Dunia dan Indonesia khususnya sedang mengalami situasi pelik dimana terjadi perlambatan laju perekonomian akibat terjadi multi effect di bidang ekonomi. Peranan pemerintah menjadi sangat esensial untuk memberikan lecutan yang kuat dan sigap bagi roda perekonomian Negara. Pemerintah telah melakukan tindakan strategis melalui berbagai instrument kebijakan stimulus fiskal. Dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) sebagai instrumen kebijakan stimulus fiskal.

Efisiensi Anggaran adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan angggaran Negara dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah,dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pentingnya efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan Negara, dengan focus pada penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memaksimalkan manfaat setiap rupiah yang dikeluarkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas dalam mencapai target pembangunan. Implementasi efisiensi anggaran dapat dilakukan melalui penganggaran berbasis kinerja, pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi, dan pengadaan yang efisiensi. Efisiensi anggaran merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa anggaran Negara digunakan secara optimal dan berdampak positif bagi masyarakat. Penyerapan anggaran yang efektif berarti anggaran yang dialokasikan dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan efisiensi yang tinggi.  Kebijakan efisiensi dapat mempengaruhi pola penyerapan anggaran, sehingga perlu ada penyesuaian strategi oleh satuan kerja agar tetap sesuai dengan target kinerja.

Penilaian penyerapan anggaran di era efisiensi melibatkan pengawasan bagaimana anggaran yang dialokasikan diimplementasikan  dan bagaimana dampaknya, ini termasuk mengevaluasi apakah anggaran benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan, apakah ada pemborosan dan apakah anggaran telah memberikan hasil yang diharapkan.

Efisiensi anggaran tidak hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang menggunakan anggaran dengan lebih efektif, yang paling penting, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

Efisiensi anggaran dapat memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengurangi pemborosan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti UMKM, infrastruktur dan Pendidikan serta kesehatan.

Contoh Implementasi efisiensi anggaran di Indonesia meliputi pengembangan Sistim    Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan penerapan e-procurement oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP).

Dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk keberhasilan efisiensi anggaran, ASN harus memiliki kesadaran untuk menggunakan anggaran secara efisien dan menghindari pemborosan.

Dalam era efisiensi, pemerintah harus fokus pada belanja yang efektif dan efisien, seperti percepatan pengadaan barang/jasa sebagai pendukung layanan publik dan investasi pada sektor-sektor strategis, Efisiensi anggaran dapat menyebabkan perubahan dalam pola penyerapan anggaran, sehingga satuan strategi penyerapan agar tetap sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Menakar Penyerapan Anggaran di Era Efisiensi menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Kementerian/Lembaga teknis/Pemerintah Daerah, belum berkinerja secara optimal dalam hal penyerapan anggaran, tingkat realisasi penyerapan anggaran yang rendah dapat menimbulkan lambatnya penerimaan manfaat kepada masyarakat. Permasalahan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga akan berdampak pada situasi dan kondisi politik yang dapat mempengaruhi  instabilitas sosial. Selain itu, Konsekuensi dari buruknya serapan anggaran ialah hilangnya manfaat belanja, lantaran dana yang telah dianggarkan tidak semuanya dapat dialokasikan atau pun dimanfaatkan secara tepat guna, sehingga timbul dana yang menganggur (idle money). Jika pengalokasian anggaran efisien, meskipun terdapat keterbatasan sumber dana. Pemerintah masih dapat mengoptimalkan pendanaan ke kegiatan strategi lainnya. Penyerapan anggaran belanja yang rendah dapat berdampak pada pemulihan ekonomi, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki peran sentral dalam memulihkan roda perekonomian melalui belanja pemerintah, sehingga ke depan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Minimnya penyerapan anggaran di Pemerintah Pusat maupun daerah acap kali dituding sebagai buruknya kinerja birokrasi, hal ini ditengarai karena penyerapan anggaran dapat mendorong terciptanya  “Multiplier Effect” terhadap laju perekonomian nasional. Anggaran berbasis kinerja lebih menomorsatukan pada kinerja dari pada penyerapannya, akan tetapi kondisi ekstraordinari saat ini menjadi faktor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi ialah faktor konsumsi, untuk menyelamatkan perekonomian dan menstabilkan keuangan nasional. Dengan demikian anggaran belanja yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya mengenjot realisasi belanja di setiap kementerian/Lembaga/daerah untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah agar tidak terjadi resesi ekonomi yang berkepanjangan. Situasi resesi yang berkepanjangan dan tidak diatasi dapat mengarah kepada kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan depresi ekonomi. Dalam perspektif teori penetapan tujuan (goal setting theory) bahwa pandangan teori ini menitikberatkan pada hubungan antara tujuan yang telah ditetapkan terhadap output  dari kinerja, konseptualisasi teori penetapan tujuan didasari pada pemikiran dan niat yang menjadi inisiator dari prilaku setiap individu, sehingga untuk mewujudkan kinerja yang optimal dibutuhkan motivasi yang kuat, yang didasari pada niat, apabila ditinjau melalui prespektif konseptualisasi “goal setting theory” kinerja para penyelenggara Negara harus memahami mengenai tujuan Pemimpin Nasional dan Pemimpin di daerah, sesuai Visi dan Misi Presiden dan Kepala Daerah masing-masing.

Setiap lini Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mengelolaan anggaran seharusnya memilih program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan sasaran (program follow result). Besaran anggaran yang dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas sasaran program. Atas tahapan tersebut diharapkan bahwa praktek tersebut dapat mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengantisipasi rendahnya  penyerapan anggaran. Kemudian preferensi institusional demokrasi dalam bernegara perlu diwarnai dengan prosedur pengawasan sehingga terdapat mekanisme check and balances pada sistem Pemerintahan.

Unsur pengawasan diperlukan untuk menjamin keberhasilan suatu program kerja dan mengantisipasi perilaku moral hazard dalam penanganan berbagai permasalahan.Disamping itu pengawasan digunakan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan program kerja pemerintah, dengan demikian tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi kemaslahatan masyarakat, semoga. Oleh: WELLEM RIRIHATUELA,SE. MM Pengawas Pemerintahan Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Maluku.(*)