AMBON, Siwalimanews – Guru Besar Fakultas Sains dan TekÂnoÂlogi Universitas Pattimura (UnÂpaÂtti) Ambon, Prof YusÂtinus Malle, meÂminta pemeÂrinÂtah segera menerÂtibkan aktivitas peÂnamÂbangan ilegal di Gunung Botak.
Ia memperingatkan, kegiatan tersebut telah mencemari lingÂkuÂngan dengan loÂgam berat merÂkuri dan sianida, dan jika dibiarÂkan, dapat berÂdampak sistemik terhadap kesehatan maÂnusia dan ekosisÂtem.
Peringatan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk âPencemaran Logam Berat Merkuri dan Sianida yang Berdampak Sistematik terhadap Kelangsungan Hidup Manusia dan Lingkunganâ yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpatti, bekerja sama dengan DPRD Provinsi Maluku di Rumah Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (21/7).
Menurut Malle, hasil penelitian timnya menunjukkan bahwa logam berat sudah ditemukan di tanah, tumbuhan, hewan, bahkan biota laut, meskipun dalam kadar yang masih tergolong rendah. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi tersebut merupakan indikasi awal yang tidak boleh diabaikan.
âPenelitian kami membuktikan, merkuri telah mengkontaminasi ekosistem. Belum terlambat untuk bertindak. Penertiban harus dilakukan agar penambangan bisa berjalan dengan teknologi yang benar, tanpa bahan berbahaya dan beracun,â ujarnya.
Malle menjelaskan, sejak lokasi tambang ditutup pada 2018, para penambang kembali beraktivitas sekitar tiga tahun kemudian karena tidak tersedia alternatif mata pencaharian yang memadai. Kegiatan ilegal itu kemudian kembali memicu pencemaran yang menyebar luas ke lingkungan sekitar.
Pemodelan arus laut menunÂjukkan bahwa limbah tambang yang dibuang sembarangan dapat terbawa sedimen hingga ke perairan pesisir. Bahan seperti sinabar (biji merkuri) berpotensi menyebar ke kawasan pesisir dan merusak ekosistem laut.
âDampaknya bukan hanya di laut. Limbah tambang masuk ke tanah, dimakan hewan, diserap tumbuhan, hingga akhirnya dikonsumsi manusia. Dari ayam, kambing, sampai sapi di wilayah tambang, semua berisiko terkontaminasi,â tambah Malle.
Pihaknya mendorong penerapan prinsip good mining practice agar kegiatan pertambangan tetap bisa dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan.
Edukasi bagi masyarakat dan penambang mengenai bahaya merkuri dan sianida dinilai sangat penting untuk mengurangi risiko pencemaran lebih lanjut.
âKita perlu menambang dengan cara sehat. Jangan biarkan ilegal terus berlangsung, karena banyak penambang tidak paham bahaya merkuri dan sianida. Tugas kita memperingatkan dan menata agar dampaknya tidak meluas,â ujarnya.
Malle menegaskan, jika tidak segera diambil tindakan, maka dalam jangka panjang kontaminasi bahan berbahaya akan mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem di wilayah Maluku.
Diduga Ada Mafia
Putra adat Bupolo, Niko Nurlatu sesali ada sejumlah oknum yang menjadi jongos bagi mafia tambang ilegal yang terus lantang bersuara menolak penutupan dan penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak.
Kepada wartawan di Namlea, Selasa (22/7), putra adat Bupolo, Niko Nurlatu mengatakan, beberapa waktu lalu Polda Maluku telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah bos-bos besar yang merupakan mafia di wilayah tambang GB. Para bos-bos tersebut sudah dibawah ke Mapolda Maluku, Kota Ambon.
Sebagian bos berhasil ditangkap. Tapi ada banyak yang sampai saat ini masih bebas melakukan penjual bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa mercury dan sianida secara ilegal.
Niko mengakui, para bos-bos besar ini menggunakan kaki tangannya untuk melakukan pemasaran kepada oknum-oknum yang sedang beroperasi melakukan pengolahan emas dengan metode rendaman, baik di wilayah Wasboli maupun di wilayah Sungai Anahoni dan Gunung Botak.
“Kegiatan jual beli bahan berbahaya (B3) ini bebas di jual tak ubahnya penjualan sembako,” ungkap Niko.
Tempat penjualan B3Â sebagian besar berlokasi di kawasan tambang Gunung Botak, lebih tepatnya di Jalur B, Desa Wamsait.
