian tidak diselesaikan, hingga membuat sampai saat ini, Mess Maluku tidak difungsikan secara baik,â terangnya.
Padahal, sambungnya, jika ini difungsikan, tentu memiliki nilai ekoÂnomis yang luar biasa bagi PemeÂrintah Provinsi Maluku. Selain menÂdatangkan PAD, juga bisa dijadikan wadah berkumpulnya orang-orang Maluku yang ada di Jakarta.
âMess Maluku punya manfaat, mulai dari PAD, sebagai sumbangan bagi Pemerintah Daerah, tetapi juga punya manfaat yang besar bagi masyarakat Maluku, terutama dari sisi tenaga kerja dan lainnya,â
DPRD Warning Pemprov
Sebelumnya, DPRD Provinsi MaÂluku memberikan peringatan kepada Pemerintah Provinsi karena hingga saat ini belum memfungsikan mess Maluku yang beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat sejak tahun 2019 lalu.
Dijelaskan, tahun 2023 ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku untuk kembali memfungsikan aset daerah yang berada di Jakarta karena sudah beÂrapa tahun apa namanya wisma atau Mas Maluku ini tidak difungsikan dan berdampak pada pelambatan pendapatan asli daerah.
âTahun 2023 ini Mess Maluku sudah harus difungsikan agar ketika ada masyarakat Maluku yang ke Jakarta bisa tinggal di mess Maluku sehingga bisa menambah pendaÂpatan daerah,â tegas Sairdekut keÂpada wartawan di ruang kerjanya, Senin (16/1) lalu.
Menurutnya, jika mess Maluku dikelola dan difungsikan maka suÂdah pasti akan meningkatkan PAD yang akhirnya memberikan kesejahÂteraan bagi masyarakat Maluku dimana pun berada, sebab lokasi mes Maluku berada di kawasan jantung kota dan sangat strategis.
Kata dia, bukan hanya soal meÂningkatkan pendapatan daerah teÂtapi mess Maluku merupakan ikon atau simbol orang Maluku di ibu Kota Negara yang mesti dikelola seÂcara baik, agar semua orang Maluku dapat berisitirahat sejenak dirumah mereka sendiri.
âPrinsipnya sebagai pimpinan DPRD kami mendorong Pemprov segera untuk memastikan bahwa itu bisa digunakan di dalam tahun 2023 ini, tidak ada alasan lagi, jadi PemÂprov harus cepat ambil langkah untuk memfungsikan kembali,â cetus Sairdekut.
FPG Kecam Pemprov
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku menyayangkan hiÂngga saat ini Mess Maluku belum dioperasikan secara optimal dan tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD beberapa tahun terakhir.
Ketua Fraksi Golkar, Anos Yermias kepada wartawan di Ambon, Sabtu (10/12) lalu mengaku, sangat prihatin dengan kondisi Mess Maluku yang sejak awal diharapkan dapat memÂbantu peningkatan pendapatan daerah guna memberikan kesejahÂteraan bagi masyarakat.
âHingga hari ini Mess Maluku belum beroperasi, ini memprihatinÂkan. Tidak boleh aset daerah yang berharga tersebut seperti tidak dikelola dengan baik,â ujar Yermias.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik aset mesÂtinya memberikan peringatan keÂpada pihak pengelola untuk secara bertanggungjawab mengoperasikan Mess Maluku, sebab jika tidak maka anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan mess tidak akan berdampak bagi pembangunan Maluku.
Kata Yermias, pendapatan daerah Provinsi Maluku di Tahun 2023 menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak yang harus digenjot oleh pemerintah, agar memberikan damÂpak bagi pembangunan di Maluku ditengah ancaman secara ekonomi global.
Selain itu, pembangunan Maluku keÂdepan sangat membutuhkan toÂpaÂngan anggaran yang tidak sedikit artiÂnya, jika Mess Maluku dikelola secara baik maka pasti akan memÂberikan efek bagi pembangunan infrastruktur menuju Maluku yang mandiri.
Karena itu, Yermias berharap PemÂprov Maluku memberikan perhatian serius dan segera mengoperasikan Mess Maluku kembali guna meÂnambah PAD bagi daerah.
Untuk diketahui, PT Reshijaya Mulia Cipta yang awalnya mengeÂlola Mess Maluku ternyata belum mampu membayar hutang pengelola sebesar 1,2 M.
DPRD menolak perusahaan ini mengelola Mess Maluku lagi karena dinilai tidak memiliki itikat baik untuk membayar hutang.
PT Reshijaya Mulai Cipta dinilai gagal mengelola Mess Maluku, seÂhingga berdampak pada hutang yang begitu banyak. Dan hingga kini belum siapa pengelola mess Maluku. karena masih diambil alih oleh Pemprov Maluku.
Rehabilitasi Mess
Sebelumnya pada Akhir Maret 2020 lalu, Pemprov Maluku memasÂtikan proses perbaikan atau rehaÂbilitasi terhadap mess Maluku suÂdah hampir rampung.
Perbaikan dilakukan sejak bebeÂrapa bulan lalu ini dilakukan oleh salah satu kontraktor lokal asal Maluku yang memiliki pengalaman di bidang jasa konstruksi
âJadi perbaikan terus kita lakukan dan sudah hampir selesai,â jelas Sekda Maluku, Kasrul Selang keÂpada Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 31 Maret 2020.
Ia menjelaskan, setelah proses rehabilitasi Mess Maluku selesai, maka Pemprov Maluku akan menyiÂapkan operator atau pengelolanya.
âJadi untuk pengelola atau operator Mess Maluku sementara dalam proses pelelangan,â terang Sekda
Pemerintah menurutnya, sedikit terkendala karena saat ini sementara konsentrasi menyelesaikan penyeÂbaran virus corona.
Segera Umumkan
Dalam waktu dekat masyarakat Maluku akan mengetahui siapa peÂngelola mess Maluku di Jakarta, Gedung yang beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya, Nomor 20 Jakarta Pusat itu pengelolaannya kini masuk tahap pelelengan.
âJadi proses lelang sudah hampir selesai tidak lama lagi kita akan umumkan pemenang,â jelas Sekda Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan usai membuka Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Maluku di Gedung PKK Maluku, Jumat, 28 Februari 2020 lalu
Menurutnya, proses pelelangan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas PUPR Maluku.
Untuk diketahui, Sesuai dengan LPSE Provinsi Maluku tercatat deÂngan nama paket, Pengawasan ReÂhabilitasi Mess Maluku, dengan Pagu anggaran yang ditetapkan Rp250 juta tanggal 22 April sampai dengan Mei 2022
Sedangkan pemenang tender paÂket pekerjaan Pengawasan RehaÂbilitasi Mess Maluku yakni CV KeÂlaras Sejati yang beralamat di Jalan Bayangkari Bula, dengan harga penawaran Rp246.420.000,00 seÂdangÂkan harga terkoreksi Rp246.420. 000,00. (S-20/S-25)