AMBON, Siwalimanews – Insun Sangadji harus berani ganti rugi dengan mengembalikan gaji dan tunjangan yang dinikmati selama menjabat sebaÂgai Plt Kepala Dinas PenÂdidikan dan Kebudayaan Maluku diluar usia penÂsiun.
Akademisi Fisip Unpatti Jeffry Leiwakabessy meÂngÂungkapkan, penempaÂtan Insun Sangadji selaÂma empat tahun termaÂsuk dalam usia pensiun merupakan suatu kebijaÂkan yang tidak dibenarÂkan.
Kebijakan tersebut kata Leiwakabessy, oleh BKN dinyatakan sebagai perÂbuatan tidak tepat dan melanggar aturan. Artinya ada konsekuensi yang wajib diterima atas kebijakan tersebut.
âUsia penjabat eselon II itu 60 tahun dan kalau melewati itu, maka itu pelanggaran dan konsekuensiÂnya dia harus mengembalikan seÂgala yang diterima sebagai kepala dinas pada masa pensiunnya,â tegas Leiwakabessy saat diwaÂwancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (25/11).
Leiwakabessy mengakui dirinya tidak mengetahui fasilitas atau manfaat apa yang diterima selama menjadi Plt Kadis Pendidikan, namun semua pendapatan yang diterima di usia pensiun harus dikembalikan.
Insun Sangadji harus menunÂjukkan sikap seorang pendidik dengan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan cara mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya.
âDia harus mengembalikan yang bukan haknya sebab fasiltas yang diterima diatas setelah pensiun itu pelanggaran,â jelasnya.
Leiwakabessy pun meminta Penjabat Gubernur Maluku agar tegas meminta Insun agar dapat mengembalikan apa yang diterima saat usai pensiun.
âDalam tanggung jawab Sadli Ie sebagai penjabat gubernur dia harus menyurati Insun untuk minta kembalikan walaupun itu memperÂtahankan insun itu kesalahan penjabat juga,â terangnya.
Ditambahkan jika penjabat tidak berani menuntut Insun untuk kembalikan kelebihan bayar gaji dan tunjangan, maka diduga ada upaya untuk melindungi Insun.
Terpisah praktisi hukum, Pistos Noija mengungkapkan, Indonesia merupakan negara hukum artinya apa yang dibicarakan didalam aturan tidak boleh dilanggar.
Dijelaskan, jika dalam aturan telah diatur bahwa usia pensiun pimpinan tinggi pratama adalah 60 tahun maka seharusnya Insun diistirahatkan.
âKalau ada kebijakan untuk mempertahankan dia itu apa, kecuali dia punya keahlian, tapi kalau tidak maka ini perbuatan melanggar hukum,â ujar Noija.
Menurutnya, Insun Sangadji harus mengembalikan kelebihan bayar tunjangan maupun gaji yang diterima selama menjabat di luar aturan.
Karena itu, Penjabat Gubernur Sadli Ie harus tegas terhadap InÂsun agar memastikan kelebihan bayar itu dikembalikan, sebab jika tidak maka masyarakat akan meÂnilai ada upaya pemprov melinÂdungi Insun.
âDia harus ganti rugi sebab akibat dia menjabat di luar aturan itu daerah rugi, maka harus kemÂbalikan dan Penjabat Gubernur harus tegas terhadap Insun agar kembalikan,â tegasnya.
Sementara itu, penjabat GuberÂnur Maluku Sadli Ie dan Plh Sekda Maluku Syuryadi Sabirin yang dikonfirmasi melalui whatsapp tidak merespon.
Sedangkan Insun Sangadji yang dikonfirmasi di Unpatti tidak beÂrada di tempat dan ketika dikonÂfirmasi melalui telepon selulernya namun tidak respon
Tanggung Jawab
Seperti diberitakan sebelumnya, ada kerugian negara yang diakiÂbatkan Insun Sangadji menjabat sebagai Kadis PK Maluku, melbihi usia pensiun PNS Pemprov MaÂluku.
Kalangan perguruan tinggi meÂnilai Penjabat Gubernur Maluku, Sadli Ie dan plh Sekretaris daerah Maluku, Suryadi Sabirin adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan membiarkan Insun menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga berusia 64 tahun.
Pasalnya, berdasarkan PP NoÂmor 17 Tahun 2020 tentang PeruÂbahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diÂmana batas usia Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya, dan Guru dengan jabatan fungÂsional wajib pensiun pada usia 60 tahun.