Sejumlah kaki tangan para bos besar ini tak hanya menjual B3, Namun para jongos ini ditugaskan untuk melobi ke setiap penambang untuk melakukan pembelian emas dari para penambang tersebut,
Lanjut Niko, Keterangan yang diperoleh dari salah satu sumber tertentu yang dirahasiakan namanya, bahwa ia pernah menjadi jongos bos besar pengedar dan pelaku rendaman di wilayah Gunung Botak.
Peran mereka berbeda-beda, ada yang berperan sebagai Bek yang tugasnya menyembunyikan aktivitas mereka dari sentuhan publik dan media, ada juga berperan sebagai keamanan dan ada yang menjadi negosiator.
“Dia menceritakan bahwa peran dirinya untuk melobi dan menawarkan B3 tersebut kepada mereka mereka yang melakukan aktivitas penambangan dengan metode rendaman, dirinya mendapat setoran dari penjualan per 1 kaleng berkisar 500 ribu,” beberapa Niko.
Dalam 1 hari penjualan di atas 200 kaleng terjual secara ilegal. Jika dihitung per minggu biasanya di atas 1000 kaleng laris terjual. Bisa dibayangkan jika dalam kurun 14 tahun tambang ilegal ini berjalan sudah ratusan sampai ribuan ton merkuri dan sianida beredar mencemari lingkungan,”tutur Niko.
Olehnya tak heran banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk secepatnya di tata dengan baik wilayah Gunung Botak.
Sikap ini dijemput secara baik oleh Gubernur dengan adanya penerbitan sejumlah Izin pertambangan Rakyat (IPR) kepada 10 koperasi.
Namun yang sangat disesali oleh Niko, sikap dan niat baik Pemerintah Provinsi Maluku ini menuai kecaman dari oknum-oknum tertentu dengan dalih berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat kecil.
Padahal, kata Niko, kalau sesungguhnya yang berteriak itu adalah Jongos-Jongos dan kaki tangan para Bos besar pengedar B3.
“Sebab penutupan dan penertiban itu sudah barang tentu akan mengganggu atau bahkan menghentikan aktifitas penjualan mereka,”nilai Niko.
Empat Tersangka Ditahan
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menahan empat tersangka kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penahanan terhaÂdap Juma, Wawawan, FirÂman, dan Ullah dilakukan setelah pelimpahan tersangka dan barang buÂkÂti (tahap II) dari penyidik DitÂreskrimsus Polda Maluku ke KeÂjaksaan Negeri Buru, Rabu (16/7).
âSudah tahap II, kami tahan semuanya,â kata Jaksa Penuntut Umum, Ahmad Atamimi, kepada wartawan di depan Kantor Kejati Maluku, Selasa (22/7).
Pelimpahan berkas dan tersangka ini turut dibenarkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Rosita Umasugi, melalui Kepala Seksi Penerangan Masyarakat, Ajun Komisaris Polisi Imelda Haurissa, membenarkan bahwa tahap II telah berlangsung pada Rabu pekan lalu.
âIya, sudah diserahkan tahap II di Kejari Buru, Rabu, 16 Juli 2025,â kata Imelda melalui pesan WhatsApp.
Untuk diketahui, keempat tersangka telah ditetapkan dan ditahan sejak 31 Oktober 2024. Dari tangan mereka, penyidik menyita barang bukti berupa ratusan gram emas dan uang tunai ratusan juta rupiah.
Secara rinci, penyitaan dilakukan terhadap 4,68 gram emas dari tersangka Ullah, 510,67 gram emas dari Wawan, 69,70 gram emas dari Juma, dan 43,26 gram emas dari Firman. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai Rp250 juta dari Ullah dan Rp25 juta dari Wawan.
Perkembangan kasus ini meÂnyiÂta perhatian publik. Pasalnya, keÂempat tersangka sempat dibeÂbasÂkan. Dua di antaranya, yakni Juma dan Firman, bahkan sempat bebas berÂaktivitas di Pulau Buru tanpa diÂlakukan penahanan. Keduanya diÂsebut masih aktif melakukan peÂnÂaÂmÂbangan emas secara ilegal di kawasan Gunung Botak.
Tersangka Juma diketahui pernah menjalani hukuman dalam perkara serupa dan divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Namlea. Adapun Wawan dan Ullah sebelumnya juga tidak ditahan dengan alasan izin berobat ke Makassar. (S-25/S-15)