âIni yang menjadi masalah, sebab Insun itu seharusnya pada usia 60 tahun sudah harus dibebas tugasÂkan dari jabatan, atau dikemÂbalikan ke Unpatti tapi nyatanya kan masih dipertahankan sampai usai 64 taÂhun,â ujar akademisi hukum AdminiÂstrasi Negara Unpatti, SosÂtones Sisinaru kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (24/11).
Sisinaru mengatakan, Insun wajib mengembalikan kelebihan bayar gaji dan tunjangan selama menjabat. Kewajiban ini wajib dipenuhi Insun lantaran menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Maluku melebihi usia pensiun ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
Dikatakan, Penjabat Gubernur Sadli Ie mestinya bertangung jawab terkait dengan persoalan ini, sebab membiarkan Insun menjaÂbat Plt Kepala Dinas melewati usia pensiun PNS.
Padahal sebagai birokrat murni, lanjut Sisinaru, Penjabat Gubernur sudah mengetahui dengan pasti bahwa Insun tidak boleh diperÂtahankan karena tidak memenuhi kriteria sebagai penjabat pimpinan tinggi pratama.
âKalau tidak salah ada 2 surat dari Mendagri dan dari BKN, dimana dia instansi ini memperÂtanyakan bahkan merekomendasiÂkan untuk segera mungkin untuk dikembalikan ke Universitas PattiÂmura karena melanggar aturan,â ujar Sisinaru.
Menurutnya tidak dapat dibeÂnarkan ASN yang sudah masuk usia pensiun tetapi di dibiarkan menjabat dan menikmati segala fasilitas dan tunjangan jabatan.
Surat Mendagri dan BKN tersebut kata Sisinaru, merupakan teguran keras kepada Penjabat GuÂbernur Maluku sekaligus memÂpertegas bahwa pembiaran Insun menjabat sebagai Plt Kepala Dinas melanggar hukum.
âSurat Mendagri dan BKN itu kan dia ditegur soal pengangkatan dia sebagai Plt Kadis Pendidikan itu melanggar aturan,â tegasnya.
Sisinaru menegaskan konseÂkuensi dari pelanggaran hukum terÂsebut adalah Insun harus mengemÂbalikan kelebihan bayar gaji dan tunjangan kepala dinas yang diteÂrima selama beberapa tahun.
âKalau BKN sudah menyatakan mempertahankan Insun melangÂgar aturan, maka konsekuensinya Insun wajib mengembalikan keleÂbiÂhan bayar gaji dan tunjangan yang dia terima, sebab dia menikÂmati gaji dan tunjangan pada saat dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai plt kepala dinas,â jelasnya.
Alumni Universitas Padjajaran Bandung ini pun meminta PenÂjabat Gubernur Maluku untuk seÂgera menyurati Insun, agar dilaÂkukan pengembalian kelebihan pembayaran dan jika tidak maka dapat ditempuh proses hukum.
Tamparan Keras
Sementara itu Akademisi Fisip Unpatti, Victor Ruhunlela menilai surat Kemendagri dan BKN tersebut merupakan tamparan keras bagi Penjabat Gubernur Maluku, Sadli Ie.
Pasalnya, Penjabat Gubernur seakan-akan tidak memahami aturan terkait dengan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
âIni tamparan keras bagi penÂjabat gubernur, mestinya mereka tahu persis bahwa satu tahun seÂbelum memasuki masa pensiun sudah harus dikembalikan walauÂpun hanya Plt,â ujar Ruhunlela kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (24/11).
Polemik Insun ini kata RuhunÂlela, menunjukkan ketidakmamÂpuan dalam birokrasi Pemprov khususnya BKD, yang mestinya cepat untuk memberikan masukan kepada penjabat gubernur bahwa ada pelanggaran yang terjadi.
Tapi sayangnya, BKD justru meÂlakukan pembiaran yang begitu lama akibatnya ada indikasi Insun terkait dengan persoalan yang dihadapi menyangkut pengelolaan keuangan di dinas pendidikan.
âIni ada apa sampai dipertaÂhanÂkan. Ini pertanyaan kritis yang perlu dijawab oleh Penjabat Gubernur Maluku sendiri, apalagi kalau samÂpai sudah ditegur ini sesuatu yang memalukan,â ujar Ruhunlela.
Menurutnya, polemik ini bukan murni kesalahan Insun saja tetapi juga Penjabat Gubernur yang tetap mempertahankan Insun, padahal sudah tidak sesuai aturan maka penjabat yang harus bertanggung jawab.
âBayangkan saja berapa lama Insun menikmati fasilitas yang tidak mestinya dinikmati dan ini juga kesalahan dari Penjabat Gubernur, jadi kita berharap persoalan ini diselesaikan sesuai aturan,â tegasnya. (S-20)